Pelaku Usaha: Banyak Kendala Menghambat Rumah Subsidi
Rabu, 07 Juni 2017 - 04:33 WIB
Pelaku Usaha: Banyak Kendala Menghambat Rumah Subsidi
A
A
A
JAKARTA - Rumah subsidi menjadi angin segar ditengah meningkatnya harga rumah dan semakin sulit terjangkau, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Komitmen pemerintah dalam menyediakan rumah subsidi ini dicanangkan dalam Program Sejuta Rumah.
Hal ini sekaligus untuk memangkas selisih antara pasokan dan permintaan rumah (backlog) yang kini mencapai 12 juta unit. Namun dua tahun program ini berjalan, PSR masih jauh dari kata berhasil. Data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyatakan hingga kuartal I 2017, realisasinya baru mencapai 169.614 unit.
Asmat Amin, praktisi hunian subsidi di Indonesia, mengatakan beragam kendala menyebabkan rumah subsidi belum sesuai ekspektasi. "Rumah subsidi permintaannya sangat tinggi, tapi untuk mengurusnya tidak mudah. Banyak faktor yang menjadi kendala, mulai suplai, ketersediaan lahan, biaya produksi yang tinggi hingga sering tidak imbang dengan harga jual," ujarnya di Jakarta, Selasa (6/6/2017).
Asmat menambahkan masalah suplai ini terkait masalah tanah, dimana harganya sulit diprediksi. Bahkan cerita dia, tidak sedikit pihak yang mengambil kesempatan dengan melambungkan harga tanah, tempat lokasi akan dibangunnya rumah subsidi.
Selain itu, ungkap Asmat yang juga Managing Director PT Sri Pertiwi Sejati (SPS Group)--salah satu pengembang rumah subsidi--pemerintah juga harus memberikan insentif kepada pengembang agar lebih banyak membangun rumah bagi rakyat.
Hal lainnya adalah Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) yang harus diubah dengan memasukan aspek perumahan rakyat. "Kendala tidak kalah penting soal BI checking, dimana kredit alias cicilan rumah tersebut ditolak bank. Kredit rumah itu biasanya diukur sepertiga dari gaji, namun dengan UMR yang rendah belum lagi cicilan kendaraan, membuat MBR kesulitan dalam membelinya," sambungnya.
Kendati program rumah subsidi masih banyak kendala, Asmat mengatakan kebijakan Presiden Jokowi dengan mengeluarkan uang muka alias down payment 1%, yaitu Rp1,41 juta dengan cicilan sebesar Rp800.000 per bulan sangat membantu perkembangan rumah subsidi dan MBR dalam memiliki hunian.
Asmat lantas mengatakan pihaknya, SPS Group menjadikan program rumah subsidi sebagai perpaduan antara "Bisnis dan Ibadah". Untuk itu, SPS Group tengah fokus di Perumahan Villa Kencana Cikarang, dimana pada bulan Mei lalu diresmikan oleh Presiden Jokowi.
Sementara di selatan Cikarang, sedang membangun Grandvista Cikarang, yang memiliki area seluas 160 hektare dan Grand Village di Karawang. Pada 2017 ini, SPS menargetkan pembangunan rumah subsidi sebanyak 15.000 unit, dimana hingga Mei lalu sudah terbangun 7.000 unit.
Hal ini sekaligus untuk memangkas selisih antara pasokan dan permintaan rumah (backlog) yang kini mencapai 12 juta unit. Namun dua tahun program ini berjalan, PSR masih jauh dari kata berhasil. Data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyatakan hingga kuartal I 2017, realisasinya baru mencapai 169.614 unit.
Asmat Amin, praktisi hunian subsidi di Indonesia, mengatakan beragam kendala menyebabkan rumah subsidi belum sesuai ekspektasi. "Rumah subsidi permintaannya sangat tinggi, tapi untuk mengurusnya tidak mudah. Banyak faktor yang menjadi kendala, mulai suplai, ketersediaan lahan, biaya produksi yang tinggi hingga sering tidak imbang dengan harga jual," ujarnya di Jakarta, Selasa (6/6/2017).
Asmat menambahkan masalah suplai ini terkait masalah tanah, dimana harganya sulit diprediksi. Bahkan cerita dia, tidak sedikit pihak yang mengambil kesempatan dengan melambungkan harga tanah, tempat lokasi akan dibangunnya rumah subsidi.
Selain itu, ungkap Asmat yang juga Managing Director PT Sri Pertiwi Sejati (SPS Group)--salah satu pengembang rumah subsidi--pemerintah juga harus memberikan insentif kepada pengembang agar lebih banyak membangun rumah bagi rakyat.
Hal lainnya adalah Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) yang harus diubah dengan memasukan aspek perumahan rakyat. "Kendala tidak kalah penting soal BI checking, dimana kredit alias cicilan rumah tersebut ditolak bank. Kredit rumah itu biasanya diukur sepertiga dari gaji, namun dengan UMR yang rendah belum lagi cicilan kendaraan, membuat MBR kesulitan dalam membelinya," sambungnya.
Kendati program rumah subsidi masih banyak kendala, Asmat mengatakan kebijakan Presiden Jokowi dengan mengeluarkan uang muka alias down payment 1%, yaitu Rp1,41 juta dengan cicilan sebesar Rp800.000 per bulan sangat membantu perkembangan rumah subsidi dan MBR dalam memiliki hunian.
Asmat lantas mengatakan pihaknya, SPS Group menjadikan program rumah subsidi sebagai perpaduan antara "Bisnis dan Ibadah". Untuk itu, SPS Group tengah fokus di Perumahan Villa Kencana Cikarang, dimana pada bulan Mei lalu diresmikan oleh Presiden Jokowi.
Sementara di selatan Cikarang, sedang membangun Grandvista Cikarang, yang memiliki area seluas 160 hektare dan Grand Village di Karawang. Pada 2017 ini, SPS menargetkan pembangunan rumah subsidi sebanyak 15.000 unit, dimana hingga Mei lalu sudah terbangun 7.000 unit.
(ven)
Lihat Juga :
