Pemerintah dan Banggar Gelar Rapat Bahas RAPBN 2018

JAKARTA - Pemerintah bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menggelar rapat kerja untuk membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Pihaknya merasa perlu membahas, karena bulan depan harus sudah disusun dalam nota keuangan yang dibacakan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Pemerintah diwakili Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro dan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo.

Dalam sambutannya, pimpinan Rapat Banggar DPR, Aziz Syamsuddin mengatakan, ada beberapa agenda pembahasan dalam rangka pembahasan RAPBN 2018. Di antaranya laporan dan pengesahan hasil rapat kerja panja membahas beberapa asumsi makro.

"Pada agenda hari ini, kita akan mendengar laporan dan pengesahan hasil raker panja pembahasan antara pemerintah tentang asumsi dasar, kebijakan fiskal, pembiayaan, dan defisit RAPBN 2018," kata dia di Ruang Rapat Banggar DPR, Jakarta, Rabu (5/7/2017).

Menurutnya, pembahasan mengenai prioritas anggaran, Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) dan kebijakan transfer daerah dan dana desa. "Adapun hasil perubahan-perubahan kali ini sudah menuju finalisasi, catatan-catatan kemarin sudah difinalisasi meski harus tetap melalui raker untuk kemudian dibawa ke nota keuangan oleh pemerintah," ungkap Aziz.

Asumsi dasar makro ekonomi dalam RAPBN 2018 dari pemerintah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,4%-6,1%,
2. Inflasi 3,5 plus minus 1%,
3. Nilai Tukar (kurs) Rp13.500-Rp13.800 per USD
4. Suku Bunga SPN 3 bulan 4,8%-5,6%.
5. ICP USD45-60 per barel.
6. Lifting Minyak Bumi 771 ribu-815 ribu bph
7. Lifting Gas Bumi 1.194-1.235 ribu barel setara minyak per hari.

Dengan adanya asumsi tersebut, maka dapat disimpulkan:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,2%-5,6%
2. Inflasi 3,5 plus minus 1%,
3. Nilai Tukar (kurs) Rp13.300-Rp13.500 per USD
4. Suku Bunga SPN 3 bulan 4,8%-5,6%.
5. ICP USD45-60 per barel.
6. Lifting Minyak Bumi 771 ribu-815 ribu bph
7. Lifting Gas Bumi 1.194-1.235 ribu barel setara minyak per hari.