Minyak RI Akan Habis dalam 12 Tahun, SKK Migas Minta Daerah Dilibatkan

JAKARTA - Kepala Divisi Formalitas Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Didik Sasono Setyadi mengungkapkan bahwa produksi minyak nasional akan habis dalam waktu 12-16 tahun ke depan. Hal ini akan terjadi jika pemerintah tidak melakukan pencarian lapangan minyak baru.

"Mau tidak mau kita harus temukan cadangan minyak baru. Namun hal ini juga membutuhkan investasi sangat besar, cost recovery akan banyak dan menjadi masalah lagi. Kita disuruh cari cadangan minyak tapi biaya besar, nanti kita disalahkan lagi," katanya dalam diskusi bertema 'Tantangan Pengelolaan dan Pengembangan Migas untuk Kesejahteraan Rakyat' di Gedung Graha Pena, Jakarta, Jumat (2/6/2017).

Meski demikian, pihaknya tidak tinggal diam dan akan terus mencari cadangan minyak. Sayangnya, pada saat menemukan cadangan minyak kerap mendapat benturan dari pemerintah daerah, karena itu perlu peran dari daerah hingga tingkat desa.

Pihaknya berharap rasa ego daerah perlu diredam. Caranya harus ada kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat, daerah kabupaten, provinsi bahkan tingkat desa serta investor. Sehingga daerah bukan lagi sebagai objek bisnis namun harus didorong untuk tumbuh mandiri secara bersama-sama.

Menurutnya, kebijakan di daerah kerap tidak sesuai dengan aturan dari pusat, sehingga rencana ini sering gagal. Maka, sebaiknya ada bonus yang diberikan untuk daerah.

"Kondisi sekarang sebelum ngebor kontraktor harus memberi bonus ke pemerintah pusat. Harusnya bonus itu diberikan ke daerah, sehingga daerah tidak lagi menjadi penonton dan akan mudah mengurus izin," kata dia.

Didik menuturkan, bermain di industri migas tidak semata hanya bicara soal cadangan, teknologi, pasar, dan sumber daya manusia (SDM). Karena industri migas nasional sangat tergantung pada kondisi di luar hal tersebut. Misalnya, banyak cadangan baru di Indonesia timur tapi harus berhadapan dengan warga sekitar terutama kepentingan adat.

Bahkan, lanjut dia, rencana melakukan pengeboran bisa gagal jika kepala desa setempat tidak mengizinkan, meski pemerintah pusat sudah memberikan izin. Karena itu, dia mengakui bahwa SKK Migas tidak akan bisa melakukan rencana-rencana tersebut sendirian.

Redaktur Senior Rakyat Merdeka, Mashuri merasa prihatin dengan kondisi migas nasional saat ini. Dia juga sepakat bahwa SKK Migas tidak akan bisa berjalan sendiri. "Itu problem yang harus diselesaikan," ucapnya.