Penertiban Impor Berisiko Tinggi Butuh Sinergi Antar K/L
Senin, 31 Juli 2017 - 16:03 WIB
Penertiban Impor Berisiko Tinggi Butuh Sinergi Antar K/L
A
A
A
JAKARTA - Melalui Program Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai (RPKC), Bea Cukai telah menginisiasi program penertiban impor berisiko tinggi. Sebagai bentuk akuntabilitas keberlangsungan program ini, Bea Cukai terus menginformasikan perkembangan program ini pada tim observer RPKC yang berasal dari kalangan usaha dan akademisi.
“Program ini merupakan arahan Presiden RI, di mana industri dalam negeri yang taat aturan harus dilindungi dan didorong pertumbuhannya. Sehingga praktik-praktik impor yang tidak sesuai aturan harus dihentikan. Namun kami tidak dapat melakukan hal ini sendiri, butuh dukungan dari berbagai pihak,” jelas Direktur Jenderal Bea Cukai Heru Pambudi dalam keterangan resmi kepada SINDOnews, Jakarta, Senin (31/7/2017).
Sementara Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengungkapkan, bahwa program penguatan reformasi yang dilakukan Bea Cukai merupakan program yang sangat diharapkan seluruh stakeholder, tidak hanya para pelaku dunia usaha namun seluruh instansi.
“Impor berisiko tinggi jelas harus ditertibkan karena tidak hanya berdampak pada hilangnya penerimaan negara, namun risikonya juga berdampak terhadap perekonomian Indonesia,” sambungnya.
Enny juga mengungkapkan kunci sukses dalam pelaksanaan program ini bahwa titik krusialnya adalah pada tahap pengimplementasiannya. “Pengimplementasian program ini tidak hanya bergantung pada Bea Cukai tapi bergantung pada seluruh Kementerian dan Lembaga yang terlibat dalam program inin. Jika ini dilakukan secara sinergis dan penuh komitmen tentunya akan menimbulkan perubahan. Perubahan itu awal dari “trust” para pelaku usaha,” ujarnya.
“Jika semua pihak telah memiliki persamaan persepsi kalau pemerintah sedang melakukan penegakan hukum, dan upaya pendisiplinan maka tidak satupun para pelaku usaha akan melakukan moral hazard. Kalau suasana keteraturan ini terjadi, program penguatan reformasi akan mencapai tujuan akhirnya di mana akan menciptakan satu efisiensi ekonomi Indonesia,” pungkas Enny.
“Program ini merupakan arahan Presiden RI, di mana industri dalam negeri yang taat aturan harus dilindungi dan didorong pertumbuhannya. Sehingga praktik-praktik impor yang tidak sesuai aturan harus dihentikan. Namun kami tidak dapat melakukan hal ini sendiri, butuh dukungan dari berbagai pihak,” jelas Direktur Jenderal Bea Cukai Heru Pambudi dalam keterangan resmi kepada SINDOnews, Jakarta, Senin (31/7/2017).
Sementara Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengungkapkan, bahwa program penguatan reformasi yang dilakukan Bea Cukai merupakan program yang sangat diharapkan seluruh stakeholder, tidak hanya para pelaku dunia usaha namun seluruh instansi.
“Impor berisiko tinggi jelas harus ditertibkan karena tidak hanya berdampak pada hilangnya penerimaan negara, namun risikonya juga berdampak terhadap perekonomian Indonesia,” sambungnya.
Enny juga mengungkapkan kunci sukses dalam pelaksanaan program ini bahwa titik krusialnya adalah pada tahap pengimplementasiannya. “Pengimplementasian program ini tidak hanya bergantung pada Bea Cukai tapi bergantung pada seluruh Kementerian dan Lembaga yang terlibat dalam program inin. Jika ini dilakukan secara sinergis dan penuh komitmen tentunya akan menimbulkan perubahan. Perubahan itu awal dari “trust” para pelaku usaha,” ujarnya.
“Jika semua pihak telah memiliki persamaan persepsi kalau pemerintah sedang melakukan penegakan hukum, dan upaya pendisiplinan maka tidak satupun para pelaku usaha akan melakukan moral hazard. Kalau suasana keteraturan ini terjadi, program penguatan reformasi akan mencapai tujuan akhirnya di mana akan menciptakan satu efisiensi ekonomi Indonesia,” pungkas Enny.
(akr)
Lihat Juga :
