Ekonomi Digital Pengaruhi Perkembangan UMKM
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, ekonomi digital sangat berpengaruh terhadap demokratisasi ekonomi. Para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tidak perlu lagi menjadi pengusaha besar agar barangnyan bisa dibeli dan dilirik konsumen.
"Digital economy memberikan apa yang disebut demokratisasi ekonomi. Karena, UMKM sekarang sudah masuk dalam platform dan tidak perlu menjadi pengusaha hebat dan besar dengan marketing cost yang terlalu besar. Dia masuk dalam platform dan bisa memiliki kesempatan yang sama," katanya di Kemenkeu, Jakarta, Kamis (26/10/2017).
Namun, hal itu tidak mengubah bahwa pengusaha tetap harus bisa memproduksi quality product yang baik untuk bisa bertemu dengan pembelinya. Tetap saja, mereka harus membuat sesuatu yang berkualitas sehingga usahanya berkembang.
Selain itu, platform tersebut bisa meng-connect antara pembeli dengan penjual, namun produsen harus diberdayakan. "Karena itu, pemerintah Indonesia melakukan banyak policy untuk memberdayakan usaha kecil menengah. Kredit usaha rakyat itu untuk memberikan usaha kecil menengah akses kepada financing," imbuh dia.
Tujuan itu membuat mereka menjadi mampu berkembang, sustainable, dan menyajikan berbagai produk inovatif. "Ini yang tidak boleh dilupakan seolah digital ekonomi untuk menyelesaikan semua masalah. Namun fungsi pemerintah adalah mempower mereka, sehingga mampu memiliki kapasitas untuk ikut di era digitalisasi dan tidak tertinggal," tutur Menkeu.
Menurutnya, ekonomi sehat dan baik jika mencerminkan pertumbuhan tinggi, namun masyarakat harus terlibat langsung di dalamnya. "Sehingga mereka bisa disebut share prosparity. Kesejahteraan yang bisa dinikmati dan itulah konsep kami menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan kesejahteraan bagi masyarakat," ujar Sri Mulyani.
"Digital economy memberikan apa yang disebut demokratisasi ekonomi. Karena, UMKM sekarang sudah masuk dalam platform dan tidak perlu menjadi pengusaha hebat dan besar dengan marketing cost yang terlalu besar. Dia masuk dalam platform dan bisa memiliki kesempatan yang sama," katanya di Kemenkeu, Jakarta, Kamis (26/10/2017).
Namun, hal itu tidak mengubah bahwa pengusaha tetap harus bisa memproduksi quality product yang baik untuk bisa bertemu dengan pembelinya. Tetap saja, mereka harus membuat sesuatu yang berkualitas sehingga usahanya berkembang.
Selain itu, platform tersebut bisa meng-connect antara pembeli dengan penjual, namun produsen harus diberdayakan. "Karena itu, pemerintah Indonesia melakukan banyak policy untuk memberdayakan usaha kecil menengah. Kredit usaha rakyat itu untuk memberikan usaha kecil menengah akses kepada financing," imbuh dia.
Tujuan itu membuat mereka menjadi mampu berkembang, sustainable, dan menyajikan berbagai produk inovatif. "Ini yang tidak boleh dilupakan seolah digital ekonomi untuk menyelesaikan semua masalah. Namun fungsi pemerintah adalah mempower mereka, sehingga mampu memiliki kapasitas untuk ikut di era digitalisasi dan tidak tertinggal," tutur Menkeu.
Menurutnya, ekonomi sehat dan baik jika mencerminkan pertumbuhan tinggi, namun masyarakat harus terlibat langsung di dalamnya. "Sehingga mereka bisa disebut share prosparity. Kesejahteraan yang bisa dinikmati dan itulah konsep kami menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan kesejahteraan bagi masyarakat," ujar Sri Mulyani.
(izz)