Angka Inflasi di Jatim Diprediksi Terkendali
Kamis, 29 Juni 2017 - 08:52 WIB
Angka Inflasi di Jatim Diprediksi Terkendali
A
A
A
JAKARTA - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPBI) Provinsi Jawa Timur (Jatim) memperkirakan inflasi bulanan pada Juni 2017 berkisar 0,54%-0,64%, atau lebih baik dibanding Ramadan-Lebaran tahun lalu yang tercatat sebesar 0,76%. Salah satu penyebabnya adalah cenderung turunnya harga volatile food.
Kepala Divisi Advisory Ekonomi dan Keuangan KPBI Provinsi Jatim, Taufik Saleh mengemukakan, berdasarkan survei pemantauan harga yang dilakukan pada Minggu ketiga bulan Juni ditemukan adanya kecenderungan harga bahan pokok yang justru mengalami penurunan.
Menurunnya harga ditengah permintaan yang meningkat pada momen Ramadhan-Lebaran tahun ini, kata dia, merupakan kesuksesan pengendalian harga di daerah sesuai dengan program dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
"Untuk menjaga kestabilan harga menjelang Ramadhan dan Lebaran, TPID Jatim memperkuat informasi harga dan stok melalui Siskaperbapo (Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok)," ujarnya.
Cara ini, lanjut Taufik, ditunjang dengan penempatan televisi di pasar rakyat sebagai media informasi harga. TPID juga meningkatkan akses bahan pokok melalui gerai stabilisasi harga seperti Kios Pangan Operasi Pasar (Kippas), Toko Tani Indonesia, e-warung, Rumah Pangan Kita (RPK), serta menyelenggarakan operasi pasar mandiri serta bantuan ongkos angkut.
Di samping itu, TPID juga melakukan penguatan data dan informasi yang terkait pergerakan komoditas yang saat ini digagas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim. "Salah satunya melalui sistem informasi perdagangan antar provinsi. Ini untuk memperkuat konektivitas antar. Sehingga biaya logistik semakin efisien dan pasokan bisa terjaga," imbuhnya.
Kepala Divisi Pengembangan Ekonomi KPBI Provinsi Jatim, Dery Rossianto, menambahkan, meski inflasi selama Ramadhan-Lebaran tahun ini cenderung terkendali, namun secara umum inflasi Jatim di tahun 2017 masih dibayangi risiko kenaikan administered price khususnya rencana kenaikan bahan bakar minyak (BBM) dan tarif tenaga listrik (TTL) untuk pelanggan 900 VA dari Rumah Tangga Mampu (RTM).
"Kondisi ini diperburuk dengan adanya peningkatan tarif angkutan antar kota dan udara saat Lebaran serta dampak tahunan penyesuaian biaya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)," terangnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jatim, Ardi Prasetiyawanmengatakan, untuk mengendalikan harga kebutuhan pokok dan inflasi daerah, setiap hari Kamis dan Jumat pada minggu kedua setiap bulan selama tahun ini digelar pasar murah. Program ini dinamakan Kippas. Harga komoditi yang dijual di kios Kippas telah ditentukan oleh Disperindag dengan keuntungan 3% dari harga kulakan. Kippas dibentuk untuk memotong distribusi perdagangan dari produsen ke konsumen.
"Kippas sifatnya hanya untuk stabilisasi harga agar bisa bersaing dan bukan untuk mematikan pedagang di pasar. Dengan konsep ini diharapkan harga di pasar bisa terkendali dan stabil," katanya. (lukman hakim)
Kepala Divisi Advisory Ekonomi dan Keuangan KPBI Provinsi Jatim, Taufik Saleh mengemukakan, berdasarkan survei pemantauan harga yang dilakukan pada Minggu ketiga bulan Juni ditemukan adanya kecenderungan harga bahan pokok yang justru mengalami penurunan.
Menurunnya harga ditengah permintaan yang meningkat pada momen Ramadhan-Lebaran tahun ini, kata dia, merupakan kesuksesan pengendalian harga di daerah sesuai dengan program dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
"Untuk menjaga kestabilan harga menjelang Ramadhan dan Lebaran, TPID Jatim memperkuat informasi harga dan stok melalui Siskaperbapo (Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok)," ujarnya.
Cara ini, lanjut Taufik, ditunjang dengan penempatan televisi di pasar rakyat sebagai media informasi harga. TPID juga meningkatkan akses bahan pokok melalui gerai stabilisasi harga seperti Kios Pangan Operasi Pasar (Kippas), Toko Tani Indonesia, e-warung, Rumah Pangan Kita (RPK), serta menyelenggarakan operasi pasar mandiri serta bantuan ongkos angkut.
Di samping itu, TPID juga melakukan penguatan data dan informasi yang terkait pergerakan komoditas yang saat ini digagas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim. "Salah satunya melalui sistem informasi perdagangan antar provinsi. Ini untuk memperkuat konektivitas antar. Sehingga biaya logistik semakin efisien dan pasokan bisa terjaga," imbuhnya.
Kepala Divisi Pengembangan Ekonomi KPBI Provinsi Jatim, Dery Rossianto, menambahkan, meski inflasi selama Ramadhan-Lebaran tahun ini cenderung terkendali, namun secara umum inflasi Jatim di tahun 2017 masih dibayangi risiko kenaikan administered price khususnya rencana kenaikan bahan bakar minyak (BBM) dan tarif tenaga listrik (TTL) untuk pelanggan 900 VA dari Rumah Tangga Mampu (RTM).
"Kondisi ini diperburuk dengan adanya peningkatan tarif angkutan antar kota dan udara saat Lebaran serta dampak tahunan penyesuaian biaya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)," terangnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jatim, Ardi Prasetiyawanmengatakan, untuk mengendalikan harga kebutuhan pokok dan inflasi daerah, setiap hari Kamis dan Jumat pada minggu kedua setiap bulan selama tahun ini digelar pasar murah. Program ini dinamakan Kippas. Harga komoditi yang dijual di kios Kippas telah ditentukan oleh Disperindag dengan keuntungan 3% dari harga kulakan. Kippas dibentuk untuk memotong distribusi perdagangan dari produsen ke konsumen.
"Kippas sifatnya hanya untuk stabilisasi harga agar bisa bersaing dan bukan untuk mematikan pedagang di pasar. Dengan konsep ini diharapkan harga di pasar bisa terkendali dan stabil," katanya. (lukman hakim)
(dmd)
Lihat Juga :
