Buat Proyek Infrastruktur, Pemerintah Minta Jepang Tambah Investasi Baja
Sabtu, 20 Mei 2017 - 11:19 WIB
Buat Proyek Infrastruktur, Pemerintah Minta Jepang Tambah Investasi Baja
A
A
A
JAKARTA - Indonesia meminta Jepang lebih meningkatkan investasi di sektor industri baja hulu, seperti produk crude steel (baja kasar), baik dalam bentuk slab (lembaran) maupun billet (batangan).
Bahan baku tersebut banyak dibutuhkan dalam proyek infrastruktur di dalam negeri dan menunjang sektor industi lainnya.
“Apalagi, Kementerian Perindustrian tengah memacu program industri prioritas nasional, antara lain sektor ship building, automotif, permesinan, dan logam dasar sehingga kebutuhan besi baja dalam negeri meningkat seiring juga dengan pembangunan infrastruktur,” kata Direktur Industri Logam Kemenperin Doddy Rahadi melalui keterangan tertulis yang diterima SINDOnews di Jakarta, Sabtu (20/5/2017).
Kemenperin mencatat, selama tahun 2016, Jepang merupakan investor terbesar kedua di Indonesia dengan nilai mencapai USD5,4 miliar. Namun penanaman modal tersebut lebih banyak di sektor infrastruktur seperti pembangkit listrik dan alat transportasi massal.
Doddy berharap, investasi baru dari Jepang bisa menjadikan Indonesia sebagai basis manufaktur yang siap memasuki pasar domestik, ASEAN dan dunia.
“Maka, kami memberikan apresiasi kepada PT Krakatau Nippon Steel Sumikin, PT Krakatau Osaka Steel, dan PT JFE Steel Galvanizing Indonesia yang telah berinvestasi di sektor industri baja hulu terutama untuk memenuhi pasar domestik,” katanya.
Terkait investasi, pemerintah Indonesia memberikan kemudahan bagi para investor yang menanamkan modalnya di Indonesia. Antara lain dalam bentuk keringanan pajak berupa tax holiday dan tax allowance serta bea masuk untuk mesin produksi dan bahan baku.
“Selain itu, kami juga berusaha untuk memberikan fasilitas user specific duty free scheme (USDFS) kepada PT Krakatau Nippon Steel Sumikin dan PT JFE Steel Galvanizing Indonesia,” tutur Doddy.
Dengan kemitraan Indonesia dan Jepang semakin kuat dalam membangun industri baja, diharapkan dapat mengambil manfaat pasar regional yang sejalan dengan pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN.
“Berdasarkan data kami, sampai dengan tahun 2019 secara total, negara ASEAN membutuhkan lebih dari USD1 triliun untuk membangun infrastruktur,” pungkasnya.
Bahan baku tersebut banyak dibutuhkan dalam proyek infrastruktur di dalam negeri dan menunjang sektor industi lainnya.
“Apalagi, Kementerian Perindustrian tengah memacu program industri prioritas nasional, antara lain sektor ship building, automotif, permesinan, dan logam dasar sehingga kebutuhan besi baja dalam negeri meningkat seiring juga dengan pembangunan infrastruktur,” kata Direktur Industri Logam Kemenperin Doddy Rahadi melalui keterangan tertulis yang diterima SINDOnews di Jakarta, Sabtu (20/5/2017).
Kemenperin mencatat, selama tahun 2016, Jepang merupakan investor terbesar kedua di Indonesia dengan nilai mencapai USD5,4 miliar. Namun penanaman modal tersebut lebih banyak di sektor infrastruktur seperti pembangkit listrik dan alat transportasi massal.
Doddy berharap, investasi baru dari Jepang bisa menjadikan Indonesia sebagai basis manufaktur yang siap memasuki pasar domestik, ASEAN dan dunia.
“Maka, kami memberikan apresiasi kepada PT Krakatau Nippon Steel Sumikin, PT Krakatau Osaka Steel, dan PT JFE Steel Galvanizing Indonesia yang telah berinvestasi di sektor industri baja hulu terutama untuk memenuhi pasar domestik,” katanya.
Terkait investasi, pemerintah Indonesia memberikan kemudahan bagi para investor yang menanamkan modalnya di Indonesia. Antara lain dalam bentuk keringanan pajak berupa tax holiday dan tax allowance serta bea masuk untuk mesin produksi dan bahan baku.
“Selain itu, kami juga berusaha untuk memberikan fasilitas user specific duty free scheme (USDFS) kepada PT Krakatau Nippon Steel Sumikin dan PT JFE Steel Galvanizing Indonesia,” tutur Doddy.
Dengan kemitraan Indonesia dan Jepang semakin kuat dalam membangun industri baja, diharapkan dapat mengambil manfaat pasar regional yang sejalan dengan pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN.
“Berdasarkan data kami, sampai dengan tahun 2019 secara total, negara ASEAN membutuhkan lebih dari USD1 triliun untuk membangun infrastruktur,” pungkasnya.
(ven)
Lihat Juga :
