Luhut Tak Masalah Freeport Perpanjang Operasi hingga 2041
Senin, 14 Agustus 2017 - 19:05 WIB
Luhut Tak Masalah Freeport Perpanjang Operasi hingga 2041
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengaku tidak masalah dengan permintaan PT Freeport Indonesia untuk diperpanjang izin operasinya hingga 2041. Namun, dengan syarat perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) tersebut setuju untuk melepaskan (divestasi) 51% sahamnya kepada pemerintah.
Menurutnya, saat ini Freeport telah bersedia untuk mendivestasikan sahamnya sebesar 51%, mereka juga setuju untuk membangun pabrik pengolahan dan pemurnian konsentrat (smelter). Jika demikian, maka perpanjangan operasi hingga 2041 tidak jadi persoalan.
"Freeport itu memang mereka bersedia 51%, bersedia bangun smelter, dan mereka minta perpanjangan sampai 2041. Sebenarnya enggak masalah (diperpanjang sampai 2041)," katanya di Gedung Kemenko bidang Kemaritiman, Jakarta, Senin (14/8/2017).
Hanya saja, tambah jenderal bintang empat ini, hukum di Indonesia mengatur bahwa perpanjangan izin operasi tidak bisa langsung diberikan selama 20 tahun sekaligus. Perpanjangan diberikan bertahap setiap 10 tahun.
"Hanya hukum kita mengatakan itu 10 tahun dulu. Tapi saya kira kalau sudah 50%, saya kira bukan masalah itu sampai 2041," tutur dia.
Sementara terkait valuasi saham yang didivestasikan Freeport, mantan Kepala Staf Kepresidenan ini menilai bahwa perhitungannya bisa sesuai dengan harga pasar (market). Namun, perhitungan tidak dengan memasukkan cadangan yang ada di tambang Grasberg, Papua.
"Valuasinya biar saja market yang menentukan. Ya enggak lah, kita kan tahu bagaimana cara hitungnya yang berlaku secara universal. Masa yang di bawah tanah kau hitung belum ketahuan," terangnya.
Menurutnya, saat ini Freeport telah bersedia untuk mendivestasikan sahamnya sebesar 51%, mereka juga setuju untuk membangun pabrik pengolahan dan pemurnian konsentrat (smelter). Jika demikian, maka perpanjangan operasi hingga 2041 tidak jadi persoalan.
"Freeport itu memang mereka bersedia 51%, bersedia bangun smelter, dan mereka minta perpanjangan sampai 2041. Sebenarnya enggak masalah (diperpanjang sampai 2041)," katanya di Gedung Kemenko bidang Kemaritiman, Jakarta, Senin (14/8/2017).
Hanya saja, tambah jenderal bintang empat ini, hukum di Indonesia mengatur bahwa perpanjangan izin operasi tidak bisa langsung diberikan selama 20 tahun sekaligus. Perpanjangan diberikan bertahap setiap 10 tahun.
"Hanya hukum kita mengatakan itu 10 tahun dulu. Tapi saya kira kalau sudah 50%, saya kira bukan masalah itu sampai 2041," tutur dia.
Sementara terkait valuasi saham yang didivestasikan Freeport, mantan Kepala Staf Kepresidenan ini menilai bahwa perhitungannya bisa sesuai dengan harga pasar (market). Namun, perhitungan tidak dengan memasukkan cadangan yang ada di tambang Grasberg, Papua.
"Valuasinya biar saja market yang menentukan. Ya enggak lah, kita kan tahu bagaimana cara hitungnya yang berlaku secara universal. Masa yang di bawah tanah kau hitung belum ketahuan," terangnya.
(izz)
Lihat Juga :
