LMAN Cari Terobosan Percepat Pembayaran Tanah Proyek Strategis
A
A
A
JAKARTA - Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) terus mencari terobosan terkait percepatan proses pembayaran pengadaan tanah proyek strategis nasional (PSN). Salah satunya dengan menggelar worshop mencari solusi terbaik proses pembayaran pengadaan tanah bagi PSN.
Kegiatan bertema 'Sinergisitas Percepatan Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional' ini digelar di Hotel Borobudur, Jakarta, hari ini.
Direktur LMAN, Rahayu Puspasari mengatakan, tujua kegiatan yaitu sosialisasi dan pemberian pemahaman secara konprehensif mengenai standarisasi dokumen pendanaan pengadaan tanah. Karena, alokasi Rp16 triliun di Perubahan APBN 2016, sebagian sudah terbayarkan kepada yang berhak.
"Sekarang kami sedang menunggu proses pembayaran yang selebihnya. Karena semuanya masih proses," katanya di Kantor LMAN Jakarta, Selasa (5/9/2017).
Dia menjelaskan, kegiatan workshop ini juga diharapkan dapat membahas sinergi antar steakholder untuk percepatan pembayaran pendanaan dokumen pengadaan tanah bagi PSN. Karena sebelumnya, LMAN juga menandatangani nota kesepakatan antara BPKP, Dirjen Bina Marga, Dirjen Pengadaan Tanah Kementerian ATR/BPN dan BPJT.
"MoU itu untuk percepatyan pembayaran pengadaan tanah proyek trategis nasional," ujar Rahayu.
Apalagi, LMAN menggunakan kesempatan tersebut untuk belajar. Mengingat, saat ini memasuki tahun naggaran 2017 secara layanan dapat dimaksimalkan lagi.
"Apa yang perlu ditingkatkan dari sesi pertama. Sehingga kebijakan standarisasi pendanaan dokumen pengadaan tanah bagi PSN baik jalan tol maupun nonjalan tol lebih baik lagi. Juga ada evaluasi untuk proses 2016 dan penyeragaman 2017. Karena pelakunya semua baru, khususnya ada proyek bendungan, kereta api," tuturnya.
Kegiatan bertema 'Sinergisitas Percepatan Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional' ini digelar di Hotel Borobudur, Jakarta, hari ini.
Direktur LMAN, Rahayu Puspasari mengatakan, tujua kegiatan yaitu sosialisasi dan pemberian pemahaman secara konprehensif mengenai standarisasi dokumen pendanaan pengadaan tanah. Karena, alokasi Rp16 triliun di Perubahan APBN 2016, sebagian sudah terbayarkan kepada yang berhak.
"Sekarang kami sedang menunggu proses pembayaran yang selebihnya. Karena semuanya masih proses," katanya di Kantor LMAN Jakarta, Selasa (5/9/2017).
Dia menjelaskan, kegiatan workshop ini juga diharapkan dapat membahas sinergi antar steakholder untuk percepatan pembayaran pendanaan dokumen pengadaan tanah bagi PSN. Karena sebelumnya, LMAN juga menandatangani nota kesepakatan antara BPKP, Dirjen Bina Marga, Dirjen Pengadaan Tanah Kementerian ATR/BPN dan BPJT.
"MoU itu untuk percepatyan pembayaran pengadaan tanah proyek trategis nasional," ujar Rahayu.
Apalagi, LMAN menggunakan kesempatan tersebut untuk belajar. Mengingat, saat ini memasuki tahun naggaran 2017 secara layanan dapat dimaksimalkan lagi.
"Apa yang perlu ditingkatkan dari sesi pertama. Sehingga kebijakan standarisasi pendanaan dokumen pengadaan tanah bagi PSN baik jalan tol maupun nonjalan tol lebih baik lagi. Juga ada evaluasi untuk proses 2016 dan penyeragaman 2017. Karena pelakunya semua baru, khususnya ada proyek bendungan, kereta api," tuturnya.
(izz)