Catatan Sri Mulyani dalam Pertemuan G20 di Jerman
Minggu, 09 Juli 2017 - 14:47 WIB
Catatan Sri Mulyani dalam Pertemuan G20 di Jerman
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani ikut mendamping Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menghadiri pertemuan puncak kepala negara G20 di Hamburg, Jerman. G20 adalah kelompok 20 negara yang menguasai lebih dari 75% perekonomian dunia yang dibentuk setelah krisis keuangan dunia pada 2009.
Menurutnya, pertemuan di Hamburg merupakan pertemuan penting pada saat yang menentukan di mana ekonomi dunia menunjukkan tanda pemulihan cukup nyata. Namun, masih menghadapi berbagai risiko seperti rendahnya produktivitas, peningkatan ketimpangan, peningkatan ketidakseimbangan (imbalances), dan kemungkinan perubahan koreksi harga aset secara mendadak.
"Para pemimpin negara G20 membahas secara intensif bagaimana menghindari kecenderungan proteksionisme dan persaingan tidak setara (non level playing field) dan tidak adil (unfairtrade) antar negara yang akan berisiko menghancurkan upaya G20 untuk memperkuat pemulihan ekonomi global," kata dia, Minggu (9/7/2017).
Dia mengatakan, perkembangan yang sangat menggembirakan dalam pertemuan G20 adalah makin kuatnya kerja sama perpajakan internasional dan peningkatan transparansi pajak antar negara untuk memerangi penghindaran dan penggelapan kewajiban pajak melalui BEPS (Base Erosion Profit Shifting), Perkuatan AEOI -Automatic Exchange of Information (pertukaran informasi perpajakan antar negara).
"Indonesia akan memanfaatkan kerja sama perpajakan internasional ini untuk meningkatkan upaya kita melawan penghindar dan pengemplang pajak," ujarnya.
Namun, lanjut Sri, Indonesia juga harus terus melakukan reformasi perpajakan agar dapat memanfaatkan kerja sama internasional secara maksimal untuk kepentingan negara Indonesia.
Isu lain yang sangat intens dibahas adalah mengenai perubahan iklim, yang dianggap dapat mengancam dunia dan menciptakan risiko bagi generasi anak cucu yang akan datang, bila dunia tidak melakukan kebijakan untuk mengurangi emisi karbon untuk mencegah peningkatan suhu dunia.
"Semua negara G20 akan melakukan upaya untuk mengurangi risiko perubahan iklim, meskipun Amerika Serikat telah memutuskan untuk menarik diri dari perjanjian Paris untuk mengatasi ancaman perubahan iklim," tutur Menkeu.
Menurutnya, pertemuan di Hamburg merupakan pertemuan penting pada saat yang menentukan di mana ekonomi dunia menunjukkan tanda pemulihan cukup nyata. Namun, masih menghadapi berbagai risiko seperti rendahnya produktivitas, peningkatan ketimpangan, peningkatan ketidakseimbangan (imbalances), dan kemungkinan perubahan koreksi harga aset secara mendadak.
"Para pemimpin negara G20 membahas secara intensif bagaimana menghindari kecenderungan proteksionisme dan persaingan tidak setara (non level playing field) dan tidak adil (unfairtrade) antar negara yang akan berisiko menghancurkan upaya G20 untuk memperkuat pemulihan ekonomi global," kata dia, Minggu (9/7/2017).
Dia mengatakan, perkembangan yang sangat menggembirakan dalam pertemuan G20 adalah makin kuatnya kerja sama perpajakan internasional dan peningkatan transparansi pajak antar negara untuk memerangi penghindaran dan penggelapan kewajiban pajak melalui BEPS (Base Erosion Profit Shifting), Perkuatan AEOI -Automatic Exchange of Information (pertukaran informasi perpajakan antar negara).
"Indonesia akan memanfaatkan kerja sama perpajakan internasional ini untuk meningkatkan upaya kita melawan penghindar dan pengemplang pajak," ujarnya.
Namun, lanjut Sri, Indonesia juga harus terus melakukan reformasi perpajakan agar dapat memanfaatkan kerja sama internasional secara maksimal untuk kepentingan negara Indonesia.
Isu lain yang sangat intens dibahas adalah mengenai perubahan iklim, yang dianggap dapat mengancam dunia dan menciptakan risiko bagi generasi anak cucu yang akan datang, bila dunia tidak melakukan kebijakan untuk mengurangi emisi karbon untuk mencegah peningkatan suhu dunia.
"Semua negara G20 akan melakukan upaya untuk mengurangi risiko perubahan iklim, meskipun Amerika Serikat telah memutuskan untuk menarik diri dari perjanjian Paris untuk mengatasi ancaman perubahan iklim," tutur Menkeu.
(izz)
Lihat Juga :
