Genjot Teknologi Industri, Kemenperin Usul Revitalisasi SMK Rp800 Miliar
Senin, 21 Agustus 2017 - 15:37 WIB
Genjot Teknologi Industri, Kemenperin Usul Revitalisasi SMK Rp800 Miliar
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Perindustrian mengusulkan anggaran sebesar Rp800 miliar pada 2018, untuk kebutuhan merevitalisasi sekitar 1.700 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau 20% dari total yang ada di Indonesia.
Langkah ini bertujuan agar SMK yang terlibat dalam program pendidikan vokasi memiliki alat-alat praktik yang sesuai perkembangan teknologi produksi di industri saat ini.
"Jadi, setiap SMK bakal memperoleh anggaran sekitar Rp500 juta lewat Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kementerian Keuangan yang akan dititipkan di provinsi. Pasalnya, peralatan SMK sekarang banyak yang tertinggal dua generasi," kata Sekjen Kemenperin Haris Munandar melalui keterangan tertulis di Jakarta, Senin (21/8/2017).
Haris menjelaskan, pemerintah daerah harus membuat proposal untuk mengajukan SMK di wilayahnya ke Kemenkeu dan Kemenperin akan bertindak dalam proses penyeleksiannya. Adapun salah satu persyaratan SMK yang bisa lolos atau memenuhi kriteria dari Kemenperin yaitu sekolah yang lokasinya berdekatan dengan kawasan industri.
"Misalnya kawasan industri yang menjadi pusat industri otomotif maka SMK yang didorong adalah yang berbasis studi teknik permesinan atau pengelasan. Sehingga sesuai dengan kebutuhan," katanya.
Upaya ini dijelaskannya sebagai wujud transformasi pendidikan SMK berbasis kompetensi yang terkait dan sepadan (link and match) dengan industri. Haris menyebutkan, awalnya Kemenperin menargetkan sebanyak 1.775 SMK dan 355 industri yang akan mengikuti program pendidikan vokasi industri hingga tahun 2019.
Namun belum sampai akhir 2017, dari tiga tahap peluncuran program tersebut, Kemenperin telah menggandeng sebanyak 1.035 SMK dan 307 industri. Ketiga tahap itu untuk wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta serta Jawa Barat.
"Antusiasme ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten untuk semakin meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing Indonesia," tutur Haris.
Langkah ini bertujuan agar SMK yang terlibat dalam program pendidikan vokasi memiliki alat-alat praktik yang sesuai perkembangan teknologi produksi di industri saat ini.
"Jadi, setiap SMK bakal memperoleh anggaran sekitar Rp500 juta lewat Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kementerian Keuangan yang akan dititipkan di provinsi. Pasalnya, peralatan SMK sekarang banyak yang tertinggal dua generasi," kata Sekjen Kemenperin Haris Munandar melalui keterangan tertulis di Jakarta, Senin (21/8/2017).
Haris menjelaskan, pemerintah daerah harus membuat proposal untuk mengajukan SMK di wilayahnya ke Kemenkeu dan Kemenperin akan bertindak dalam proses penyeleksiannya. Adapun salah satu persyaratan SMK yang bisa lolos atau memenuhi kriteria dari Kemenperin yaitu sekolah yang lokasinya berdekatan dengan kawasan industri.
"Misalnya kawasan industri yang menjadi pusat industri otomotif maka SMK yang didorong adalah yang berbasis studi teknik permesinan atau pengelasan. Sehingga sesuai dengan kebutuhan," katanya.
Upaya ini dijelaskannya sebagai wujud transformasi pendidikan SMK berbasis kompetensi yang terkait dan sepadan (link and match) dengan industri. Haris menyebutkan, awalnya Kemenperin menargetkan sebanyak 1.775 SMK dan 355 industri yang akan mengikuti program pendidikan vokasi industri hingga tahun 2019.
Namun belum sampai akhir 2017, dari tiga tahap peluncuran program tersebut, Kemenperin telah menggandeng sebanyak 1.035 SMK dan 307 industri. Ketiga tahap itu untuk wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta serta Jawa Barat.
"Antusiasme ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten untuk semakin meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing Indonesia," tutur Haris.
(ven)
Lihat Juga :
