Tingkatkan Hubungan, Parlemen Myanmar Bertemu Komisi XI DPR

JAKARTA - Ada yang menarik dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) 2018 antara Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan Komisi XI DPR. Bukan soal hujan interupsi, melainkan kedatangan tamu spesial yaitu anggota parlemen asal Myanmar.

Krisis kemanusiaan di Rohingya, membuat Myanmar menjadi sorotan berita, termasuk di Indonesia. Saat rapat dibuka oleh Wakil Ketua Komisi XI, Hafisz Tohir, 20 anggota perwakilan Parlemen Myanmar yang dipimpin Mya Thaung hadir sekitar pukul 15.00 WIB di balkon Ruang Rapat Komisi XI.

"Kami ucapkan selamat datang untuk teman-teman yang datang dari Parlemen Myanmar. Selamat datang di Indonesia, khususnya di Parlemen Indonesia. Komisi XI yang mengurusi masalah keuangan dan perbankan nasional," ujar Hafisz di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (12/9/2017).

Penerjemah dari Westminister Foundation for Democracy (WFD), Dina Novita mengatakan kehadiran Parlemen Myanmar untuk berbagi pengalaman sekaligus observasi pelaksanaan rapat kerja antara Parlemen Indonesia dengan pemerintah.

"Jadi mereka ke sini memang ingin berbagi pengalaman saja, melihat bagaimana rapat parlemen dengan pemerintah. Hampir sama dengan di sana, mereka juga seperti itu, cuma mereka ingin melihat langsung," ujar Dina.

Ketua Komisi XI Melcias Markus Mekeng berharap kunjungan Parlemen Myanmar ke DPR RI akan mampu memperbaiki hubungan bilateral Indonesia dengan Myanmar yang saat ini hubungan kedua negara sedikit terganggu dengan pemberitaan tentang Rohingya. Parlemen Myanmar diharapkan dapat mendorong Pemerintah Myanmar menyelesaikan konflik Rohingya.

"Kami merasa senang dan terima kasih karena dikunjungi Parlemen Myanmar. Ini suatu kunjungan kehormatan yang dilakukan secara berkala untuk membangun hubungan yang lebih baik," ujar Mekeng.

Di hadapan Parlemen Myanmar, Mekeng memaparkan sejumlah penjelasan tentang DPR dari berbagai sisi. Komisi adalah alat kelengkapan DPR yang tetap dan jumlah anggotanya diputuskan dalam rapat paripurna, selain itu DPR juga memiliki tiga fungsi yakni pengawasan, legislasi dan anggaran.