Apindo Dukung Bea Cukai Tertibkan Impor Berisiko Tinggi
Senin, 07 Agustus 2017 - 11:05 WIB
Apindo Dukung Bea Cukai Tertibkan Impor Berisiko Tinggi
A
A
A
JAKARTA - Program penertiban importir berisiko tinggi (PIBT) merupakan program yang disorot di triwulan II/2017, sebagai salah satu program unggulan dari Reformasi Bea Cukai.
Saat ini, program PIBT menunjukkan hasil positif, namun dalam implementasinya program ini masih ditemukan beberapa tantangan, khususnya bagi pelaku usaha yang tidak dapat memenuhi perizinan lartas, karena skala kapasitas dan aksesibilitas. Untuk itu, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi menggelar pertemuan dengan perwakilan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
"Saya ingin menggandeng seluruh asosiasi, jalin kerja sama, dan saling komunikasi untuk mengatasi kendala di lapangan. Jadi, jangan sampai pengusaha yang patuh, yang dirugikan," ujar Heru dalam rilisnya, Senin (7/8/2017).
Menurutnya, untuk mengurus perizinan, Kementerian/Lembaga (K/L) teknis terkait harus duduk bersama dengan para perwakilan asosiasi. "Asosiasi per komoditi harus diundang bersama kementerian teknis terkait," imbuhnya.
Senada dengan Heru, perwakilan Apindo Suryadi S menyatakan dukungannya untuk bekerja sama. "Ini bukan benang kusut, kita kerja sama cari solusi. Tujuan kami, proses yang cepat tapi benar. Apindo membawahi 150 asosiasi, dengan anggota 15.000 orang di seluruh Indonesia. Kami imbau untuk start dengan benar, jika komunikasi terjalin dengan baik, akan mudah melaporkan yang terjadi di lapangan," tutur Suryadi.
Saat ini, program PIBT menunjukkan hasil positif, namun dalam implementasinya program ini masih ditemukan beberapa tantangan, khususnya bagi pelaku usaha yang tidak dapat memenuhi perizinan lartas, karena skala kapasitas dan aksesibilitas. Untuk itu, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi menggelar pertemuan dengan perwakilan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
"Saya ingin menggandeng seluruh asosiasi, jalin kerja sama, dan saling komunikasi untuk mengatasi kendala di lapangan. Jadi, jangan sampai pengusaha yang patuh, yang dirugikan," ujar Heru dalam rilisnya, Senin (7/8/2017).
Menurutnya, untuk mengurus perizinan, Kementerian/Lembaga (K/L) teknis terkait harus duduk bersama dengan para perwakilan asosiasi. "Asosiasi per komoditi harus diundang bersama kementerian teknis terkait," imbuhnya.
Senada dengan Heru, perwakilan Apindo Suryadi S menyatakan dukungannya untuk bekerja sama. "Ini bukan benang kusut, kita kerja sama cari solusi. Tujuan kami, proses yang cepat tapi benar. Apindo membawahi 150 asosiasi, dengan anggota 15.000 orang di seluruh Indonesia. Kami imbau untuk start dengan benar, jika komunikasi terjalin dengan baik, akan mudah melaporkan yang terjadi di lapangan," tutur Suryadi.
(izz)
Lihat Juga :
