Didominasi Birokrat, Muliaman Serahkan Pilihan Komisioner OJK ke DPR

JAKARTA - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad enggan berkomentar terkait adanya kritikan, yang menyebutkan calon anggota Dewan Komisioner OJK didominasi para birokrat dari Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan.

Dia menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada pemerintah dan DPR. Saat ini, 14 calon anggota Dewan Komisioner OJK yang baru tengah menjalani proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) dengan DPR.

"Ndaklah. Saya ndak komentar itu (calon anggota Dewan Komisioner OJK didominasi birokrat). Biar DPR saja yang memilih," ujarnya di Hotel Fairmont, Jakarta, Minggu (4/6/2017).

Namun demikian, dia berpesan agar siapapun yang nantinya duduk di kursi Dewan Komisioner OJK harus mampu melanjutkan upaya menjadikan industri keuangan semakin inklusif. Sebab, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun telah mencanangkan strategi nasional agar industri keuangan menjadi lebih inklusif.

"Strategi nasionalnya sudah dikeluarkan oleh Presiden. Dan OJK telah mem-followup dengan beberapa strategi," imbuhnya.

Menurut Muliaman, Dewan Komisioner OJK harus mempermudah akses keuangan untuk masyarakat. Selain itu, peningkatan literasi dan edukasi kepada masyarakat juga harus ditingkatkan agar masyarakat tidak mudah diiming-imingi investasi bodong.

"Jadi jangan mudah ditipu dan diiming-imingi dengan investasi yang return-nya tinggi sekali. Tapi kan itu memerlukan waktu, oleh karena itu jangan berhenti upaya itu," harapnya.

Dia menambahkan, OJK juga perlu terus memperkuat keorganisasian internal OJK. Terutama, dalam hal profesionalisme dan integritas. "Tetap saja diperlukan peningkatan profesionalisme dan integritas, sehingga dengan demikian kalau dua hal dipenuhi ditambah struktur organisasi yang mendukung, saya kira optimis OJK akan jauh lebih baik lagi," tandasnya