BI Klaim Potensi Industri Halal dan Keuangan Syariah USD6,38 T
Selasa, 07 November 2017 - 15:39 WIB
BI Klaim Potensi Industri Halal dan Keuangan Syariah USD6,38 T
A
A
A
SURABAYA - Bank Indonesia (BI) mengklaim bahwa otensi industri halal dan keuangan syariah global bisa mencapai USD6,38 triliun hingga 2021. Hal ini dinilai sebagai potensi yang besar dan harus dimanfaatkan Indonesia.
Deputi Gubernur BI Rosmaya Hadi mengatakan, saat ini Indonesia berhasil menduduki peringkat ke-10 sebagai pemain dalam industri keuangan syariah global. Namun, secara umum posisi Indonesia lebih merupakan pasar bagi produk halal terbesar.
Pada 2015, volume pasar makanan halal di Indonesia mencapai USD160 miliar. Hal ini menunjukan bahwa potensi ekonomi syariah sangat besar.
"Kondisi tadi menunjukkan betapa kuatnya potensi Indonesia dalam pasar produk halal. Ini juga sejalan akan mulai diimplementasikannya UU No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada 2019," tuturnya di Grand City Convention Center, Surabaya, Selasa (7/11/2017).
Menurutnya, hal tersebut menjadi salah satu permasalahan utama yang harus diatasi. Sehingga, Indonesia dapat mewujudkan perekonomian yang tumbuh berkualitas dan berkesinambungan.
Dia menambahkan, ekonomi dan keuangan syariah harus diperkuat dengan kebijakan dan perangkat instrumen yang dapat mendukung distribusi sumber daya dan kesempatan. Termasuk, dapat mengoptimalkan investasi yang berdaya guna.
"Dan mendorong partisipasi sosial untuk kepentingan publik, menjadi jawaban yang tepat," jelas Rosmaya.
Deputi Gubernur BI Rosmaya Hadi mengatakan, saat ini Indonesia berhasil menduduki peringkat ke-10 sebagai pemain dalam industri keuangan syariah global. Namun, secara umum posisi Indonesia lebih merupakan pasar bagi produk halal terbesar.
Pada 2015, volume pasar makanan halal di Indonesia mencapai USD160 miliar. Hal ini menunjukan bahwa potensi ekonomi syariah sangat besar.
"Kondisi tadi menunjukkan betapa kuatnya potensi Indonesia dalam pasar produk halal. Ini juga sejalan akan mulai diimplementasikannya UU No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada 2019," tuturnya di Grand City Convention Center, Surabaya, Selasa (7/11/2017).
Menurutnya, hal tersebut menjadi salah satu permasalahan utama yang harus diatasi. Sehingga, Indonesia dapat mewujudkan perekonomian yang tumbuh berkualitas dan berkesinambungan.
Dia menambahkan, ekonomi dan keuangan syariah harus diperkuat dengan kebijakan dan perangkat instrumen yang dapat mendukung distribusi sumber daya dan kesempatan. Termasuk, dapat mengoptimalkan investasi yang berdaya guna.
"Dan mendorong partisipasi sosial untuk kepentingan publik, menjadi jawaban yang tepat," jelas Rosmaya.
(izz)
Lihat Juga :
