Respons BUMN Dapat Surat dari Sri Mulyani Soal Keuangan PLN
Rabu, 27 September 2017 - 19:37 WIB
Respons BUMN Dapat Surat dari Sri Mulyani Soal Keuangan PLN
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah merespons surat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, perihal kekhawatiran akan kondisi keuangan PT PLN (Persero).
(Baca: Sri Mulyani Surati Dua Menteri Soal Keuangan PLN )
Merosotnya keuangan perseroan beberapa di antaranya disebabkan tarif tenaga listrik (TTL) yang tidak naik dan proyek kelistrikan 35.000 megawatt (MW) yang membutuhkan anggaran besar.
Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN Edwin Hidayat Abdullah mengatakan, Surat Menteri Keuangan Nomor S-781/MK.08/2017 tanggal 19 September 2017 merupakan perhatian dari Kementerian Keuangan atas penerapan tatakelola yang pruden dan sehat.
"Ini bentuk pemberian awareness adanya potensi risiko, sehingga dapat disiapkan mitigasi yang tepat agar program dapat tereksekusi dengan baik," kata dia dalam rilisnya di Jakarta, Rabu (27/9/2017).
(Baca: Dalang Bocornya Surat Sri Mulyani Soal Keuangan PLN Diusut )
Hal ini, lanjut dia, juga menunjukkan bahwa PT PLN (Persero) mempunyai posisi yang sangat strategis bagi pembangunan perekonomian. Menurutnya, PLN dalam porsi korporasi telah menyiapkan langkah untuk memenuhi pendanaan di antaranya melakukan revaluasi aset, meningkatkan produktivitas aset eksisting, efisiensi operasi dan pengadaan barang dan jasa.
Menurutnya, kebutuhan pendanaan melalui pinjaman diutamakan untuk dipenuhi dari lembaga multilateral development bank guna mendapatkan cost of fund lebih murah dan penarikan pinjaman disesuaikan dengan progress kemajuan proyek.
"Kondisi likuiditas PLN selalu dijaga untuk mampu mendanai operasi perusahaan dan pemenuhan kewajiban terhadap kreditur, baik kreditur perbankan maupun pemegang obligasi perusahaan," ujar dia.
(Baca: Sri Mulyani Surati Dua Menteri Soal Keuangan PLN )
Merosotnya keuangan perseroan beberapa di antaranya disebabkan tarif tenaga listrik (TTL) yang tidak naik dan proyek kelistrikan 35.000 megawatt (MW) yang membutuhkan anggaran besar.
Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN Edwin Hidayat Abdullah mengatakan, Surat Menteri Keuangan Nomor S-781/MK.08/2017 tanggal 19 September 2017 merupakan perhatian dari Kementerian Keuangan atas penerapan tatakelola yang pruden dan sehat.
"Ini bentuk pemberian awareness adanya potensi risiko, sehingga dapat disiapkan mitigasi yang tepat agar program dapat tereksekusi dengan baik," kata dia dalam rilisnya di Jakarta, Rabu (27/9/2017).
(Baca: Dalang Bocornya Surat Sri Mulyani Soal Keuangan PLN Diusut )
Hal ini, lanjut dia, juga menunjukkan bahwa PT PLN (Persero) mempunyai posisi yang sangat strategis bagi pembangunan perekonomian. Menurutnya, PLN dalam porsi korporasi telah menyiapkan langkah untuk memenuhi pendanaan di antaranya melakukan revaluasi aset, meningkatkan produktivitas aset eksisting, efisiensi operasi dan pengadaan barang dan jasa.
Menurutnya, kebutuhan pendanaan melalui pinjaman diutamakan untuk dipenuhi dari lembaga multilateral development bank guna mendapatkan cost of fund lebih murah dan penarikan pinjaman disesuaikan dengan progress kemajuan proyek.
"Kondisi likuiditas PLN selalu dijaga untuk mampu mendanai operasi perusahaan dan pemenuhan kewajiban terhadap kreditur, baik kreditur perbankan maupun pemegang obligasi perusahaan," ujar dia.
(izz)
Lihat Juga :
