Cara Sri Mulyani Antisipasi Utang Pemerintah yang Membengkak

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengaku ingin mengantisipasi utang pemerintah yang terus meningkat. Salah satunya dengan menekan alokasi pendanaan yang tidak strategis.

Seperti diketahui, total utang pemerintah pusat tercatat sebesar Rp3.672,33 triliun. Dalam sebulan, utang ini naik Rp4,92 triliun dibandingkan jumlah di April 2017 yang sebesar Rp3.667,41 triliun.

"Soal utang yang meningkat, kami terus jaga secara hati-hati. Saya menteri keuangan yang sangat ingin supaya pendanaan pembangunan kita, kalau kami ingin kurangi utang maka penerimaan pajak harus dinaikkan," kata Sri Mulyani di kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (3/7/2017).

Salah satu yang dilakukan di sektor penerimaan pajak, dengan melakukan reformasi sistem perpajakan serta memantau potensi penerimaan dari berbagai aktivitas perekonomian. Lalu, pemerintah juga akan menerapkan pengalokasian belanja secara baik dan hati-hati.

"Jadi, entah dari jenis belanjanya maupun dari efisiensi belanjanya yang perlu diperhatikan, jadi dengan adanya keseimbangan di penerimaan lalu strategi belanja kita harapkan defisit akan terus menerus bisa ditekan," jelas dia.

Sri Mulyani menambahkan, untuk fokus belanja yang memang betul-betul dipertahankan yakni, yang berada di sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang menentukan masa depan Indonesia. Sehingga untuk belanja-belanja di sektor tersebut, tak boleh ada penundaan.

Dia mengatakan, sedapat mungkin utang akan dialokasikan untuk belanja modal dan proyek yang produktif. "Jadi sedapat mungkin penerimaan pajak kita dapat memenuhi kebutuhan dasar itu, kalaupun berutang sedapat mungkin untuk belanja modal dan menghasilkan produktivitas dan tingkat pengembalian bisa terbayarkan kembali," tuturnya.

Selain itu, Sri Mulyani memastikan bahwa rasio utang Indonesia masih akan tetap terkendali. Karena secara nasional masih 30% di bawah pendapatan domestik bruto (PDB) begitu juga dengan defisit anggarannya yang dibatasi maksimal sebesar 3%.

Dia membandingkan dengan negara-negara emerging market yang utangnya masih tinggi sekali seperti India, Brasil, Meksiko, dan Argentina, Indonesia merupakan negara yang masih relatif terjaga dalam soal utang.

"Kita akan tetap menjaga ekonomi Indonesia dan pengelolaan utang secara hati-hati dan transparan. Hal ini agar masyarakat memahami, sehingga mereka melihat pilihannya kenapa kita berutang, dan untuk apa kita berutang, bagaimana mengelolanya. Jadi, tidak menjadi cerita yang terlalu mengkhawatirkan bagi masyarakat, tapi masyarakat berhak tahu dan kita menyampaikan serta menjaganya," tutur Sri.