Fadli Zon Beberkan Empat Persoalan Pembangunan Infrastruktur
Jum'at, 03 November 2017 - 10:44 WIB
Fadli Zon Beberkan Empat Persoalan Pembangunan Infrastruktur
A
A
A
JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) kemarin telah merilis rendahnya angka laju inflasi Oktober 2017. Selama pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), laju inflasi memang cenderung turun, dari rata-rata 6% di awal menjabat, menjadi 3% dalam dua tahun terakhir.
Namun, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan, rendahnya angka inflasi ini jangan dianggap sebagai prestasi, melainkan peringatan sedang berlangsungnya resesi ekonomi. Sebaiknya, pemerintah segera sadar dan bangun dari mimpi.
"Rendahnya angka inflasi, terutama dalam dua tahun terakhir, sebenarnya menunjukkan jika perekonomian kita sedang lesu. Penurunan daya beli serta konsumsi masyarakat memang bukanlah fiksi. Presiden sebaiknya segera sadar ini bukan fiksi tapi fakta. Rendahnya angka inflasi adalah salah satu indikator turunnya daya beli masyarakat," tuturnya, Jakarta, Jumat(3/11/2017).
Dalam menghadapi situasi ini, pemerintah diminta segera mengevaluasi strategi pembangunan ekonomi. Menjadikan infrastruktur sebagai leading sector pembangunan terbukti bermasalah, karena dalam kenyataannya terjadi banyak anomali.
Turunnya upah pekerja serta turunnya jumlah tenaga kerja di sektor konstruksi, serta turunnya konsumsi semen nasional atau turunnya industri logam dasar dalam setahun terakhir, menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur tak berdampak.
"Dalam catatan saya, setidaknya ada empat persoalan kenapa proyek pembangunan infrastruktur era Jokowi justru menghasilkan anomali ekonomi," imbuhnya.
Pertama, penggabungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat. Penggabungan dua kementerian ini telah membuat pembangunan perumahan dan sektor properti jadi terabaikan. Padahal, sektor inilah yang sebenarnya bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan memiliki efek berantai terhadap sektor-sektor ekonomi lainnya.
Ada sekitar 174 industri terkait sektor properti, sehingga jika sektor ini lesu, maka perekonomian secara umum akan ikut lesu. Sedangkan pembangunan infrastruktur, karena bersifat high-tech dan padat modal, efek penggandanya lebih kecil, dan tak bisa menyerap banyak tenaga kerja.
Dalam tiga tahun terakhir, kata Fadli, kondisi sektor properti tidak bagus. Pemerintah dinilai tidak memperhatikan kondisi ini karena terlalu fokus pada infrastruktur. Pertumbuhan sektor properti, kredit konstruksi, kredit real estate, dalam tiga tahun terakhir lesu.
Hanya kredit pemilikan rumah (KPR) yang mengalami akselerasi, itupun hanya untuk golongan menengah ke bawah, karena ada program subsidi dari pemerintah.
Masalah kedua, pemerintah membangun infrastruktur pada saat negara tidak mempunyai duit. Dulu pemerintah Orde Baru membangun infrastruktur pada saat negara mendapatkan windfall profit dari oil boom awal 1970-an.
Dia mengatakan, negara tiba-tiba menjadi punya duit banyak dari kenaikan harga minyak. Sehingga, bisa membangun berbagai proyek infrastruktur, mulai dari membangun sekolah, saluran irigasi, jalan raya, jembatan, pelabuhan, bendungan, dan lain-lain.
"Begitu juga dengan pemerintahan SBY. Mereka mengadakan Infrastructure Summit pada Januari 2005 dan memperkenalkan MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) pada saat menikmati booming harga komoditas. Itupun anggarannya tak jor-joran seperti pada masa pemerintahan Jokowi-JK," tuturnya.
Ketiga, penugasan pembangunan infrastruktur telah berdampak serius terhadap sejumlah BUMN strategis. Skema pembangunan infrastruktur yang dulu katanya tak membebani APBN, terbukti hanya fiksi. Karena, pada kenyataannya proyek-proyek itu dibiayai oleh utang yang dibuat BUMN dengan risiko yang pada akhirnya akan menjadi tanggungan negara.
"Bulan lalu, misalnya, kita disuguhi informasi tentang kemungkinan PLN mengalami gagal bayar akibat besarnya utang yang akan jatuh tempo. Sebagian beban PLN itu digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur yang ditugaskan pemerintah. Seharusnya pemerintah berhati-hati merancang program pembangunan infrastruktur, sehingga tidak membebani dan apalagi mengorbankan BUMN," jelasnya.
Keempat, pembangunan infrastruktur telah membuat pemerintah mengabaikan persoalan-persoalan jangka pendek yang bersifat vital bagi kehidupan rakyat. Untuk membiayai infrastruktur, selain dari utang, pemerintah telah mencabut 77% subsidi untuk rakyat.
Hal tersebut mengakibatkan rakyat mengalami penurunan daya beli dan tingkat konsumsi. Padahal perekonomian dalam negeri ditopang oleh konsumsi.
"Penurunan daya beli dan konsumsi masyarakat ini telah membuat ekonomi lesu. Dan kelesuan itu kini sedang memukul balik struktur perekonomian secara umum. Jika pemerintah tak segera mengevaluasi pembangunan infrastruktur, beban kita di masa depan akan jadi semakin bera," terang Wakli Ketua Umum DPP Partai Gerindra ini.
Namun, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan, rendahnya angka inflasi ini jangan dianggap sebagai prestasi, melainkan peringatan sedang berlangsungnya resesi ekonomi. Sebaiknya, pemerintah segera sadar dan bangun dari mimpi.
"Rendahnya angka inflasi, terutama dalam dua tahun terakhir, sebenarnya menunjukkan jika perekonomian kita sedang lesu. Penurunan daya beli serta konsumsi masyarakat memang bukanlah fiksi. Presiden sebaiknya segera sadar ini bukan fiksi tapi fakta. Rendahnya angka inflasi adalah salah satu indikator turunnya daya beli masyarakat," tuturnya, Jakarta, Jumat(3/11/2017).
Dalam menghadapi situasi ini, pemerintah diminta segera mengevaluasi strategi pembangunan ekonomi. Menjadikan infrastruktur sebagai leading sector pembangunan terbukti bermasalah, karena dalam kenyataannya terjadi banyak anomali.
Turunnya upah pekerja serta turunnya jumlah tenaga kerja di sektor konstruksi, serta turunnya konsumsi semen nasional atau turunnya industri logam dasar dalam setahun terakhir, menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur tak berdampak.
"Dalam catatan saya, setidaknya ada empat persoalan kenapa proyek pembangunan infrastruktur era Jokowi justru menghasilkan anomali ekonomi," imbuhnya.
Pertama, penggabungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat. Penggabungan dua kementerian ini telah membuat pembangunan perumahan dan sektor properti jadi terabaikan. Padahal, sektor inilah yang sebenarnya bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan memiliki efek berantai terhadap sektor-sektor ekonomi lainnya.
Ada sekitar 174 industri terkait sektor properti, sehingga jika sektor ini lesu, maka perekonomian secara umum akan ikut lesu. Sedangkan pembangunan infrastruktur, karena bersifat high-tech dan padat modal, efek penggandanya lebih kecil, dan tak bisa menyerap banyak tenaga kerja.
Dalam tiga tahun terakhir, kata Fadli, kondisi sektor properti tidak bagus. Pemerintah dinilai tidak memperhatikan kondisi ini karena terlalu fokus pada infrastruktur. Pertumbuhan sektor properti, kredit konstruksi, kredit real estate, dalam tiga tahun terakhir lesu.
Hanya kredit pemilikan rumah (KPR) yang mengalami akselerasi, itupun hanya untuk golongan menengah ke bawah, karena ada program subsidi dari pemerintah.
Masalah kedua, pemerintah membangun infrastruktur pada saat negara tidak mempunyai duit. Dulu pemerintah Orde Baru membangun infrastruktur pada saat negara mendapatkan windfall profit dari oil boom awal 1970-an.
Dia mengatakan, negara tiba-tiba menjadi punya duit banyak dari kenaikan harga minyak. Sehingga, bisa membangun berbagai proyek infrastruktur, mulai dari membangun sekolah, saluran irigasi, jalan raya, jembatan, pelabuhan, bendungan, dan lain-lain.
"Begitu juga dengan pemerintahan SBY. Mereka mengadakan Infrastructure Summit pada Januari 2005 dan memperkenalkan MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) pada saat menikmati booming harga komoditas. Itupun anggarannya tak jor-joran seperti pada masa pemerintahan Jokowi-JK," tuturnya.
Ketiga, penugasan pembangunan infrastruktur telah berdampak serius terhadap sejumlah BUMN strategis. Skema pembangunan infrastruktur yang dulu katanya tak membebani APBN, terbukti hanya fiksi. Karena, pada kenyataannya proyek-proyek itu dibiayai oleh utang yang dibuat BUMN dengan risiko yang pada akhirnya akan menjadi tanggungan negara.
"Bulan lalu, misalnya, kita disuguhi informasi tentang kemungkinan PLN mengalami gagal bayar akibat besarnya utang yang akan jatuh tempo. Sebagian beban PLN itu digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur yang ditugaskan pemerintah. Seharusnya pemerintah berhati-hati merancang program pembangunan infrastruktur, sehingga tidak membebani dan apalagi mengorbankan BUMN," jelasnya.
Keempat, pembangunan infrastruktur telah membuat pemerintah mengabaikan persoalan-persoalan jangka pendek yang bersifat vital bagi kehidupan rakyat. Untuk membiayai infrastruktur, selain dari utang, pemerintah telah mencabut 77% subsidi untuk rakyat.
Hal tersebut mengakibatkan rakyat mengalami penurunan daya beli dan tingkat konsumsi. Padahal perekonomian dalam negeri ditopang oleh konsumsi.
"Penurunan daya beli dan konsumsi masyarakat ini telah membuat ekonomi lesu. Dan kelesuan itu kini sedang memukul balik struktur perekonomian secara umum. Jika pemerintah tak segera mengevaluasi pembangunan infrastruktur, beban kita di masa depan akan jadi semakin bera," terang Wakli Ketua Umum DPP Partai Gerindra ini.
(izz)
Lihat Juga :
