Kemenhub Dapat Opini WTP Empat Tahun Berturut-turut
Kemenhub Dapat Opini WTP Empat Tahun Berturut-turut
A
A
A
JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi bersyukur atas pencapaian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI yang keempat kalinya secara berturut-turut.
"Saya bersyukur Kemenhub mendapat opini WTP dari BPK untuk keempat kalinya. Saya mengapresiasi tim BPK yang secara profesional menyelesaikan pemeriksaan terhadap laporan keuangan Kemenhub Tahun 2016 sesuai Standar Akuntansi Pemerintah," ujar Budi dalam rilisnya di Jakarta, Jumat (26/5/2017).
Dia menjelaskan, Kemenhub telah membuat rencana aksi untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK. Seluruh rekomendasi BPK akan ditindaklanjuti dengan sebaik-baiknya.
"Untuk itu, Kemenhub telah membuat rencana aksi. Sebagian rekomendasi telah kami tindak lanjuti, di antaranya penyetoran ke kas negara untuk kelebihan pembayaran dan melakukan koreksi dalam laporan keuangan tahun 2016 audited," katanya.
Rencana aksi Kemenhub lainnya disampaikan Budi yakni menerbitkan Instruksi Menteri Perhubungan kepada seluruh satuan kerja untuk segera menindaklanjuti temuan dan rekomendasi BPK.
Rencana aksi ini juga disusun sebagai upaya untuk mewujudkan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) dan clean government (pemerintahan yang bersih), khususnya di lingkungan Kemenhub.
Menurut Budi, seluruh jajaran terus berkomitmen untuk berupaya mengatasi berbagai permasalahan yang timbul dan diharapkan langkah-langkah yang diambil akan mengoptimalkan kualitas laporan keuangan Kemenhub dan opini WTP dapat terus dipertahankan dalam periode selanjutnya.
"Tentunya Kemenhub akan terus berupaya agar kualitas laporan keuangan Kemenhub dan opini WTP dapat dipertahankan dalam periode selanjutnya," kata Budi.
Data realisasi anggaran Kemenhub per 22 Mei 2017 sebanyak Rp7,40 triliun atau sebesar 16,07%.
Hasil ini didapat dengan rincian sebagai berikut:
1. Belanja Pegawai memiliki pagu sebanyak Rp3,84 triliun dan realisasi sebanyak Rp1,13 triliun atau sebesar 29,66%.
2. Belanja Barang memiliki pagu sebanyak Rp13,98 triliun dan realisasi sebanyak Rp2,34 triliun atau sebesar 16,79%.
3. Belanja Modal memiliki pagu sebanyak Rp28,27 triliun dan realisasi sebanyak Rp3,91 triliun atau sebesar 13,86%.
"Saya bersyukur Kemenhub mendapat opini WTP dari BPK untuk keempat kalinya. Saya mengapresiasi tim BPK yang secara profesional menyelesaikan pemeriksaan terhadap laporan keuangan Kemenhub Tahun 2016 sesuai Standar Akuntansi Pemerintah," ujar Budi dalam rilisnya di Jakarta, Jumat (26/5/2017).
Dia menjelaskan, Kemenhub telah membuat rencana aksi untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK. Seluruh rekomendasi BPK akan ditindaklanjuti dengan sebaik-baiknya.
"Untuk itu, Kemenhub telah membuat rencana aksi. Sebagian rekomendasi telah kami tindak lanjuti, di antaranya penyetoran ke kas negara untuk kelebihan pembayaran dan melakukan koreksi dalam laporan keuangan tahun 2016 audited," katanya.
Rencana aksi Kemenhub lainnya disampaikan Budi yakni menerbitkan Instruksi Menteri Perhubungan kepada seluruh satuan kerja untuk segera menindaklanjuti temuan dan rekomendasi BPK.
Rencana aksi ini juga disusun sebagai upaya untuk mewujudkan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) dan clean government (pemerintahan yang bersih), khususnya di lingkungan Kemenhub.
Menurut Budi, seluruh jajaran terus berkomitmen untuk berupaya mengatasi berbagai permasalahan yang timbul dan diharapkan langkah-langkah yang diambil akan mengoptimalkan kualitas laporan keuangan Kemenhub dan opini WTP dapat terus dipertahankan dalam periode selanjutnya.
"Tentunya Kemenhub akan terus berupaya agar kualitas laporan keuangan Kemenhub dan opini WTP dapat dipertahankan dalam periode selanjutnya," kata Budi.
Data realisasi anggaran Kemenhub per 22 Mei 2017 sebanyak Rp7,40 triliun atau sebesar 16,07%.
Hasil ini didapat dengan rincian sebagai berikut:
1. Belanja Pegawai memiliki pagu sebanyak Rp3,84 triliun dan realisasi sebanyak Rp1,13 triliun atau sebesar 29,66%.
2. Belanja Barang memiliki pagu sebanyak Rp13,98 triliun dan realisasi sebanyak Rp2,34 triliun atau sebesar 16,79%.
3. Belanja Modal memiliki pagu sebanyak Rp28,27 triliun dan realisasi sebanyak Rp3,91 triliun atau sebesar 13,86%.
(izz)
Explore More