Program Sejuta Rumah Didukung Penuh BUMN dan Swasta
Kamis, 19 Oktober 2017 - 13:13 WIB
Program Sejuta Rumah Didukung Penuh BUMN dan Swasta
A
A
A
JAKARTA - Tingginya realisasi pencapaian Program Sejuta Rumah pada 2015-2017 tidak terlepas dari peran dan dukungan penuh BUMN dan swasta melalui Real Estate Indonesia (REI) dan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi). Untuk menggenjot peran BUMN ini, Rini Soemarno, Menteri BUMN pun turun tangan.
“Saya berharap kepada seluruh BUMN untuk menyediakan kemudahan memiliki rumah bagi karyawannya,” kata Rini di Jakarta belum lama ini.
Tidak hanya bagi karyawan BUMN, Rini juga mengimbau kepada seluruh BUMN yang berencana membangun apartemen ataupun rumah susun (rusun) untuk menyediakan 30% hunian bagi MBR. Kebijakan ini bertujuan agar bisa mengurangi kekurangan (backlog) perumahan bagi rakyat.
"Untuk MBR kan porsinya 25%, tapi kami sekarang menekankan, BUMN itu harus minimal 30%, apalagi sejumlah lokasi premium, jarang ada yang mau memberikan,” tegasnya.
(Baca juga: Menekan Backlog dengan Program Sejuta Rumah )
Atas prakarsa Rini, sejumlah BUMN pun bersinergi. Terbaru adalah sejumlah BUMN bersinergi membangun kawasan yang terintegrasi antara transportasi massal dan rusun yang diberi nama Transit Oriented Development (TOD). Untuk tahap awal TOD tersebut dibangun di area stasiun milik PT Kereta Api Indonesia (KAI). Ke depan TOD ini juga dibangun di terminal bus, pasar, dan lainnya. TOD pertama yang dibangun berada di Stasiun Kereta Rel Listrik (KRL) Tanjung Barat.
Ini merupakan sinergi antara PT KAI sebagai pemilik lahan dan Perum Perumnas yang bertindak sebagai pengembang. Sementara kredit pemilikan apartemen (KPA) dilakukan oleh PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk (BTN).
TOD kedua yang digarap PT KAI dan Perum Perumnas berada di Stasiun Pondok Cina, Depok. Perumnas menyiapkan investasi sebesar Rp1,45 triliun untuk membangun empat tower yang dapat menampung 3.693 unit hunian. Dari jumlah tersebut, sekitar 30% akan diberikan kepada MBR.
Selain Perum Perumnas, sejumlah BUMN konstruksi lain juga ikut menggarap proyek TOD di kawasan stasiun. Di antaranya PT PP (Persero) Tbk melalui anak PT PP Properti Tbk yang membangun TOD di Stasiun Juanda dan Tanah Abang. Proyek di Juanda dinilai membutuhkan investasi Rp300 miliar dan di Tanah Abang sekitar Rp400 miliar.
Sementara PT Wijaya Karya (Persero) Tbk juga telah melakukan peletakan batu pertama (ground breaking) TOD di Stasiun Pasar Senen. Perseroan berencana membangun 480 unit rusunami untuk MBR dan 882 unit apartemen untuk masyarakat menengah di kawasan seluas 8.560 m2 milik PT KAI.
Dari segi pembiayaan, peran PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ( BTN) sangat diakui. Bank yang fokus pada pembiayaan perumahan sejak Program Sejuta Rumah digulirkan Presiden Joko Widodo di Ungaran, Jawa Tengah, 29 April 2015 telah membiayai 1,44 juta unit rumah dengan nilai penyaluran kredit properti, baik berupa KPR maupun kredit konstruksi sebesar Rp155,9 triliun.
Tahun ini BTN menargetkan penyaluran kredit konstruksi dan KPR untuk 666.000 unit rumah terdiri atas 504.122 unit untuk KPR subsidi dan 161.878 unit untuk konstruksi rumah nonsubsidi, serta penyaluran KPR nonsubsidi.
Sementara per September 2017, BTN sudah merealisasikan KPR untuk sekitar 167.000 unit rumah, 130.000 unit, di antaranya KPR subsidi. Sementara yang mengalir dalam bentuk kredit konstruksi terdistribusi untuk kurang lebih 300.000 unit rumah.
Langkah pemerintah menggulirkan Program Sejuta Rumah menurut penga mat properti dari Savills Indonesia patut diapresiasi. Dia menilai, langkah tersebut memang tidak mudah karena banyak hal yang harus dilibatkan. "Saya kira langkah pemerintah melalui program satu juta unit rumah patut diapresiasi. Hanya, evaluasi berjalannya program tersebut selama tiga tahun memang tidak gampang. Karena targetnya begitu besar," ujar dia.
Anton setuju kesuksesan program ini tidak akan bisa terlaksana tanpa merangkul BUMN dan pihak swasta. Untuk itu, kolaborasi antara BUMN dan swasta harus tetap dijaga dengan aturan yang mendukung, seperti memberikan kemudahan perizinan.
“Saya berharap kepada seluruh BUMN untuk menyediakan kemudahan memiliki rumah bagi karyawannya,” kata Rini di Jakarta belum lama ini.
Tidak hanya bagi karyawan BUMN, Rini juga mengimbau kepada seluruh BUMN yang berencana membangun apartemen ataupun rumah susun (rusun) untuk menyediakan 30% hunian bagi MBR. Kebijakan ini bertujuan agar bisa mengurangi kekurangan (backlog) perumahan bagi rakyat.
"Untuk MBR kan porsinya 25%, tapi kami sekarang menekankan, BUMN itu harus minimal 30%, apalagi sejumlah lokasi premium, jarang ada yang mau memberikan,” tegasnya.
(Baca juga: Menekan Backlog dengan Program Sejuta Rumah )
Atas prakarsa Rini, sejumlah BUMN pun bersinergi. Terbaru adalah sejumlah BUMN bersinergi membangun kawasan yang terintegrasi antara transportasi massal dan rusun yang diberi nama Transit Oriented Development (TOD). Untuk tahap awal TOD tersebut dibangun di area stasiun milik PT Kereta Api Indonesia (KAI). Ke depan TOD ini juga dibangun di terminal bus, pasar, dan lainnya. TOD pertama yang dibangun berada di Stasiun Kereta Rel Listrik (KRL) Tanjung Barat.
Ini merupakan sinergi antara PT KAI sebagai pemilik lahan dan Perum Perumnas yang bertindak sebagai pengembang. Sementara kredit pemilikan apartemen (KPA) dilakukan oleh PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk (BTN).
TOD kedua yang digarap PT KAI dan Perum Perumnas berada di Stasiun Pondok Cina, Depok. Perumnas menyiapkan investasi sebesar Rp1,45 triliun untuk membangun empat tower yang dapat menampung 3.693 unit hunian. Dari jumlah tersebut, sekitar 30% akan diberikan kepada MBR.
Selain Perum Perumnas, sejumlah BUMN konstruksi lain juga ikut menggarap proyek TOD di kawasan stasiun. Di antaranya PT PP (Persero) Tbk melalui anak PT PP Properti Tbk yang membangun TOD di Stasiun Juanda dan Tanah Abang. Proyek di Juanda dinilai membutuhkan investasi Rp300 miliar dan di Tanah Abang sekitar Rp400 miliar.
Sementara PT Wijaya Karya (Persero) Tbk juga telah melakukan peletakan batu pertama (ground breaking) TOD di Stasiun Pasar Senen. Perseroan berencana membangun 480 unit rusunami untuk MBR dan 882 unit apartemen untuk masyarakat menengah di kawasan seluas 8.560 m2 milik PT KAI.
Dari segi pembiayaan, peran PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ( BTN) sangat diakui. Bank yang fokus pada pembiayaan perumahan sejak Program Sejuta Rumah digulirkan Presiden Joko Widodo di Ungaran, Jawa Tengah, 29 April 2015 telah membiayai 1,44 juta unit rumah dengan nilai penyaluran kredit properti, baik berupa KPR maupun kredit konstruksi sebesar Rp155,9 triliun.
Tahun ini BTN menargetkan penyaluran kredit konstruksi dan KPR untuk 666.000 unit rumah terdiri atas 504.122 unit untuk KPR subsidi dan 161.878 unit untuk konstruksi rumah nonsubsidi, serta penyaluran KPR nonsubsidi.
Sementara per September 2017, BTN sudah merealisasikan KPR untuk sekitar 167.000 unit rumah, 130.000 unit, di antaranya KPR subsidi. Sementara yang mengalir dalam bentuk kredit konstruksi terdistribusi untuk kurang lebih 300.000 unit rumah.
Langkah pemerintah menggulirkan Program Sejuta Rumah menurut penga mat properti dari Savills Indonesia patut diapresiasi. Dia menilai, langkah tersebut memang tidak mudah karena banyak hal yang harus dilibatkan. "Saya kira langkah pemerintah melalui program satu juta unit rumah patut diapresiasi. Hanya, evaluasi berjalannya program tersebut selama tiga tahun memang tidak gampang. Karena targetnya begitu besar," ujar dia.
Anton setuju kesuksesan program ini tidak akan bisa terlaksana tanpa merangkul BUMN dan pihak swasta. Untuk itu, kolaborasi antara BUMN dan swasta harus tetap dijaga dengan aturan yang mendukung, seperti memberikan kemudahan perizinan.
(amm)
Lihat Juga :
