Deflasi 4 Bulan Beruntun, Berpotensi Timbulkan Lingkaran Setan Perlambatan ekonomi
loading...
Menurunnya daya beli masyarakat menyebabkan deflasi secara 4 bulan beruntun. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat deflasi terjadi selama empat bulan berturut-turut di sepanjang 2024. Hal ini terjadi utamanya disebabkan oleh suplai yang berlimpah.
Berdasarkan data BPS, deflasi secara bulanan (month-to-month/mtm) Agustus 2024 sebesar 0,03 persen. Sementara secara tahunan (year-on-year/yoy), terjadi inflasi 2,12 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,06.
Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan deflasi empat bulan berturut-turut memang merupakan berita buruk bagi ekonomi Indonesia, ini merupakan indikasi terjadinya penurunan daya beli.
"Hal ini sejalan dengan fenomena turunnya penerimaan PPN, Deindustrialisasi dini, peningkatan kasus PHK, dan penurunan penjualan sektor retail," Kata Wijayanto kepada SINDONews, Selasa (3/9/2024)
Ia menuturkan, penjelasan bahwa deflasi terjadi akibat produksi meningkat tidak mempunyai justifikasi yang kuat. Deflasi justru berpotensi menimbulkan lingkaran setan perlambatan ekonomi.
"ia membuat masyarakat semakin menunda konsumsi dan investasi karena menunggu harga agar semakin rendah atau return yang lebih tinggi; yang pada gilirannya akan membuat ekonomi semakin melambat,"terangnya
Ia menilai, pemerintah mengakhiri lingkaran setan ini dengan menstimulasi daya beli melalui berbagai kebijakan ekspansif, walau defisit APBN akan melebar. Kebijakan tersebut bisa dilaksanakan diantaranya melalui: memberikan insentif pajak misalnya dengan memperpanjang penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) atas rumah tapak dan rumah susun. Kemudian mengekspansi dan memaksimalkan peran rakyat/UMKM dalam Program Makan Bergizi Gratis. Lalu, memastikan belanja pemerintah memprioritaskan pada UMKM sebagai vendor.
"Kemudian, menunda proyek besar yang capital intensive dan memprioritaskan proyek-proyek menengah yang lebih labor intensive dan memperbaiki ketepatan sasaran bansos. terakhir, berbagai program sosial memastikan ketersedian pinjaman/kredit bagi riil sektor yang akan berinvestasi, dll," ujarnya
Sementara itu, Direktur Kebijakan Publik dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar menilai penurunan harga yang disebabkan oleh suplai berlebih biasanya tidak mencerminkan adanya masalah di sisi permintaan, tetapi lebih pada ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan yang sementara.
Berdasarkan data BPS, deflasi secara bulanan (month-to-month/mtm) Agustus 2024 sebesar 0,03 persen. Sementara secara tahunan (year-on-year/yoy), terjadi inflasi 2,12 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,06.
Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan deflasi empat bulan berturut-turut memang merupakan berita buruk bagi ekonomi Indonesia, ini merupakan indikasi terjadinya penurunan daya beli.
Baca Juga :
BPS Catat Deflasi Agustus 2024 Sebesar 0,03 %
"Hal ini sejalan dengan fenomena turunnya penerimaan PPN, Deindustrialisasi dini, peningkatan kasus PHK, dan penurunan penjualan sektor retail," Kata Wijayanto kepada SINDONews, Selasa (3/9/2024)
Ia menuturkan, penjelasan bahwa deflasi terjadi akibat produksi meningkat tidak mempunyai justifikasi yang kuat. Deflasi justru berpotensi menimbulkan lingkaran setan perlambatan ekonomi.
"ia membuat masyarakat semakin menunda konsumsi dan investasi karena menunggu harga agar semakin rendah atau return yang lebih tinggi; yang pada gilirannya akan membuat ekonomi semakin melambat,"terangnya
Ia menilai, pemerintah mengakhiri lingkaran setan ini dengan menstimulasi daya beli melalui berbagai kebijakan ekspansif, walau defisit APBN akan melebar. Kebijakan tersebut bisa dilaksanakan diantaranya melalui: memberikan insentif pajak misalnya dengan memperpanjang penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) atas rumah tapak dan rumah susun. Kemudian mengekspansi dan memaksimalkan peran rakyat/UMKM dalam Program Makan Bergizi Gratis. Lalu, memastikan belanja pemerintah memprioritaskan pada UMKM sebagai vendor.
"Kemudian, menunda proyek besar yang capital intensive dan memprioritaskan proyek-proyek menengah yang lebih labor intensive dan memperbaiki ketepatan sasaran bansos. terakhir, berbagai program sosial memastikan ketersedian pinjaman/kredit bagi riil sektor yang akan berinvestasi, dll," ujarnya
Sementara itu, Direktur Kebijakan Publik dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar menilai penurunan harga yang disebabkan oleh suplai berlebih biasanya tidak mencerminkan adanya masalah di sisi permintaan, tetapi lebih pada ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan yang sementara.
Lihat Juga :
