Bank Dunia: Jangan Istimewakan BUMN dalam Proyek Infrastruktur

JAKARTA - Bank Dunia (World Bank Group) meminta pemerintah tidak mengistimewakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam proyek pembangunan infrastruktur. Pemerintah seharusnya juga memberikan kesempatan yang sama kepada swasta untuk turut serta membangun proyek infrastruktur di Indonesia.

(Baca Juga: Bank Dunia: RI Butuh Rp6.650 Triliun untuk Infrastruktur)

Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim mengungkapkan, pembangunan infrastruktur yang didanai publik dan swasta terbukti lebih cepat dibanding pendanaan pemerintah. Contohnya, pembangunan jalan di Colombia dengan skema public private partnership (PPP) yang lebih lancar dan cepat selesai.

"Di Colombia kita melakukan struktur kesepakatan konsesi dari berbagai proyek dan proyek ini jadi lebih lancar dan membuka konsesi di lebih banyak jalan," kata dia dalam acara Indonesia Infrastructure Finance Forum di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (25/7/2017).

Menurutnya, perusahaan pelat merah kerap menyasar proyek yang juga disasar swasta. Hal ini tentu akan membatasi kemampuan swasta untuk masuk dalam proyek infrastruktur.

"Dan mereka tidak bisa bersaing dengan BUMN karena mereka memiliki toleransi risiko yang tinggi," imbuhnya.

Kim menyebutkan, perusahaan negara kini bahkan masuk di sektor yang sebelumnya ditangani swasta seperti logistik, penanganan kargo, dan jalan tol. Mengistimewakan BUMN akan membatasi kinerja dan kompetisi swasta, padahal kompetisi sangat diperlukan agar pembangunan infratruktur menjadi lebih terjangkau dan efisien.

"Penggunaan BUMN membatasi kinerja kompetisi di sektor sasta. Jadi, ketika mendukung BUMN semata tanpa mendorong kompetisi tidak akan menggunakan pendanaan efisien. Semua hal yang mengurangi ketertarikan sektor swasta akan tidak efisien. Sektor swasta harus didorong untuk terlibat, BUMN jangan ditempatkan untuk bersaing dengan swasta," terang dia.