BPK Ingin Diberikan Akses Online ke APBN
Jum'at, 26 Mei 2017 - 12:12 WIB
BPK Ingin Diberikan Akses Online ke APBN
A
A
A
JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan apresiasi kepada pemerintah yang telah berupaya memperbaiki laporan keuangan, sehingga mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2016 setelah 12 Tahun. Hal ini disampaikan Kepala BPK Moermahadi Soerja Djanegara saat menyerahkan LKPP, Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKKBUN).
"Kami mengapresiasi hasil upaya pemerintah untuk perbaiki pertanggungjawaban dan pengelolaan keuangan negara sejak 2004. Ada 84% KKL yang WTP terhadap penyampaian LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) tahun 2016," ungkapnya di Gedung BPK, Jakarta, Jumat (26/5/2017).
Lebih lanjut dia berharap pencapaian ini bisa berkontribusi positif untuk negara dan menciptakan perubahan yang signifikan. Selanjutnya, dia menjelaskan, BPK akan memberikan rekomendasi agar APBN untuk ke depannya bisa diakses secara online, agar pelaksanaannya lebih transparan.
"Agar meningkatkan kepatuhan, kami merekomendasikan untuk APBN ke depannya, pertama, mengintegrasikan sistem informasi pengelolaan dan penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN di tingkat KL dan BUN," katanya.
Kedua, perlu penyelesaian untuk setiap kelebihan pembayaran/penyimpangan belanja negara. Ketiga, adanya peningkatan pengawasan dan pengendalian barang milik negara. Keempat, adanya penetapan kebijakan tindakan khusus penyelesaian aset negatif dan adanya penungakatn peran aparatur pengawas negara.
"Maka, saya harap data APBN dapat diberikan akses online kepada BPK agar setiap saat bisa kita pantau. Untuk itu, diperlukan adanya suatu MoU untuk kesadaran dalam rangka e-audit, dan ini perlu dukungan pemerintah," pungkasnya.
Sebagai informasi beberapa menteri dan kepala lembaga yang hadir dalam penyerahan tersebut yakni Menteri koordinator (Menko) Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto.
"Kami mengapresiasi hasil upaya pemerintah untuk perbaiki pertanggungjawaban dan pengelolaan keuangan negara sejak 2004. Ada 84% KKL yang WTP terhadap penyampaian LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) tahun 2016," ungkapnya di Gedung BPK, Jakarta, Jumat (26/5/2017).
Lebih lanjut dia berharap pencapaian ini bisa berkontribusi positif untuk negara dan menciptakan perubahan yang signifikan. Selanjutnya, dia menjelaskan, BPK akan memberikan rekomendasi agar APBN untuk ke depannya bisa diakses secara online, agar pelaksanaannya lebih transparan.
"Agar meningkatkan kepatuhan, kami merekomendasikan untuk APBN ke depannya, pertama, mengintegrasikan sistem informasi pengelolaan dan penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN di tingkat KL dan BUN," katanya.
Kedua, perlu penyelesaian untuk setiap kelebihan pembayaran/penyimpangan belanja negara. Ketiga, adanya peningkatan pengawasan dan pengendalian barang milik negara. Keempat, adanya penetapan kebijakan tindakan khusus penyelesaian aset negatif dan adanya penungakatn peran aparatur pengawas negara.
"Maka, saya harap data APBN dapat diberikan akses online kepada BPK agar setiap saat bisa kita pantau. Untuk itu, diperlukan adanya suatu MoU untuk kesadaran dalam rangka e-audit, dan ini perlu dukungan pemerintah," pungkasnya.
Sebagai informasi beberapa menteri dan kepala lembaga yang hadir dalam penyerahan tersebut yakni Menteri koordinator (Menko) Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto.
(akr)
Lihat Juga :
