Bos BEI Kritik Calon DK OJK Didominasi BI dan Kemenkeu
Bos BEI Kritik Calon DK OJK Didominasi BI dan Kemenkeu
A
A
A
JAKARTA - Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia Tbk (BEI) Tito Sulistio melayangkan kritik terkait calon-calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dipilih oleh Panitia Seleksi (Pansel) OJK. Pasalnya, calon anggota Dewan Komisioner OJK yang baru didominasi oleh orang-orang yang berasal dari Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Saat ini, terdapat 14 orang yang dipilih oleh Pansel OJK sebagai calon anggota Dewan Komisioner OJK. Nantinya, 14 nama tersebut akan dikerucutkan menjadi 7 anggota DK OJK yang akan dipilih oleh DPR RI.
"Memang cukup menarik kemarin praktis dari BI dan Depkeu. Calon sekarang pun dari BI dan Depkeu. Saya nggak tahu itu yang paling tepat atau nggak," katanya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi XI DPR RI, di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (29/5/2017).
Dia menuturkan, peran OJK di industri pasar modal sejatinya sangat kritikal. Selain mengatur dan mengawasi pasar modal, katanya ada efektifitas operasi yang secara teknis masih harus dijalankan oleh OJK. "Misal, pengaturan mengenai SBN yang harus dibeli asosiasi dana pensiun, efektifitas perusahaan listed, itu dijalankan oleh OJK," imbuh dia.
Tak hanya itu, dana yang diatur oleh OJK pun sangatlah besar yakni hampir mencapai Rp17 ribu triliun. Dari jumlah tersebut, Rp6.800 triliun di antaranya berasal dari industri perbankan, Rp2.000 triliun dari industri keuangan non bank (IKNB), dan Rp6.300 triliun berasa dari pasar modal.
"Jadi bisa dilihat dahsyatnya koordinasi dari OJK. Dana diatur penggunaannya total Rp17 ribu triliun. Padahal APBN cuma 2000 triliun. Kalau dilihat dari struktur yang ada, yang besar ada di sana," tuturnya.
Melihat kondisi tersebut, Tito berpandangan bahwa anggota Dewan Komisioner OJK seharusnya berasal dari praktisi pasar yang bisa langsung berinteraksi dan mengetahui denyut jantung pasar (market). Di beberapa negara belahan dunia pun, anggota DK OJK lebih banyak diisi oleh praktisi pasar.
"Jika dilihat di semua negara, Inggris dari 12 anggota, 6 orang berasal dari praktisi pasar. Australia, dari 4 anggota, 3 orangnya anggota pasar. Belanda, dari 4 anggota, 3 orangnya dari pasar. Jerman dari 5 anggota, 3 orang nya dari pasar. Hampir semuanya dari praktisi," tandas Tito.
Berikut 14 nama calon anggota DK OJK yang diserahkan Jokowi ke DPR:
Ketua merangkap anggota:
1. Wimboh Santoso SE, M.Sc, Ph.D
2. Sigit Pramono
Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap Anggota:
1. H Agus Santoso SH, LL.M
2. Riswinandi
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap Anggota:
1. Heru Kristiyana
2. Dr Agusman SE, AKT, MBA
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap Anggota:
1. Nurhaida
2. Arif Baharudin SEC, MBA, CA
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap Anggota:
1. Ir Edy Setiadi M.Sc
2. Hoesen
Ketua Dewan Audit merangkap Anggota:
1. Prof Dr Haryono Umar Ak, M.Sc, CA
2. Ahmad Hidayat MBA
Anggota yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen:
1. Tirta Segara SE, MBA
2. Prof Firmanzah Ph.D
Saat ini, terdapat 14 orang yang dipilih oleh Pansel OJK sebagai calon anggota Dewan Komisioner OJK. Nantinya, 14 nama tersebut akan dikerucutkan menjadi 7 anggota DK OJK yang akan dipilih oleh DPR RI.
"Memang cukup menarik kemarin praktis dari BI dan Depkeu. Calon sekarang pun dari BI dan Depkeu. Saya nggak tahu itu yang paling tepat atau nggak," katanya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi XI DPR RI, di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (29/5/2017).
Dia menuturkan, peran OJK di industri pasar modal sejatinya sangat kritikal. Selain mengatur dan mengawasi pasar modal, katanya ada efektifitas operasi yang secara teknis masih harus dijalankan oleh OJK. "Misal, pengaturan mengenai SBN yang harus dibeli asosiasi dana pensiun, efektifitas perusahaan listed, itu dijalankan oleh OJK," imbuh dia.
Tak hanya itu, dana yang diatur oleh OJK pun sangatlah besar yakni hampir mencapai Rp17 ribu triliun. Dari jumlah tersebut, Rp6.800 triliun di antaranya berasal dari industri perbankan, Rp2.000 triliun dari industri keuangan non bank (IKNB), dan Rp6.300 triliun berasa dari pasar modal.
"Jadi bisa dilihat dahsyatnya koordinasi dari OJK. Dana diatur penggunaannya total Rp17 ribu triliun. Padahal APBN cuma 2000 triliun. Kalau dilihat dari struktur yang ada, yang besar ada di sana," tuturnya.
Melihat kondisi tersebut, Tito berpandangan bahwa anggota Dewan Komisioner OJK seharusnya berasal dari praktisi pasar yang bisa langsung berinteraksi dan mengetahui denyut jantung pasar (market). Di beberapa negara belahan dunia pun, anggota DK OJK lebih banyak diisi oleh praktisi pasar.
"Jika dilihat di semua negara, Inggris dari 12 anggota, 6 orang berasal dari praktisi pasar. Australia, dari 4 anggota, 3 orangnya anggota pasar. Belanda, dari 4 anggota, 3 orangnya dari pasar. Jerman dari 5 anggota, 3 orang nya dari pasar. Hampir semuanya dari praktisi," tandas Tito.
Berikut 14 nama calon anggota DK OJK yang diserahkan Jokowi ke DPR:
Ketua merangkap anggota:
1. Wimboh Santoso SE, M.Sc, Ph.D
2. Sigit Pramono
Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap Anggota:
1. H Agus Santoso SH, LL.M
2. Riswinandi
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap Anggota:
1. Heru Kristiyana
2. Dr Agusman SE, AKT, MBA
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap Anggota:
1. Nurhaida
2. Arif Baharudin SEC, MBA, CA
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap Anggota:
1. Ir Edy Setiadi M.Sc
2. Hoesen
Ketua Dewan Audit merangkap Anggota:
1. Prof Dr Haryono Umar Ak, M.Sc, CA
2. Ahmad Hidayat MBA
Anggota yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen:
1. Tirta Segara SE, MBA
2. Prof Firmanzah Ph.D
(akr)
Explore More