Menteri Rini Optimistis Nasional Payment Gateway Berlaku 2018

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno optimistis sistem pembayaran nasional dalam transaksi nasional atau Nasional Payment Gateway (NPG) dapat direalisasikan 2018. Saat ini diterangkan olehnya sistem NPG terus difinalisasi

"Targetnya tahun depan sudah selesai. Sejauh ini sudah kami siapkan. Tinggal finalisasi secara sistem, jadi kita memang targetkan 2018 pada semester I," ujarnya di sela-sela kunjungan ke Balkondes di Magelang, Minggu (20/8/2017).

Rini menyatakan, perusahaan nanti akan di bawah holding, tapi sementara ini masih di bawah PT Telkom dan Himbara (Himpunan Bank Negara). Sehingga, nantinya jadi kepemilikan holding dengan sharing sahamnya, sama-sama antara Himbara dan PT Telkom atau ada sekitar lima perusahaan. "Semuanya bisa dirundingkan termasuk besaran sahamnya," paparnya

Selama ini, menurutnya semua pakai pembayaran dengan Visa atau Mastercard untuk belanja di Indonesia dengan rupiah, tapi bayar fee ke luar negeri. Sebab, Visa dan Mastercard branding serta sistem dari luar negeri. Padahal transaksi terjadi di indonesia, pakai rupiah tetapi kena fee.

"Pola inilah yang kami sayangkan. Apalagi, devisa kita harus bayar keluar. Maka dari itu kenapa tidak kita buat saja sendiri, sistem kita buat sendiri. Karena memang negara besar seperti China maupun Jepang sudah punya sendiri," ungkap dia.

Bila sistem NPG dioperasionalkan, Rini optimis devisa yang bisa diselamatkan sekitar Rp 3 triliun dalam setahun. Artinya, biaya sebesar Rp3 triliun bisa ditahan agar tetap ada di dalam negeri dengan demikian charges kepada konsumen bisa menjadi rendah.

Dalam ksempatan itu, Ia juga menegaskan, bila infrastrukturnya sebenarnya sudah ada. Bahkan sudah ada nama yaitu Links. "Tapi sekarang sudah kami upgrade jadi namanya national payment gateway. Sedangkan regulasi sedang tahap finalisasi dengan Bank Indonesia," pungkasnya.