Top Up Fee E-Money, BI Ambil Kesempatan di Atas Penderitaan
Senin, 18 September 2017 - 14:49 WIB
Top Up Fee E-Money, BI Ambil Kesempatan di Atas Penderitaan
A
A
A
JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia keberatan dengan rencana Bank Indonesia (BI) membebankan biaya top up uang elektronik (e-money) kepada masyarakat. Kebijakan ini dinilai sebagai cara BI mengambil kesempatan di atas penderitaan orang lain.
Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia Kyatmaja Lookman menegaskan pihaknya tidak setuju dengan rencana tersebut. Sebab, e-money sejatinya untuk menghemat biaya transaksi dan mengurangi kemacetan di jalan tol, bukan justru menjadi beban baru untuk masyarakat.
"Kita enggak setuju (masyarakat dibebankan biaya top up e-money). Sebenarnya kan e-money ini menghemat biaya transaksi. Juga untuk mengurangi kemacetan di antrian tol. Malah dijadikan beban," katanya saat dihubungi SINDOnews di Jakarta, Senin (18/9/2017).
(Baca Juga: Aturan Top Up Fee E-Money Dinilai Bebankan Konsumen )
Jika rencana tersebut benar-benar direalisasikan, maka BI telah mengambil kesempatan di atas penderitaan orang lain. Di satu sisi, masyarakat diminta menggunakan uang elektronik, namun di sisi lain justru dibebankan biaya.
"Ambil kesempatan diatas penderitaan orang itu namanya. Kita dipaksa pakai e-toll terus disuruh bayar. Kalau bicara abuse of power ya seperti ini," imbuh dia.
Meskipun pembebanan biaya top up e-money tidak terlalu signifikan pengaruhnya terhadap ongkos transportasi, namun dirinya mengaku tetap keberatan. Sebab, biaya yang harus dikeluarkan untuk tiap kali pengisian akan menjadi lebih besar.
"Sudah kita tambah repot mengisi, ada proses tambahan malah mau di bebani pula. Tidak siginifikan tapi justru biaya tiap kali pengisian ini lama-lama jadi banyak kan," pungkasnya.
Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia Kyatmaja Lookman menegaskan pihaknya tidak setuju dengan rencana tersebut. Sebab, e-money sejatinya untuk menghemat biaya transaksi dan mengurangi kemacetan di jalan tol, bukan justru menjadi beban baru untuk masyarakat.
"Kita enggak setuju (masyarakat dibebankan biaya top up e-money). Sebenarnya kan e-money ini menghemat biaya transaksi. Juga untuk mengurangi kemacetan di antrian tol. Malah dijadikan beban," katanya saat dihubungi SINDOnews di Jakarta, Senin (18/9/2017).
(Baca Juga: Aturan Top Up Fee E-Money Dinilai Bebankan Konsumen )
Jika rencana tersebut benar-benar direalisasikan, maka BI telah mengambil kesempatan di atas penderitaan orang lain. Di satu sisi, masyarakat diminta menggunakan uang elektronik, namun di sisi lain justru dibebankan biaya.
"Ambil kesempatan diatas penderitaan orang itu namanya. Kita dipaksa pakai e-toll terus disuruh bayar. Kalau bicara abuse of power ya seperti ini," imbuh dia.
Meskipun pembebanan biaya top up e-money tidak terlalu signifikan pengaruhnya terhadap ongkos transportasi, namun dirinya mengaku tetap keberatan. Sebab, biaya yang harus dikeluarkan untuk tiap kali pengisian akan menjadi lebih besar.
"Sudah kita tambah repot mengisi, ada proses tambahan malah mau di bebani pula. Tidak siginifikan tapi justru biaya tiap kali pengisian ini lama-lama jadi banyak kan," pungkasnya.
(akr)
Lihat Juga :
