DPR Tolak Tambahan Anggaran Kajian Pemindahan Ibu Kota

Senin, 24 Juli 2017 - 17:15 WIB
DPR Tolak Tambahan Anggaran...
DPR Tolak Tambahan Anggaran Kajian Pemindahan Ibu Kota
A A A
JAKARTA - Komisi XI DPR RI menolak usulan tambahan anggaran yang diajukan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebesar Rp7 miliar untuk kajian perpindahan ibu kota.

(Baca: Kemenkeu Setujui Anggaran Kajian Pemindahan Ibu Kota Rp7 Miliar )

‎Sebelumnya, Bappenas mengajukan anggaran sekitar Rp1.360,8 miliar sudah termasuk tambahan anggaran untuk kajian pemindahan ibu kota sebesar Rp7 triliun.

Pimpinan Rapat Kerja RKA K/L Komisi XI DPR RI Soepriatno menegaskan, pihaknya memutuskan untuk menolak tambahan anggaran tersebut. Dia meminta agar kajian pemindahan ibu kota didiskusikan di tahun depan.

"Kita tahun depan mulai lagi (kajian anggaran pemindahan ibu kota). Energinya kita alihkan untuk yang lain," katanya di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Senin (24/7/2017).

Selain pengajuan tambahan anggaran ditolak, Komisi XI DPR RI juga memutuskan untuk memotong anggaran Bappenas sebesar Rp1,8 miliar. Dengan demikian, anggaran Bappenas untuk tahun ini menjadi Rp1.358,9 miliar.

"Kesimpulan, untuk Bappenas pemotongan anggaran sebesar Rp1,8 miliar," ucap Soepriatno.

Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto telah menyetujui permintaan anggaran dari Bappenas sebesar Rp7 miliar yang akan digunakan untuk kajian pemindahan ibu kota negara yang kabarnya ke Kalimantan.

"Kalau pengkajiannya ya, kajiannya sudah. Cuma kalau keputusannya belum," kata dia di Gedung DPR, Jakarta, belum lama ini.

Hadiyanto mengatakan, anggaran yang telah disetuui tersebut, bakal masuk ke pos anggaran belanja Kementerian PPN/Bappenas pada tahun ini dan masuk dalam dana mendesak.

"Karena jangan salah, ini bukan pemindahannya, tapi kajiannya. Pembiayaan untuk melakukan kajian di dalam belanja Bappenas," tuturnya.
(izz)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Pemprov DKI dan Kementerian...
Pemprov DKI dan Kementerian PPN/Bappenas Bahas Rencana Tata Ruang Jakarta Pasca-Ibu Kota Pindah
Bappenas Pangkas 344...
Bappenas Pangkas 344 Pos Anggaran Kementerian dan Lembaga
Paling Penting, 3 Kementerian...
Paling Penting, 3 Kementerian Ini Diboyong Duluan ke Ibu Kota Baru
Kementerian PPN/Bappenas...
Kementerian PPN/Bappenas Tekankan Pentingnya Program Pemberdayaan Berbasis Data
Kementerian PPN/Bappenas...
Kementerian PPN/Bappenas Buka Lowongan Kerja, Yuks Cek Posisi dan Persyaratannya!
Proyek Ibu Kota Negara...
Proyek Ibu Kota Negara Bersifat Stand By, Apa Ada Harapan?
Berita Terkini
Indo Livestock 2026...
Indo Livestock 2026 Satukan Pelaku Industri dari 30 Negara, Perkuat Daya Saing Industri Peternakan RI
14 menit yang lalu
Indonesia-Australia...
Indonesia-Australia Kolaborasi Cetak Tenaga Ahli Butchery dan Food Safety
53 menit yang lalu
Strategi Moneter Dikritik...
Strategi Moneter Dikritik Banggar DPR, Begini Penjelasan BI Soal Menjaga Rupiah
1 jam yang lalu
Ancam Ritel dan Perbankan,...
Ancam Ritel dan Perbankan, Penipuan 'Gift Card' Digital Kian Sulit Terdeteksi
1 jam yang lalu
Bangun BRT Metropolitan...
Bangun BRT Metropolitan Cekungan Bandung, Brantas Abipraya Dukung Transformasi Transportasi
1 jam yang lalu
Implementasi B50 Dimulai...
Implementasi B50 Dimulai 1 Juli 2026, Jubir ESDM: Bisa Hemat Devisa Rp157 Triliun
2 jam yang lalu
Infografis
7 Tantangan Zohran Mamdani...
7 Tantangan Zohran Mamdani Memimpin Kota New York
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved