Pemerintah Diminta Hapus Premium
Senin, 11 September 2017 - 23:23 WIB
Pemerintah Diminta Hapus Premium
A
A
A
JAKARTA - Center of Energy and Resources Indonesia meminta pemerintah menghapus bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium. Tidak semata-mata karena Tim Tata Kelola Migas sudah merekomendasikan penghapusan Premium pada akhir 2017, namun karena adanya ketentuan baru tentang Euro-4. BBM Euro 4 kualitasnya lebih bagus, bersih dan ramah lingkungan. Sementara premium kandungan timbalnya tinggi.
"Mumpung harga minyak dunia sedang rendah, kita tunggu keberanian pemerintah. Ini adalah goodwill dari pemerintah. Berani atau tidak, pemerintah mengambil sikap," kata Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia, Yusri Usman di Jakarta, Senin (11/9/2017).
Hal lain yang harus menjadi pertimbangan pemerintah, lanjut Yusri, adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2017 yang mewajibkan penerapan Euro-4. Indonesia sendiri saat ini masih menggunakan standar Euro 2 yang diterapkan sejak 2005.
"Tahun depan, kita sudah masuk Euro-4. Padahal untuk Euro-2 saja, Premium tidak memenuhi syarat," kata Yusri.
Melihat berbagai kondisi tersebut, pemerintah memang harus tegas mengambil sikap. Terlebih, lanjut Yusri, saat ini Pertamina sudah memproduksi Pertalite yang memiliki kualitas baik dengan harga terjangkau.
Dengan adanya Pertalite, selain bisa menjadi solusi atas penghapusan Premium, juga bisa memperkecil varian BBM di berbagai SPBU, yang kerap mempersulit pengusaha SPBU bersangkutan, karena keharusan menyediakan banyak dispenser.
Apalagi saat ini Premium sudah tidak ada lagi di pasar internasional. Sehingga, menurut Yusri, memaksakan mengimpor Premium menjadi pemicu maraknya mafia migas berupa impor BBM. Maklum, jika di pasar internasional sudah tidak ada yang memproduksi, namun ternyata masih ada impor Premium oleh Indonesia hal tersebut merupakan keanehan.
Kebijakan pemerintah yang masih mempertahankan Premium memang banyak dipertanyakan. Terlebih, meski bukan BBM bersubsidi namun harga Premium masih ditetapkan pemerintah. Selain itu, Premium juga kalah bersaing dengan Pertalite maupun Pertamax.
"Mumpung harga minyak dunia sedang rendah, kita tunggu keberanian pemerintah. Ini adalah goodwill dari pemerintah. Berani atau tidak, pemerintah mengambil sikap," kata Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia, Yusri Usman di Jakarta, Senin (11/9/2017).
Hal lain yang harus menjadi pertimbangan pemerintah, lanjut Yusri, adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2017 yang mewajibkan penerapan Euro-4. Indonesia sendiri saat ini masih menggunakan standar Euro 2 yang diterapkan sejak 2005.
"Tahun depan, kita sudah masuk Euro-4. Padahal untuk Euro-2 saja, Premium tidak memenuhi syarat," kata Yusri.
Melihat berbagai kondisi tersebut, pemerintah memang harus tegas mengambil sikap. Terlebih, lanjut Yusri, saat ini Pertamina sudah memproduksi Pertalite yang memiliki kualitas baik dengan harga terjangkau.
Dengan adanya Pertalite, selain bisa menjadi solusi atas penghapusan Premium, juga bisa memperkecil varian BBM di berbagai SPBU, yang kerap mempersulit pengusaha SPBU bersangkutan, karena keharusan menyediakan banyak dispenser.
Apalagi saat ini Premium sudah tidak ada lagi di pasar internasional. Sehingga, menurut Yusri, memaksakan mengimpor Premium menjadi pemicu maraknya mafia migas berupa impor BBM. Maklum, jika di pasar internasional sudah tidak ada yang memproduksi, namun ternyata masih ada impor Premium oleh Indonesia hal tersebut merupakan keanehan.
Kebijakan pemerintah yang masih mempertahankan Premium memang banyak dipertanyakan. Terlebih, meski bukan BBM bersubsidi namun harga Premium masih ditetapkan pemerintah. Selain itu, Premium juga kalah bersaing dengan Pertalite maupun Pertamax.
(ven)
Lihat Juga :
