Pemerintah dan BI Diminta Antisipasi Anjloknya Rupiah

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meminta pemerintah dan Bank Indonesia (BI) memberi perhatian khusus atas jatuhnya nilai tukar rupiah ke titik terendah pada akhir pekan lalu, yang hanya berselang kurang dari sepekan sejak APBN 2018 disahkan.

"Turunnya nilai tukar rupiah hingga ke level Rp13.609/USD kemarin merupakan level terendah sejak Juli 2016. Meski dua hari ini kembali naik, namun pelemahan tersebut melebihi mata uang regional lainnya. Ini harus diperhatikan betul oleh pemerintah dan Bank Indonesia. Apalagi, penurunan nilai tukar itu terjadi hanya kurang dari seminggu sejak APBN 2018 disahkan," tuturnya, Jakarta, Rabu (1/11/2017).

Dalam APBN 2018, lanjut dia, meski telah diingatkan, pemerintah terus-menerus menyusun anggaran dalam kacamata optimistis. Menurutnya, hal tersebut kurang realistis.

"Misalnya soal kurs rupiah. Dalam APBN 2018, nilai tukar rupiah diasumsikan Rp13.400/USD, padahal tahun depan kita harus membayar utang jatuh tempo hingga Rp390 triliun, yang itu pasti membutuhkan banyak USD. Tak mungkin hal itu tak akan berimbas pada nilai tukar rupiah," katanya.

Selain itu, BI menutrurkan bahwa 50% fluktuasi rupiah dipengaruhi faktor eksternal. Jika BI saja kaget dengan turunnya nilai tukar rupiah akhir pekan lalu, itu menunjukkan jika perhitungan dan antisipasi mereka terhadap fluktuasi nilai tukar dan perkembangan ekonomi dunia masih tidak cermat.

Sementara, tingginya jumlah utang yang akan jatuh tempo dalam dua tahun ke depan, dengan total Rp810 triliun, seharusnya mendorong pemerintah untuk menyiapkan sejenis protokol krisis ekonomi.

Sebab, kata Fadli Zon, untuk membayar utang yang besar itu, selain harus membuat utang baru, dalam realisasinya pemerintah biasanya akan memangkas belanja kementerian/lembaga dan memotong subsidi. Hal ini akan mendorong terjadinya kontraksi ekonomi.

"Saya melihat penyusunan APBN 2018 tidak banyak mengantisipasi risiko buruk yang mungkin terjadi pada 2018. Skenarionya terus saja optimis, padahal proyeksi optimis pemerintah selama ini sebenarnya selalu gagal," jelasnya.

Dia menuturkan, besaran defisit pada APBN 2018 dipatok 2,19% dari PDB, atau Rp325,9 triliun. Padahal, tahun ini dalam APBN 2017 defisit dipatok Rp397,2 triliun, dan dalam APBN-P 2017, persentasenya dinaikkan ke level 2,92%.

Hal tersebut baru asumsi untuk tahun berjalan, namun dalam realisasinya, tahun ini defisit APBN bisa 3,62% terhadap PDB. Itupun dengan asumsi jika pos penerimaan pajak terealisasi 85% hingga akhir tahun ini, padahal hingga September 2017, baru mencapai 60%.

Meski terjadi pelemahan daya beli dan tingkat konsumsi masyarakat, namun sejauh ini masyarakat masih relatif tenang, karena saat ini harga minyak dunia masih cukup rendah.

Masalahnya, jika tahun depan harga minyak dunia menyentuh taksiran umum USD55-USD60 per barel, sementara APBN mengasumsikan harga jauh lebih rendah dari itu, bukankah pemerintah sebenarnya hanya sedang menunda gejolak dengan menurunkan asumsi-asumsi makro ekonomi yang mungkin ditahan tahun depan.

"Jngankan mengantisipasi krisis yang mungkin terjadi pada 2018, dan menyiapkan pos anggaran untuk itu, jika dalam menyusun anggaran saja asumsi-asumsi yang digunakan pemerintah tidak realistis. Itulah salah satu alasan kenapa Partai Gerindra menolak pengesahan APBN 2018 dalam Rapat Paripurna pada 25 Oktober," jelas Waketum Partai Gerindra ini.