Saran DPR ke Pemerintah agar Ekonomi RI 2018 Tumbuh 5,4%

JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR M Misbakhun meminta pemerintah lebih konsisten dalam membangun pertumbuhan ekonomi tahun depan yang dipatok sebesar 5,4% dalam RAPBN 2018. Dia juga mempertanyakan seberapa kuat pemerintah membangun kredibilitas APBN.

Menurutnya, APBN yang kredibel adalah yang bisa diterima pasar dan rasional menurut perhitungan mereka. Karena, pembentukan APBN bukan keputusan semata tapi keputusan bersama.

"Saya yakin 5,4% dasar pertimbangan yang matang, karena tahun ini adalah tahun keempat pemerintah Presiden Jokowi. Dengan target pertumbuhan ekonomi yang demikian, perlu didalami dan penguatan untuk membangun pasar," ujar dia di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (7/9/2017).

Menurutnya, ada beberapa cara untuk dapat tumbuh 5,4%, salah satunya penerimaan pajak yang kuat. "Tapi pertumbuhan pajak kita 9,3% jauh dari sebelumnya 10% sampai 12%. Kalau penerimaan pajak tinggi maka pemerintah tak perlu lakukan self blocking dan pemotongan anggaran," imbuhnya.

Lalu inflasi, menurut dia, perlu keyakinan dari pemerintah. Karena pertumbuhan yang tinggi tanpa adanya inflasi yang tinggi tidak menghasilkan apapun.

"Saya ingin sampaikan kepada pemerintah seperti satgas ketahanan pangan harus dibicarakan dalam rapat pemerintah supaya pasar tidak kontraksi pada hukum. Yang ada bukan upaya persuasif," imbuh Misbakhun.

Lalu untuk nilai tukar, perlu adanya upaya sungguh-sungguh dan diusahakan untuk membuat sanksi bagi yang menggunakan menggunakan sumber daya alam (SDA) Indonesia namun memarkir dananya di luar negeri.

"Jadi ini perlu dilakukan untuk memperkuat nilai tukar rupiah terhadap dolar. Kemudian untuk suku bunga, seharusnya turun. Imbal balik seharusnya bisa diterima," ujarnya.

Selain itu, terkait utang, Misbakhun meminta pemerintah menerapkan strategi dalam menerima imbal balik yang jelas. "Selama ini belum pernah kita menunda imbal bayar dan ini jadi kesempatan bagi kita untuk terbitkan surat utang dengan yield yang lebih rendah," jelas dia.