Jaga Stabilitas Pangan, Jokowi Minta Jangan Rusak Mekanisme Pasar
A
A
A
SEMARANG - Terkait dengan upaya menjaga stabilitas pangan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menitipkan kepada jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) agar yang namanya mekanisme pasar jangan sampai di rusak. Menurutnya menjadi tugas bersama untuk menjaga agar gejolak harga pangan tidak terjadi.
“Harus ada kalkulasi, harus ada hitung-hitungan karena pangan ini menjadi kunci bagi rakyat. Kalau harga pangan naik akan ada keguncangan sosial,” kata Presiden Jokowi saat memberikan arahan pada apel para Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) Polri 2017 yang digelar di kompleks Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang, Jawa Tengah, Senin (9/10).
Lebih lanjut seperti dilansir laman resmi Sekretarian Kabinet (Setkab), Jokowi menekankan tugas kita bersama untuk menjaga agar kenaikan bahan pokok pangan itu tidak dikendalikan oleh pedagang-pedagang yang ada di lapangan. Namun Tugas mengendalikan itu, tegas Kepala Negara, juga jangan asal tutup.
“Ada orang yang nyimpan, misalnya nyimpan beras langsung kita tutup. Itu justru bisa mengganggu mekanisme pasar,” ujarnya.
Tetapi kalau memang itu ada pidananya, Presiden Jokowi sependapat memang harus diberikan sanksi tegas. Namun Presiden kembali mengingatkan agar dikalkulasi, jangan sampai mengganggu mekanisme pasar yang ada, baik distribusi, baik transportasinya.
“Tolong betul-betul dilihat karena saudara-saudara semuanya ada di lapangan. Ini menjadi kunci stabilitas politik, sosial, dan keamanan masalah yang berkaitan dengan pangan,” tuturnya.
“Harus ada kalkulasi, harus ada hitung-hitungan karena pangan ini menjadi kunci bagi rakyat. Kalau harga pangan naik akan ada keguncangan sosial,” kata Presiden Jokowi saat memberikan arahan pada apel para Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) Polri 2017 yang digelar di kompleks Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang, Jawa Tengah, Senin (9/10).
Lebih lanjut seperti dilansir laman resmi Sekretarian Kabinet (Setkab), Jokowi menekankan tugas kita bersama untuk menjaga agar kenaikan bahan pokok pangan itu tidak dikendalikan oleh pedagang-pedagang yang ada di lapangan. Namun Tugas mengendalikan itu, tegas Kepala Negara, juga jangan asal tutup.
“Ada orang yang nyimpan, misalnya nyimpan beras langsung kita tutup. Itu justru bisa mengganggu mekanisme pasar,” ujarnya.
Tetapi kalau memang itu ada pidananya, Presiden Jokowi sependapat memang harus diberikan sanksi tegas. Namun Presiden kembali mengingatkan agar dikalkulasi, jangan sampai mengganggu mekanisme pasar yang ada, baik distribusi, baik transportasinya.
“Tolong betul-betul dilihat karena saudara-saudara semuanya ada di lapangan. Ini menjadi kunci stabilitas politik, sosial, dan keamanan masalah yang berkaitan dengan pangan,” tuturnya.
(akr)