Menhub Sebut Buku Pelaut dan Kepelabuhanan Sarang Pungli
Sabtu, 05 Agustus 2017 - 06:17 WIB
Menhub Sebut Buku Pelaut dan Kepelabuhanan Sarang Pungli
A
A
A
JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyebut, bila pengurusan buku pelaut dan proses kepelabuhanan menjadi sarang pungutan liar (pungli). Karena itu, Satgas Saber Pungli yang dibentuknya diminta lebih proaktif.
"Satgas Pungli kami juga menyelesaikan pungli-pungli besar, diantaranya di Samarinda dan Surabaya yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah," ungkapnya saat mendampingi Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitam meninjau proyek LRT Jabodebek di sisi Taman Mini Cibubur, Jumat (4/8/2017).
Budi Karya merinci, bila pelaut atau ABK saat mengurus buku pelaut kerap mencari jalan termudah. Yaitu, dengan cara melimpahkan ke orang lain atau makelar. Akibatnya potensi pungli sering terjadi.
"Para pelaut itu kan merasa uangnya banyak. Jadi mereka gampang menyuruh orang lain mengurus buku pelaut. Bagi mereka, uang berapapun dibayar," ungkapnya.
Sektor kedua yang rawan pungli, kata Budi Karya, adalah sektor kepelabuhanan. Selain hal-hal administrasi, juga proses keluar masuk barang atau bongkar muat juga rentan pungli.
"Misalnya di Pelabuhan Samarinda di Kalimantan. Ada sebuah koperasi yang tidak pakai bekerja tapi uangnya banyak. Mereka duduk saja menerima setoran dari bongkar muat batubara dan CPO," bebernya.
Maka itu, lanjut Budi Karya, Satgas Saber Pungli diminta untuk bergerak lebih cepat dan proaktif. Diantaranya, melakukan pembongkaran pungli di Jakarta, Medan dan Surabaya. Bahkan di Pelabuhan Samarinda, punglinya sudah tidak sebebas sebelumnya.
Meski begitu, Budi Karya menyebutkan, selain meminta Satgas Pungli proaktif, pihaknya juga berencana melakukan kerja sama dengan pihak ketiga atau swasta. Diantaranya yang diswastanisasi adalah Uni KIR dan distribusi buku pelaut. "Memang saat ini prosesnya sedang berjalan. Proses swastanisasi untuk KIR dan distribusi buku pelaut," katanya.
Dijelaskan, bila untuk di luar sektor itu, pihaknya meminta pihak swasta ikut aktif. Bahkan Organda juga untuk ikut mengambil peran, supaya benar-benar profesional.
"Satgas Pungli kami juga menyelesaikan pungli-pungli besar, diantaranya di Samarinda dan Surabaya yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah," ungkapnya saat mendampingi Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitam meninjau proyek LRT Jabodebek di sisi Taman Mini Cibubur, Jumat (4/8/2017).
Budi Karya merinci, bila pelaut atau ABK saat mengurus buku pelaut kerap mencari jalan termudah. Yaitu, dengan cara melimpahkan ke orang lain atau makelar. Akibatnya potensi pungli sering terjadi.
"Para pelaut itu kan merasa uangnya banyak. Jadi mereka gampang menyuruh orang lain mengurus buku pelaut. Bagi mereka, uang berapapun dibayar," ungkapnya.
Sektor kedua yang rawan pungli, kata Budi Karya, adalah sektor kepelabuhanan. Selain hal-hal administrasi, juga proses keluar masuk barang atau bongkar muat juga rentan pungli.
"Misalnya di Pelabuhan Samarinda di Kalimantan. Ada sebuah koperasi yang tidak pakai bekerja tapi uangnya banyak. Mereka duduk saja menerima setoran dari bongkar muat batubara dan CPO," bebernya.
Maka itu, lanjut Budi Karya, Satgas Saber Pungli diminta untuk bergerak lebih cepat dan proaktif. Diantaranya, melakukan pembongkaran pungli di Jakarta, Medan dan Surabaya. Bahkan di Pelabuhan Samarinda, punglinya sudah tidak sebebas sebelumnya.
Meski begitu, Budi Karya menyebutkan, selain meminta Satgas Pungli proaktif, pihaknya juga berencana melakukan kerja sama dengan pihak ketiga atau swasta. Diantaranya yang diswastanisasi adalah Uni KIR dan distribusi buku pelaut. "Memang saat ini prosesnya sedang berjalan. Proses swastanisasi untuk KIR dan distribusi buku pelaut," katanya.
Dijelaskan, bila untuk di luar sektor itu, pihaknya meminta pihak swasta ikut aktif. Bahkan Organda juga untuk ikut mengambil peran, supaya benar-benar profesional.
(ven)
Lihat Juga :
