Bintan Jadi Kawasan Perdagangan Bebas Selama 70 Tahun
Senin, 23 Oktober 2017 - 20:17 WIB
Bintan Jadi Kawasan Perdagangan Bebas Selama 70 Tahun
A
A
A
JAKARTA - Dengan pertimbangan bahwa sebagian wilayah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan di Kawasan Industri Galang Batang telah dikeluarkan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, pemerintah memandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 47/2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan.
Atas dasar pertimbangan itu, pada 11 Oktober 2017, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) No 41 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan.
Dalam perubahan ini disebutkan, kawasan Bintan ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas untuk jangka waktu 70 tahun sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah ini.
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan sebagaimana dimaksud meliputi, sebagian dari wilayah Kabupaten Bintan dan sebagian dari wilayah Kawasan Industri Galang Batang, serta seluruh Kawasan Industri Maritim, dan Pulau Lobam.
Selain itu, sebagian dari wilayah Kota Tanjung Pinang yang meliputi Kawasan Industri Senggarang dan Kawasan Industri Dompak Darat. Selanjutnya, susunan organisasi dan tata kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan.
"Susunan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud ditetapkan setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara," bunyi Pasal 4 ayat (2) PP ini seperti dikutip dari lama resmi Setkab, Jakarta, Senin (23/10/2017).
Menurut PP ini, pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan tetap melaksanakan tugas dan wewenangnya sampai ditetapkan susunan organisasi dan tata kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan sebagaimana dimaksud.
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Bunyi Pasal II Peraturan Pemerintah No 41/2017, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly pada 12 Oktober 2017.
Atas dasar pertimbangan itu, pada 11 Oktober 2017, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) No 41 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan.
Dalam perubahan ini disebutkan, kawasan Bintan ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas untuk jangka waktu 70 tahun sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah ini.
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan sebagaimana dimaksud meliputi, sebagian dari wilayah Kabupaten Bintan dan sebagian dari wilayah Kawasan Industri Galang Batang, serta seluruh Kawasan Industri Maritim, dan Pulau Lobam.
Selain itu, sebagian dari wilayah Kota Tanjung Pinang yang meliputi Kawasan Industri Senggarang dan Kawasan Industri Dompak Darat. Selanjutnya, susunan organisasi dan tata kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan.
"Susunan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud ditetapkan setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara," bunyi Pasal 4 ayat (2) PP ini seperti dikutip dari lama resmi Setkab, Jakarta, Senin (23/10/2017).
Menurut PP ini, pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan tetap melaksanakan tugas dan wewenangnya sampai ditetapkan susunan organisasi dan tata kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan sebagaimana dimaksud.
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Bunyi Pasal II Peraturan Pemerintah No 41/2017, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly pada 12 Oktober 2017.
(izz)
Lihat Juga :
