Raih WTP Pertama Kali, Ini Cara Kementan

Senin, 05 Juni 2017 - 16:59 WIB
Raih WTP Pertama Kali,...
Raih WTP Pertama Kali, Ini Cara Kementan
A A A
JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan hasil pemeriksaan dan laporan keuangan Kementan tahun 2016. Pencapaian opini WTP tahun 2016 merupakan raihan WTP pertama oleh Kementan sejak dimulainya pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK pada tahun 2006.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengucapkan terima kasih atas pemberian opini WTP yang diraih. Kerja keras bersama segenap jajarannya dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang pada tahun 2015 beropini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi WTP.

"Ini prestasi WTP yang pertama di Kementan. Pencapaian ini bukan main-main, banyak yang merasakan tekanan luar biasa sampai ke bawah," ujar Amran di Jakarta.

Lebih lanjut dia menerangkan, untuk mendapatkan WTP kali ini, seluruh jajaran satuan kerja Kementan telah melakukan proses administrasi yang ketat baik dalam bentuk berkas maupun fisik harus tercatat. "Jika ada yang bermain-main berarti sudah siap meninggalkan Kementerian Pertanian," tegasnya.

Sejumlah upaya yang dilakukan Kementan hingga mencapai opini WTP di antaranya, menyempurnakan regulasi tentang teknis penatausahaan persediaan, jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementan, petunjuk teknis akuntansi PNBP lingkup Kementan, dan petunjuk teknis pengelolaan PNBP Kementan.

Selain itu peningkatan sumber daya manusia di bidang keuangan, pengembangan aplikasi pendukung laporan keuangan dan mempercepat penyelesaian atas pemeriksaan BPK tahun sebelumnya. Kementan juga mampu meningkatkan bantuan pemerintah ke masyarakat berupa bantuan budidaya padi, jagung, kedelai, benih, alat dan mesin pertanian hingga bantuan perluasan sawah berkontribusi dalam pencapaian tersebut.

Anggota IV BPK Rizal Djalil mengatakan, opini WTP yang didapat oleh Kementan diperoleh dengan kerja keras Menteri Pertanian berserta segenap jajarannya. "Ini WTP pertama yang diperoleh Kementan dengan proses kerja keras dan berdarah-darah. Dalam pengertian, pertukaran data, update data, cek dan riset di lapangan semua dilakukan dengan kerja keras," tuturnya.

Dia menambahkan, pemerintah memberikan perhatian yang sangat besar terhadap sektor pertanian. Oleh karena itu, pangan menjadi prioritas utama dalam pembangunan pertanian. "Kalau pangan tidak ada, semua gejolak akan terjadi. Oleh karena itu, pangan menjadi prioritas dalam pembangunan pertanian," ungkapnya.
(akr)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
DPR Sahkan Politikus...
DPR Sahkan Politikus Golkar Ahmadi Noor Supit Jadi Anggota BPK Periode 2022-2027
Sudah Jatuh Tempo, 16...
Sudah Jatuh Tempo, 16 Temuan LHP BPK Belum Ditindaklanjuti
Ada Apa, Laporan Keuangan...
Ada Apa, Laporan Keuangan KPU dan BSSN Tidak Dapat WTP dari BPK
Gantikan Wahyu Priyono,...
Gantikan Wahyu Priyono, Paula Henry Resmi Nahkodai BPK Sulsel
BPK Ungkap 6.011 Masalah...
BPK Ungkap 6.011 Masalah pada APBN 2021, Nilainya Capai Rp31,34 Triliun
BPK Gelar Edukasi Akuntabilitas...
BPK Gelar Edukasi Akuntabilitas bagi Kalangan Muda
Berita Terkini
Energi Menjadi Medan...
Energi Menjadi Medan Perang AS-China di Abad Ini
2 jam yang lalu
PLN EPI Targetkan Pengembangan...
PLN EPI Targetkan Pengembangan Bio-CNG Berbasis Limbah Sawit Dukung Transisi Energi
3 jam yang lalu
IHSG dan Rupiah Tertekan,...
IHSG dan Rupiah Tertekan, Pasar Uji Kredibilitas Sistem Keuangan Indonesia
3 jam yang lalu
Redam Sentimen Sell...
Redam Sentimen 'Sell Indonesia', Ini Saran dari Ekonom
4 jam yang lalu
Soroti Pelemahan Rupiah,...
Soroti Pelemahan Rupiah, BADKO HMI Jatim Dorong Evaluasi Kebijakan Moneter
4 jam yang lalu
Kanda Dukung Afi Trending...
'Kanda Dukung Afi' Trending Global Jelang Pemilihan Ketum Hipmi
5 jam yang lalu
Infografis
Jakarta Gencar Bersih-bersih...
Jakarta Gencar Bersih-bersih Ikan Sapu-sapu, Ini Alasannya
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved