KEIN Minta Pemerintah Waspada Perlambatan Daya Beli Masyarakat
Sabtu, 12 Agustus 2017 - 20:06 WIB
KEIN Minta Pemerintah Waspada Perlambatan Daya Beli Masyarakat
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Hendri Saparini memiliki pandangan berbeda dengan pemerintah dan Badan Pusat Statistik (BPS) soal daya beli masyarakat. Menurutnya, saat ini telah terjadi pelambatan daya beli masyarakat dan pemerintah harus mewaspadainya.
Dia menilai, pemerintah perlu mewaspadai rendahnya konsumsi dan daya beli masyarakat saat ini, mengingat ekonomi Indonesia salah satunya digerakkan oleh konsumsi.
"Kita perlu mewaspadai, karena sebagian besar PDB disumbang konsumsi, sehingga konsumsi lambat perlu diwaspadai," katanya dalam acara Forum Merdeka Barat (FMB) 9 di Gedung Kemenkominfo, Jakarta, Sabtu (12/8/2017).
Hendri menyampaikan, perlambatan tersebut dapat dilihat dari nilai tukar petani dan nilai tukar upah buruh yang menurun. Jadi, kata dia, jika nilai tukarnya menurun maka daya beli pun ikut menurun.
Masih menurut Hendri, jika yang mengalami perlambatan adalah kelompok menengah atas, katanya, kekhawatiran tidak terlalu besar. Karena, bisa jadi mereka memang menahan konsumsi atau memilih untuk investasi.
"Kalau di atas kegalauan kita tidak sebesar jika terjadi di kelompok bawah, karena bisa jadi menahan, dan bisa investasi meskipun bisa bikin bermasalah. Karena yang atas menahan maka yang bawah bermasalah," imbuh dia.
Namun, ungkap dia, perlambatan mayoritas terjadi pada golongan masyarakat menengah ke bawah. Hal ini terjadi karena kenaikan harga bahan kebutuhan pokok, bahan bakar minyak (BBM), dan tarif dasar listrik.
"Kenapa mengurangi konsumsinya, alasannya harga sembako naik, BBM juga, premium tidak naik tapi kan ada produk BBM baru yang harus dibeli dengan harga lebih tinggi. Lalu juga TDL naik, serta biaya pendidikan. Ini fakta ada bahwa semester I tidak tinggi, ini ada kekhawatiran," tandasnya.
Dia menilai, pemerintah perlu mewaspadai rendahnya konsumsi dan daya beli masyarakat saat ini, mengingat ekonomi Indonesia salah satunya digerakkan oleh konsumsi.
"Kita perlu mewaspadai, karena sebagian besar PDB disumbang konsumsi, sehingga konsumsi lambat perlu diwaspadai," katanya dalam acara Forum Merdeka Barat (FMB) 9 di Gedung Kemenkominfo, Jakarta, Sabtu (12/8/2017).
Hendri menyampaikan, perlambatan tersebut dapat dilihat dari nilai tukar petani dan nilai tukar upah buruh yang menurun. Jadi, kata dia, jika nilai tukarnya menurun maka daya beli pun ikut menurun.
Masih menurut Hendri, jika yang mengalami perlambatan adalah kelompok menengah atas, katanya, kekhawatiran tidak terlalu besar. Karena, bisa jadi mereka memang menahan konsumsi atau memilih untuk investasi.
"Kalau di atas kegalauan kita tidak sebesar jika terjadi di kelompok bawah, karena bisa jadi menahan, dan bisa investasi meskipun bisa bikin bermasalah. Karena yang atas menahan maka yang bawah bermasalah," imbuh dia.
Namun, ungkap dia, perlambatan mayoritas terjadi pada golongan masyarakat menengah ke bawah. Hal ini terjadi karena kenaikan harga bahan kebutuhan pokok, bahan bakar minyak (BBM), dan tarif dasar listrik.
"Kenapa mengurangi konsumsinya, alasannya harga sembako naik, BBM juga, premium tidak naik tapi kan ada produk BBM baru yang harus dibeli dengan harga lebih tinggi. Lalu juga TDL naik, serta biaya pendidikan. Ini fakta ada bahwa semester I tidak tinggi, ini ada kekhawatiran," tandasnya.
(ven)
Lihat Juga :
