Indonesia-Jepang Sepakat Terkait Pendanaan Infrastruktur
Kamis, 07 September 2017 - 00:10 WIB
Indonesia-Jepang Sepakat Terkait Pendanaan Infrastruktur
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Indonesia dan Jepang terus meningkatkan kerja sama yang sudah terjalin lama, salah satunya dalam pembangunan infrastruktur untuk mendukung pemerataan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Beberapa proyek infrastruktur yang saat ini tengah dalam persiapan mendapatkan dukungan pendanaan dari Pemerintah Jepang, antara lain Jalan Tol Trans Sumatra khususnya Ruas Padang-Bukit Tinggi-Pekanbaru, Jalan Akses Pelabuhan Patimban, dan Sistem Pengolahan Limbah Terpusat DKI Jakarta (Jakarta Sewerage System).
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan, salah satu yang disampaikan dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo yakni pembangunan Jalan Tol Padang-Bukit Tinggi-Pekanbaru sepanjang 240 km.
"Pemerintah Jepang menyatakan bersedia memberikan bantuan pembiayaan dan saat ini menunggu keputusan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait mekanisme pinjaman apakah pinjaman langsung atau kepada PT Hutama Karya. Mudah-mudahan dapat segera diputuskan sehingga pada tahun 2018 dimulai pelaksanaannya,” ujar Basuki melalui keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (6/9/2017).
Ditambahkan Basuki, pemerintah Jepang juga telah menyampaikan kesediaan mendukung pendanaan pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Patimban tahap 1 sepanjang 8,1 km yang menghubungkan Pelabuhan Patimban dengan Jalan Nasional Pantura.
Selanjutnya, untuk rencana pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Patimban tahap 2 sepanjang 40 km yang akan tersambung dengan Jalan Tol Cipali direncanakan pembangunannya akan dimulai pada tahun 2020 dengan perkiraan biaya konstruksi sebesar Rp3,86 triliun.
Selain itu, kerja sama dengan Pemerintah Jepang juga dilakukan dalam pembangunan Sistem Pengolahan Limbah Terpusat DKI Jakarta/Jakarta Sewerage System (JSS) yang prioritas di kerjakan pada zona 1 (Pluit) dan zona 6 (Duri Kosambi) dari 14 zona yang direncanakan.
Beberapa proyek lainnya yang juga menjadi perhatian dalam kerja sama infrastruktur Pemerintah Indonesia dan Jepang, yakni kereta api cepat Jakarta-Surabaya, Mass Rapid Transit (MRT) Jalur Timur-Barat dan pengembangan destinasi wisata pada 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), yang sangat terbuka bagi investor Jepang untuk turut ambil bagian.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan, peluang kerja sama dan investasi bagi pemerintah dan pengusaha Jepang di bidang infrastruktur tidak hanya terbatas pada jalan, pelabuhan dan kereta, juga penyediaan air bersih dan sanitasi.
Sri Mulyani mengatakan, masalah pembangunan infrastruktur bukan hanya terkait pendanaan, juga harus berkaitan dengan aspek teknik, dampak lingkungan, keselamatan dan keberlanjutan. "Pembangunan juga harus memperhatikan keberlanjutan kualitas lingkungan terutama di wilayah perkotaan terkait ancaman perubahan iklim global," pungkasnya.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan, salah satu yang disampaikan dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo yakni pembangunan Jalan Tol Padang-Bukit Tinggi-Pekanbaru sepanjang 240 km.
"Pemerintah Jepang menyatakan bersedia memberikan bantuan pembiayaan dan saat ini menunggu keputusan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait mekanisme pinjaman apakah pinjaman langsung atau kepada PT Hutama Karya. Mudah-mudahan dapat segera diputuskan sehingga pada tahun 2018 dimulai pelaksanaannya,” ujar Basuki melalui keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (6/9/2017).
Ditambahkan Basuki, pemerintah Jepang juga telah menyampaikan kesediaan mendukung pendanaan pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Patimban tahap 1 sepanjang 8,1 km yang menghubungkan Pelabuhan Patimban dengan Jalan Nasional Pantura.
Selanjutnya, untuk rencana pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Patimban tahap 2 sepanjang 40 km yang akan tersambung dengan Jalan Tol Cipali direncanakan pembangunannya akan dimulai pada tahun 2020 dengan perkiraan biaya konstruksi sebesar Rp3,86 triliun.
Selain itu, kerja sama dengan Pemerintah Jepang juga dilakukan dalam pembangunan Sistem Pengolahan Limbah Terpusat DKI Jakarta/Jakarta Sewerage System (JSS) yang prioritas di kerjakan pada zona 1 (Pluit) dan zona 6 (Duri Kosambi) dari 14 zona yang direncanakan.
Beberapa proyek lainnya yang juga menjadi perhatian dalam kerja sama infrastruktur Pemerintah Indonesia dan Jepang, yakni kereta api cepat Jakarta-Surabaya, Mass Rapid Transit (MRT) Jalur Timur-Barat dan pengembangan destinasi wisata pada 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), yang sangat terbuka bagi investor Jepang untuk turut ambil bagian.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan, peluang kerja sama dan investasi bagi pemerintah dan pengusaha Jepang di bidang infrastruktur tidak hanya terbatas pada jalan, pelabuhan dan kereta, juga penyediaan air bersih dan sanitasi.
Sri Mulyani mengatakan, masalah pembangunan infrastruktur bukan hanya terkait pendanaan, juga harus berkaitan dengan aspek teknik, dampak lingkungan, keselamatan dan keberlanjutan. "Pembangunan juga harus memperhatikan keberlanjutan kualitas lingkungan terutama di wilayah perkotaan terkait ancaman perubahan iklim global," pungkasnya.
(ven)
Lihat Juga :
