Pemda Harus Rampungkan Penyusunan RUED hingga Akhir 2017

JAKARTA - Dewan Energi Nasional (DEN) meminta pemerintah daerah (pemda) untuk segera menyelesaikan penyusunan rencana umum energi daerah (RUED) mereka masing-masing. Pasalnya, tahun depan sudah mulai memasuki tahun politik di mana akan ada penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak dan Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) pada 2019.

Anggota DEN Syamsir Abduh mengungkapkan, saat ini masih ada setidaknya sembilan provinsi yang belum menyusun RUED. Di antaranya Papua, Papua Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku.

"Ada 9 provinsi yang belum aktif menyusun RUED, hal ini terlihat dari belum dibentuknya tim penyusun RUED," katanya di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (12/10/2017).

Menurutnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan selaku Ketua Harian DEN telah menyampaikan mengenai perlunya surat imbauan kepada Pemda terkait penyusunan RUED tersebut. Jika mereka tidak melaksanakannya, maka akan ada sanksi yang menanti.

"Dalam sidang tadi, ketua harian menyampaikan perlunya imbauan atau surat kepada Pemda dari Menteri Bappenas, yang menyatakan RUED jadi sangat penting dan telah dinyatakan sebagai program trategis nasional. Berarti ada sanksinya kalau tidak diindahkan," imbuh dia.

Jonan sendiri, katanya, telah mewanti-wanti agar RUED dapat rampung sebelum tahun depan. Mengingat, tahun depan sudah masuk tahun politik. Sehingga, Pemda tidak kehilangan momentum untuk penyusunan RUED tersebut.

"Ketua harian mengupayakan sebelum tahun depan, RUED sudah selesai. Mengingat momentum ini jangan sampai lewat, karena kita tahu 2018 ada Pilkada dan 2019 ada Pemilu. Jadi, jangan sampai momentum lewat, kalau penyusunan RUED terlambat akhirnya momentum itu tidak dimanfaatkan dengan baik karena sudah masuk tahun politik," katanya.