Jokowi: Tak Zaman Lagi Urus Perizinan Berhari-hari
Kamis, 27 Juli 2017 - 14:08 WIB
Jokowi: Tak Zaman Lagi Urus Perizinan Berhari-hari
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyindir pemerintah daerah (pemda) yang hingga saat ini masih belum juga membenahi proses perizinan di daerahnya, sehingga investor harus membuang waktu banyak hanya untuk mengurus perizinan. Menurutnya, kini sudah bukan jamannya lagi urus perizinan hingga berhari-hari.
(Baca Juga: Jokowi Sentil Kebiasaan Pemda Endapkan APBD di Bank )
Dia menegaskan, pemerintah daerah sudah saatnya harus memperbaiki total sistem pengurusan perizinan di daerahnya. Jangan sampai, investor urung menanamkan modalnya di Tanah Air karena mengurus izin hingga berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun.
"Sudah jangan diterus-teruskan. Ngurus izin bulan itu udah ndak, minggu saja ndak harusnya sudah ndak, hari saja harusnya juga sudah tidak. Jaman IT gini ngurus itu masih minggu, bulan, apalagi tahun. Sangat memalukan," katanya di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Kamis (27/7/2017).
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menilai, mengurus perizinan di daerah seharusnya lebih cepat karena lingkup kegiatannya lebih kecil dibanding di pusat. Sayangnya, saat ini pengurusan perizinan justru lebih cepat di pusat dibanding di daerah.
"Di pemerintah pusat sekarang ini, perlu saya informasikan, di BKPM yang namanya mengurus izin itu tiga jam untuk 9 izin. Tiga jam untuk sembilan izin, dan sudah berjalan lebih dari setahun," ungkap Jokowi.
"Jadi datang dengan syarat, izin keluar maksimal tiga jam untuk sembilan izin. Izin investasi, akta perusahaan dan NPWP, TDP, rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing, izin mempekerjakan tenaga kerja asing , angka pengenal importir produsen, nomor induk kepabeanan, surat keterangan informasi ketersediaan lahan. Ini selesai dalam kurun tidak lebih dari tiga jam. Ini bisa kita selesaikan," sambung dia.
Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, perbaikan proses perizinan daerah menjadi hal penting karena pemerintah tengah menggenjot habis-habisan investasi di Tanah Air. Sebab, investasi menjadi salah satu cara pemerintah mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Masih kata Jokowi, Indonesia sejatinya memiliki dua cara untuk mendongkrak pertumbuhan ekonominya yakni dengan menggenjot ekspor dan investasi. Sayangnya, ekspor masih belum terlalu bisa diharapkan lantaran harga komoditas masih belum mengalami perbaikan.
"Oleh sebab itu, Kalau ekspor sulit digenjot, yang satunya kita masih punya peluang yaitu di investasi. Mendatangkan investor dan investais di daerah kita, di provinsi, di kabupaten dan kabupaten kita. Ini jadi kunci pertumbuhan ekonomi," tuturnya.
Pada dasarnya, tambah mantan Walikota Solo ini, investor sudah antri untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Sayangnya, keinginan mereka berinvestasi maju mundur lantaran ruwetnya birokrasi di Tanah Air.
"Investasi ini sebetulnya di depan pintu kita ini udah ngantri berbondong-bondong investasi di negara kita. Problemnya ada di kita sendiri, masalahnya ada di dalam kita sendiri, yang ruwet karena banyaknya peraturan, yang ruwet karena kita tidak bisa buat sistem yang cepat untuk melayani investasi. Ini saya titip, sehingga kita harapkan nantinya pertumbuhan ekonomi di semua daerah dan provinsi pada posisi yang baik," tandasnya.
(Baca Juga: Jokowi Sentil Kebiasaan Pemda Endapkan APBD di Bank )
Dia menegaskan, pemerintah daerah sudah saatnya harus memperbaiki total sistem pengurusan perizinan di daerahnya. Jangan sampai, investor urung menanamkan modalnya di Tanah Air karena mengurus izin hingga berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun.
"Sudah jangan diterus-teruskan. Ngurus izin bulan itu udah ndak, minggu saja ndak harusnya sudah ndak, hari saja harusnya juga sudah tidak. Jaman IT gini ngurus itu masih minggu, bulan, apalagi tahun. Sangat memalukan," katanya di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Kamis (27/7/2017).
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menilai, mengurus perizinan di daerah seharusnya lebih cepat karena lingkup kegiatannya lebih kecil dibanding di pusat. Sayangnya, saat ini pengurusan perizinan justru lebih cepat di pusat dibanding di daerah.
"Di pemerintah pusat sekarang ini, perlu saya informasikan, di BKPM yang namanya mengurus izin itu tiga jam untuk 9 izin. Tiga jam untuk sembilan izin, dan sudah berjalan lebih dari setahun," ungkap Jokowi.
"Jadi datang dengan syarat, izin keluar maksimal tiga jam untuk sembilan izin. Izin investasi, akta perusahaan dan NPWP, TDP, rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing, izin mempekerjakan tenaga kerja asing , angka pengenal importir produsen, nomor induk kepabeanan, surat keterangan informasi ketersediaan lahan. Ini selesai dalam kurun tidak lebih dari tiga jam. Ini bisa kita selesaikan," sambung dia.
Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, perbaikan proses perizinan daerah menjadi hal penting karena pemerintah tengah menggenjot habis-habisan investasi di Tanah Air. Sebab, investasi menjadi salah satu cara pemerintah mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Masih kata Jokowi, Indonesia sejatinya memiliki dua cara untuk mendongkrak pertumbuhan ekonominya yakni dengan menggenjot ekspor dan investasi. Sayangnya, ekspor masih belum terlalu bisa diharapkan lantaran harga komoditas masih belum mengalami perbaikan.
"Oleh sebab itu, Kalau ekspor sulit digenjot, yang satunya kita masih punya peluang yaitu di investasi. Mendatangkan investor dan investais di daerah kita, di provinsi, di kabupaten dan kabupaten kita. Ini jadi kunci pertumbuhan ekonomi," tuturnya.
Pada dasarnya, tambah mantan Walikota Solo ini, investor sudah antri untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Sayangnya, keinginan mereka berinvestasi maju mundur lantaran ruwetnya birokrasi di Tanah Air.
"Investasi ini sebetulnya di depan pintu kita ini udah ngantri berbondong-bondong investasi di negara kita. Problemnya ada di kita sendiri, masalahnya ada di dalam kita sendiri, yang ruwet karena banyaknya peraturan, yang ruwet karena kita tidak bisa buat sistem yang cepat untuk melayani investasi. Ini saya titip, sehingga kita harapkan nantinya pertumbuhan ekonomi di semua daerah dan provinsi pada posisi yang baik," tandasnya.
(akr)
Lihat Juga :
