Menhub Minta Direksi JICT Selesaikan Masalah Mogok Kerja
Menhub Minta Direksi JICT Selesaikan Masalah Mogok Kerja
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah terus memantau aksi mogok kerja yang dilakukan Serikat Pekerja (SP) PT Jakarta International Container Terminal (JICT). Namun pemerintah menyerahkan penyelesaian masalah tersebut kepada manajemen JICT.
Menteri Perhubungan (Menhub) RI Budi Karya Sumadi menyatakan pihaknya tak berwenang menyelesaikan aksi mogok tersebut. Namun Ia mengutarakan terus melakukan koordinasi dengan stakeholder melalui Syah Bandar.
Dia menyatakan saat hari pertama demo, Rabu (3/8) operasional JICT masih berjalan dengan baik. Namun dia mengimbau serikat pekerja JICT untuk menghentikan aksi mogok tersebut. Karena JICT merupakan tempat vital.
"Kita minta mogok jangan dibiarkan berlarut-larut. Pihak Direksi JICT dan Pelindo II harus segera menyelesaikan persoalan ini" kata Budi Karya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (4/8/2017).
Lebih lanjut Ia menambahkan jika ada pihak yang merasa dirugikan karena turunnya pelayanan, maka silakan menemui pihaknya. "Jadi kalau ada yang klaim, silakan ketemu saya. Saya akan all out untuk menyelesaikan pelayanan karena keharusan pemerintah turun tangan," paparnya.
Menteri Perhubungan (Menhub) RI Budi Karya Sumadi menyatakan pihaknya tak berwenang menyelesaikan aksi mogok tersebut. Namun Ia mengutarakan terus melakukan koordinasi dengan stakeholder melalui Syah Bandar.
Dia menyatakan saat hari pertama demo, Rabu (3/8) operasional JICT masih berjalan dengan baik. Namun dia mengimbau serikat pekerja JICT untuk menghentikan aksi mogok tersebut. Karena JICT merupakan tempat vital.
"Kita minta mogok jangan dibiarkan berlarut-larut. Pihak Direksi JICT dan Pelindo II harus segera menyelesaikan persoalan ini" kata Budi Karya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (4/8/2017).
Lebih lanjut Ia menambahkan jika ada pihak yang merasa dirugikan karena turunnya pelayanan, maka silakan menemui pihaknya. "Jadi kalau ada yang klaim, silakan ketemu saya. Saya akan all out untuk menyelesaikan pelayanan karena keharusan pemerintah turun tangan," paparnya.
(akr)
Explore More