Apindo: Pelaku Bisnis Resah Atas Polemik Beras
Jum'at, 28 Juli 2017 - 19:36 WIB
Apindo: Pelaku Bisnis Resah Atas Polemik Beras
A
A
A
JAKARTA - Polemik beras yang sampai saat ini belum ada kejelasan statusnya, mulai merembet langsung ke pelaku bisnis. Mereka khawatir penggerebekan juga dilakukan kepada bisnisnya.
Ketua Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indoensia (DPN Apindo) Anton Junus Supit mendesak pemerintah tidak mengambangkan masalah beras yang menimpa PT Indo Beras Ungul (IBU). Namun, secepatnya menuntaskan polemik beras tersebut.
"Para pelaku bisnis mulai resah. Mereka khawatir akan mendapat perlakuan premanisme seperti yang dialami salah satu perusahaan beras (PT IBU)," ujarnya di kantor Apindo Gedung Permata Kuningan, Jakarta, Jumat (28/7/2017).
Bila dibiarkan mengambang seperti saat ini, Anton justru menengarai akan berdampak kepada investasi. Sebab, pihaknya mendapat laporan, keresahan tidak hanya diterima langsung pelaku bisnis beras, tetapi merambah ke pelaku bisnis lainnya.
"Karena aturan yang diberlakukan kerap rumpang tindih. Termasuk aturan beras. Buktinya, belum diundangkan tetapi Satgas Pangan Polri sudah melakukan penggerekan atas dasar subsidi," katanya.
Atas dasar itulah, Anton meminta kepada pemerintah untuk menuntaskan polemik beras. Minimal pekan depan sudah dapat diketahui kesalahan dari PT IBU. Sehingga, para pelaku bisnis beras maupun lainnya memahami dan tidak mengulangi kesalahan yang sama.
"Ini bukan persoalan kami membela atau memihak kepada perusahaan yang digerebek (PT IBU), tetapi untuk membuat dunia usaha ada kepastian. Kalau memang salah ya dilimpahkan ke pengadilan. Kalau memang tidak ada unsur pidana, diperjelas," pungkasnya.
Ketua Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indoensia (DPN Apindo) Anton Junus Supit mendesak pemerintah tidak mengambangkan masalah beras yang menimpa PT Indo Beras Ungul (IBU). Namun, secepatnya menuntaskan polemik beras tersebut.
"Para pelaku bisnis mulai resah. Mereka khawatir akan mendapat perlakuan premanisme seperti yang dialami salah satu perusahaan beras (PT IBU)," ujarnya di kantor Apindo Gedung Permata Kuningan, Jakarta, Jumat (28/7/2017).
Bila dibiarkan mengambang seperti saat ini, Anton justru menengarai akan berdampak kepada investasi. Sebab, pihaknya mendapat laporan, keresahan tidak hanya diterima langsung pelaku bisnis beras, tetapi merambah ke pelaku bisnis lainnya.
"Karena aturan yang diberlakukan kerap rumpang tindih. Termasuk aturan beras. Buktinya, belum diundangkan tetapi Satgas Pangan Polri sudah melakukan penggerekan atas dasar subsidi," katanya.
Atas dasar itulah, Anton meminta kepada pemerintah untuk menuntaskan polemik beras. Minimal pekan depan sudah dapat diketahui kesalahan dari PT IBU. Sehingga, para pelaku bisnis beras maupun lainnya memahami dan tidak mengulangi kesalahan yang sama.
"Ini bukan persoalan kami membela atau memihak kepada perusahaan yang digerebek (PT IBU), tetapi untuk membuat dunia usaha ada kepastian. Kalau memang salah ya dilimpahkan ke pengadilan. Kalau memang tidak ada unsur pidana, diperjelas," pungkasnya.
(ven)
Lihat Juga :
