KKP Dianggap Tutup Mata Terhadap Stakeholder
Sabtu, 03 Juni 2017 - 22:06 WIB
KKP Dianggap Tutup Mata Terhadap Stakeholder
A
A
A
JAKARTA - Sekjen Asosiasi Tuna Indonesia (Astuin), Hendra Sugandhi mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mau berdialog. Hendra melihat Kementerian yang dikomandoi menteri Susi Pudjiastuti ini seperti berjalan sendiri.
Hal tersebut dapat tercermin dari kebijakan-kebijakan yang ditetapkan tanpa adanya diskusi dengan para stakeholder. Padahal menurut Hendra, untuk menumbuhkan sektor perikanan nasional perlu ada sinergi dari berbagai pihak.
"Sebagai negara dengan garis pantai terpanjang kedua tentu perlu sinergi. Sinergi dengan siapa? Tentu dengan para akademisi, pelaku usaha dan sebagainya," ujar Hendra di Jakarta, Sabtu (3/6/2017).
Lebih lanjut, ia menambahkan, selama ini Menteri Susi hanya menetapkan kebijakan secara monolog tanpa adanya dialog. Sebab dengan mendengar masukan dari berbagai pihak harusnya ada solusi, kemudian bagaimana semua bersinergi untuk mencapai tujuan tersebut.
"Dulu sebelum Susi, baik asosiasi, akademisi dan pelaku usaha itu sering diundang dialog oleh KKP. Kita dimintai masukkan dan sebagainya, walaupun tidak semua diadopsi. Tapi setidaknya ada jalan tengah yang akhirnya membuat kita semua mau bersinergi memajukan sektor perikanan nasional. Sebab biar bagaimanapun kan kita ikut aturan pemerintah," ucap Hendra.
Dalam hal ini, Hendra pun menyayangkan sikap KKP yang menyamaratakan kapal asing dengan kapal buatan luar negeri (eks asing). Terlebih pasca hasil analisis dan evaluasi (Anev) keluar, KKP belum juga memberikan izin operasi kepada pelaku usaha yang masuk aktergori kesalahan ringan (whitelist).
"Tidak semua pelaku usaha itu nakal. Kalau blacklist silakan saja untuk diledakkan dan sebagainya. Tapi yang whitelist dengan dokumen-dokumen lengkap serta memiliki kepatuhan kenapa dibiarkan mangkrak," tukasnya.
Hal tersebut dapat tercermin dari kebijakan-kebijakan yang ditetapkan tanpa adanya diskusi dengan para stakeholder. Padahal menurut Hendra, untuk menumbuhkan sektor perikanan nasional perlu ada sinergi dari berbagai pihak.
"Sebagai negara dengan garis pantai terpanjang kedua tentu perlu sinergi. Sinergi dengan siapa? Tentu dengan para akademisi, pelaku usaha dan sebagainya," ujar Hendra di Jakarta, Sabtu (3/6/2017).
Lebih lanjut, ia menambahkan, selama ini Menteri Susi hanya menetapkan kebijakan secara monolog tanpa adanya dialog. Sebab dengan mendengar masukan dari berbagai pihak harusnya ada solusi, kemudian bagaimana semua bersinergi untuk mencapai tujuan tersebut.
"Dulu sebelum Susi, baik asosiasi, akademisi dan pelaku usaha itu sering diundang dialog oleh KKP. Kita dimintai masukkan dan sebagainya, walaupun tidak semua diadopsi. Tapi setidaknya ada jalan tengah yang akhirnya membuat kita semua mau bersinergi memajukan sektor perikanan nasional. Sebab biar bagaimanapun kan kita ikut aturan pemerintah," ucap Hendra.
Dalam hal ini, Hendra pun menyayangkan sikap KKP yang menyamaratakan kapal asing dengan kapal buatan luar negeri (eks asing). Terlebih pasca hasil analisis dan evaluasi (Anev) keluar, KKP belum juga memberikan izin operasi kepada pelaku usaha yang masuk aktergori kesalahan ringan (whitelist).
"Tidak semua pelaku usaha itu nakal. Kalau blacklist silakan saja untuk diledakkan dan sebagainya. Tapi yang whitelist dengan dokumen-dokumen lengkap serta memiliki kepatuhan kenapa dibiarkan mangkrak," tukasnya.
(ven)
