KKP Diminta Terapkan Kebijakan Komprehensif

JAKARTA - Aturan Kementerian Klautan dan Perikanan (KKP) cukup banyak mendapat sorotan. Kementerian yang dipimpin Susi Pudjiastuti ini dinilai masih kurang dalam menghadirkan tata kelola perikanan nasional yang baik.

Beberapa sektor perikanan mengalami kemeresotan sejak 2014. Saat ini di berbagai daerah mengalami kesulitan pengembangan industri pengolahan dan berbagai produk kelautan dan perikanan. Kebanyakan sektor industri memilih impor bahan baku dengan kualitas kurang baik.

Melihat hal ini, Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Luky Adrianto mengaku mendukung kebijakan pemerintah untuk memajukan perikanan nasional. Hanya saja dia menilai ada beberapa hal yang perlu diperhitungkan dengan baik sebelum membuat kebijakan.

"Saya mendukung 1.000% kebijakan perikanan yang menjamin keberlanjutan perikanan. Kebijakan saat ini sangat pro sustainability, paling tidak dalam konteks maksud besarnya. Namun, kita harus sadar bahwa sustainability in fisheries tidak hanya ekologi, tapi juga keberlanjutan sosial, ekonomi dan ditopang tata kelola perikanan yang baik," ujarnya di Jakarta, Jumat (9/6/2017).

Dia menambahkan, KKP harus bijak dalam menerjemahkan keberlanjutan perikanan ini dengan tetap berpegang pada prinsip "institutionalism" yaitu regulative, normative dan cognitive.
Kebijakan saat ini sudah memenuhi prinsip regulative dan normative, namun tidak banyak menempatkan prinsip cognitive dalam proses pengambilan keputusannya.

"Prinsip cognitive itu mendorong keterlibatan key stakeholders dalam proses. Key stakeholders ini harus yang benar-benar "domba" bukan serigala berbulu domba. Permen No 57, No 1, No 2 menurut saya tidak mengikuti kaidah ini," tuturnya.

Kebijakan perikanan nasional yang disandarkan pada Kedaulatan, Keberlanjutan dan Kesejahteraan sudah betul. Namun, ketiganya tidak dapat dipisahkan satu sama lain sehingga kebijakan yang diambil harus sistematik, komprehensif dan tidak menimbulkan trade off satu sama lain.