Ekonom Peringatkan Pemerintah Kurangi Belanja Infrastruktur
A
A
A
JAKARTA - Ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri menyarankan pemerintah memgurangi belanja infrastruktur tahun depan. Jika tidak, maka akan terjadi krisis kecil.
"Tidak bisa tidak, belanja infrastruktur harus dikurangi. Tidak bisa dipaksakan, bila tetap dipaksakan maka akan terjadi krisis kecil," ujarnya di Jakarta, kemarin.
Menurutnya, krisis yang dia maksud adalah terus merosotnya nilai tukar rupiah hingga tembus di angka Rp14.000 per USD. Bahkan, bisa tembus di level Rp15.000 per USD dan pertumbuhan ekonomi paling maksimal di angka 4%.
"Kendati begitu, tidak akan banyak memengaruhi kondisi makro dan mikro secara keseluruhan," imbuh dia.
Dia menuturkan, penilaian tersebut berdasar analisa ekonomi global dengan kondisi ekonomi nasional saat ini. Di antaranya, ada kelambanam pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, faktor industri manufaktur belum menjadi tulang punggung pertumbuhan nasional, apalagi, kredit menurun, konsumsi melambat dan pendapatan sektor pajak juga terus menurun.
"Kalau belanja tidak boleh turun, maka pendapatan harus diperkuat. Faktanya, saat ini pemerintah terus menggenjot infrastruktur tapi tidak dibarengi peningkatan sektor pendapatan," imbuhnya.
Karena itu, pemerintah harus memangkas pengeluaran, memangkas belanja modal, tidak mencairkan penyertaan modal negara ke BUMN, dan juga atabilitasi yang bagus.
"Tidak bisa tidak, belanja infrastruktur harus dikurangi. Tidak bisa dipaksakan, bila tetap dipaksakan maka akan terjadi krisis kecil," ujarnya di Jakarta, kemarin.
Menurutnya, krisis yang dia maksud adalah terus merosotnya nilai tukar rupiah hingga tembus di angka Rp14.000 per USD. Bahkan, bisa tembus di level Rp15.000 per USD dan pertumbuhan ekonomi paling maksimal di angka 4%.
"Kendati begitu, tidak akan banyak memengaruhi kondisi makro dan mikro secara keseluruhan," imbuh dia.
Dia menuturkan, penilaian tersebut berdasar analisa ekonomi global dengan kondisi ekonomi nasional saat ini. Di antaranya, ada kelambanam pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, faktor industri manufaktur belum menjadi tulang punggung pertumbuhan nasional, apalagi, kredit menurun, konsumsi melambat dan pendapatan sektor pajak juga terus menurun.
"Kalau belanja tidak boleh turun, maka pendapatan harus diperkuat. Faktanya, saat ini pemerintah terus menggenjot infrastruktur tapi tidak dibarengi peningkatan sektor pendapatan," imbuhnya.
Karena itu, pemerintah harus memangkas pengeluaran, memangkas belanja modal, tidak mencairkan penyertaan modal negara ke BUMN, dan juga atabilitasi yang bagus.
(izz)