Ganti Menteri Tiga Kali, Kebijakan Migas RI Disebut Tak Konsisten

JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengkritik keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang terus melakukan perombakan (reshuffle) kabinet, khususnya untuk posisi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Terhitung, telah tiga kali jabatan Menteri ESDM dibongkar pasang.

Jabatan Menteri ESDM di awal pemerintahan Jokowi dijabat oleh mantan Bos Pindad Sudirman Said. Setelah hampir dua tahun menjabat, Jokowi mencopot Sudirman Said dan kemudian menggantinya dengan seorang ahli migas Indonesia yang telah 20 tahun menetap di Amerika Serikat (AS) bernama Arcandra Tahar.

Namun, baru dua pekan menjabat, Arcandra langsung diterpa isu dwikewarganegaraan. Arcandra disebut-sebut memiliki dua kewarganegaraan yakni Indonesia dan AS. Akhirnya, Jokowi pun kembali mencopot Arcandra dan kini jabatan Menteri ESDM dijabat oleh mantan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, yang sama sekali tidak memiliki latar belakang di dunia energi dan mineral.

Ketua Umum Apindo Hariyadi B Sukamdani mengungkapkan, terlalu seringnya Jokowi merombak posisi Menteri ESDM memberikan dampak buruk terhadap kebijakan energi nasional. Kebijakan energi yang diambil dianggap tidak konsisten karena pimpinan yang terus berganti.

"Memang ada situasi kurang menguntungkan disini, karena kita disini sudah memiliki tiga Menteri ESDM di era ini. Tentu tidak ada konsistensi dalam kebijakannya," katanya dalam acara The 41th IPA Convention and Exhibition di JCC, Jakarta, Kamis (18/5/2017).

Hariyadi juga mengkritik pernyataan Menteri ESDM Ignasius Jonan yang menyatakan bahwa, lesunya sektor migas di Tanah Air disebabkan karena kondisi harga minyak dunia yang masih rendah. Padahal, di negara lain investasi tetap masuk meskipun dengan kondisi harga minyak dunia yang masih melorot.

Dia menccontohkan Meksiko yang melakukan reformasi habis-habisan atas investasi di sektor energi. Terbukti, dengan harga minyak dunia yang masih naik turun mereka tetap bisa menarik investasi masuk ke negaranya.

"Kementerian enregi di Meksiko itu dapat melakukan reformasi lebih dari 75% dari investasi mereka. Jadi kalau menteri kita mengatakan bahwa kondisi ini investasi sangat rendah karena dampak dari harga minyak, saya kira ini tidak betul. Karena di bagian dunia lain mereka bisa perbaiki investasi," tandasnya.