Pengawasan Lemah, Elpiji 3 Kg Masih Dijual di Atas HET
Selasa, 18 Juli 2017 - 00:11 WIB
Pengawasan Lemah, Elpiji 3 Kg Masih Dijual di Atas HET
A
A
A
KARAWANG - Forum Perlindungan Konsumen Kabupaten Karawang, Jawa Barat menemukan fakta bahwa masih terdapat gas bersubsidi dijual antara kisaran harga Rp20.000-25.000/tabung. Padahal HET yang telah ditetapkan hanya Rp16.000/tabung.
"Pendistribusian elpiji bersubsidi nyaris tidak terkontrol oleh Pemkab Karawang, Hiswana Migas (Himpunan WIraswasta Minyak dan Gas), serta Pertamina," kata Ketua Forum Perlindungan Konsumen Karawang Eddy Djunaedy kepada wartawan, Senin (17/7).
Bahkan menurutnya, di waktu tertentu atau saat terjadi kelangkaan elpiji 3 kg, masyarakat harus membeli dengan harga tinggi, Rp29.000-30.000/tabung. Dia mengatakan, Pemkab Karawang, Hiswana Migas dan Pertamina harus bertanggung jawab atas tingginya harga pembelian elpiji 3 kg.
Lebih lanjut dia menegaskan hak konsumen harus diberikan, yakni mendapatkan elpiji bersubsidi 3 kg sesuai HET. "Tentunya ini berkaitan dengan lemahnya pengawasan pemerintah, Pertamina dan Hiswana Migas. Jika pengawasannya bagus, tentu tidak akan ada penjualan elpiji bersubsidi di atas HET," ujar dia.
Fungsi pengawasan pendistribusian elpiji bersubsidi 3 kg, terang Eddy selama ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga regulasi Mendagri dan Menteri ESDM yang menghasilkan HET di tingkat konsumen tidak pernah berjalan di lapangan.
Pada tahun ini, sambungnya pemerintah berencana menambah alokasi belanja subsidi elpiji 3 kg menjadi Rp40,5 triliun dari sebelumnya Rp22 triliun. Penambahan subsidi itu dinilai hanya akan menguntungkan oknum-oknum tertentu. Sedangkan masyarakat yang berhak tetap saja tidak merasa menikmati subsidi tersebut.
"Pendistribusian elpiji bersubsidi nyaris tidak terkontrol oleh Pemkab Karawang, Hiswana Migas (Himpunan WIraswasta Minyak dan Gas), serta Pertamina," kata Ketua Forum Perlindungan Konsumen Karawang Eddy Djunaedy kepada wartawan, Senin (17/7).
Bahkan menurutnya, di waktu tertentu atau saat terjadi kelangkaan elpiji 3 kg, masyarakat harus membeli dengan harga tinggi, Rp29.000-30.000/tabung. Dia mengatakan, Pemkab Karawang, Hiswana Migas dan Pertamina harus bertanggung jawab atas tingginya harga pembelian elpiji 3 kg.
Lebih lanjut dia menegaskan hak konsumen harus diberikan, yakni mendapatkan elpiji bersubsidi 3 kg sesuai HET. "Tentunya ini berkaitan dengan lemahnya pengawasan pemerintah, Pertamina dan Hiswana Migas. Jika pengawasannya bagus, tentu tidak akan ada penjualan elpiji bersubsidi di atas HET," ujar dia.
Fungsi pengawasan pendistribusian elpiji bersubsidi 3 kg, terang Eddy selama ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga regulasi Mendagri dan Menteri ESDM yang menghasilkan HET di tingkat konsumen tidak pernah berjalan di lapangan.
Pada tahun ini, sambungnya pemerintah berencana menambah alokasi belanja subsidi elpiji 3 kg menjadi Rp40,5 triliun dari sebelumnya Rp22 triliun. Penambahan subsidi itu dinilai hanya akan menguntungkan oknum-oknum tertentu. Sedangkan masyarakat yang berhak tetap saja tidak merasa menikmati subsidi tersebut.
(akr)
Lihat Juga :
