Paradise Papers Pengaruhi Kepercayaan Masyarakat terhadap DJP
Sabtu, 11 November 2017 - 18:32 WIB
Paradise Papers Pengaruhi Kepercayaan Masyarakat terhadap DJP
A
A
A
JAKARTA - Bocornya dokumen paradise papers yang dirilis oleh International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ), di mana banyak politikus dunia yang masuk ke dalam daftar tersebut, termasuk beberapa nama orang kaya di Indonesia.
(Baca: Sri Mulyani Diminta Serius Telusuri Data Paradise Papers )
Widya Kartika dari Perkumpulan Prakarsa sebagai lembaga kajian kebijakan soal isu pajak menuturkan bahwa bocornya paradise papers bisa mengubah kepercayaan masyarakat terhadap Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
"Sebenarnya ini bukan ketidakadilan saja, tapi menurut riset yang kami lakukan, dampak dari panama papers dan yang terbaru paradise papers ini lebih kepada trust, bagaimana masyarakat melihat institusi seperti Ditjen Pajak ini," kata dia dalam acara talkshow Polemik SINDO Trijaya bertema 'Paradise Papers, Cerita atau Fakta?' di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (11/11/2017).
Menurutnya, Ditjen Pajak seharusnya mendistribusikan kekayaan. Dimana orang-orang kaya dan msikin terjadi ketimpangan dalam membayar pajak. "Di Indonesia semakin tinggi (ketimpangan). Ini salah satu penyebab sistem perpajakan gagal mendistribusikan income," imbuhnya.
Menurutnya, orang miskin di dalam negeri masih membayar pajak pertambahan nilai meski tidak dikenakan penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Dia menegaskan, komponen penerimaan pajak terbesar dari cukai rokok yang konsumennya rata-rata kelas menengah ke bawah.
"Ada studi bahwa 60% penerimaan cukai disumbang oleh masyarakat miskin, jadi yang miskin harus bayar pajak dan yang kaya malah menghindar pajak. Belum lagi, upah yang rendah tapi tetap bayar pajak," ujarnya.
Pihaknya meminta pemerintah benar-benar melakukan pembenahan. Paradise papers bukan lagi persoalan Indonesia tapi semua negara mengalami hal sama. "Saya percaya, setiap penawaran akan berbanding dengan permintaan. Maka perlu berbenah agar tidak ada lagi tax haven atau yurisdiksi lainnya," tutur Widya.
(Baca: Sri Mulyani Diminta Serius Telusuri Data Paradise Papers )
Widya Kartika dari Perkumpulan Prakarsa sebagai lembaga kajian kebijakan soal isu pajak menuturkan bahwa bocornya paradise papers bisa mengubah kepercayaan masyarakat terhadap Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
"Sebenarnya ini bukan ketidakadilan saja, tapi menurut riset yang kami lakukan, dampak dari panama papers dan yang terbaru paradise papers ini lebih kepada trust, bagaimana masyarakat melihat institusi seperti Ditjen Pajak ini," kata dia dalam acara talkshow Polemik SINDO Trijaya bertema 'Paradise Papers, Cerita atau Fakta?' di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (11/11/2017).
Menurutnya, Ditjen Pajak seharusnya mendistribusikan kekayaan. Dimana orang-orang kaya dan msikin terjadi ketimpangan dalam membayar pajak. "Di Indonesia semakin tinggi (ketimpangan). Ini salah satu penyebab sistem perpajakan gagal mendistribusikan income," imbuhnya.
Menurutnya, orang miskin di dalam negeri masih membayar pajak pertambahan nilai meski tidak dikenakan penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Dia menegaskan, komponen penerimaan pajak terbesar dari cukai rokok yang konsumennya rata-rata kelas menengah ke bawah.
"Ada studi bahwa 60% penerimaan cukai disumbang oleh masyarakat miskin, jadi yang miskin harus bayar pajak dan yang kaya malah menghindar pajak. Belum lagi, upah yang rendah tapi tetap bayar pajak," ujarnya.
Pihaknya meminta pemerintah benar-benar melakukan pembenahan. Paradise papers bukan lagi persoalan Indonesia tapi semua negara mengalami hal sama. "Saya percaya, setiap penawaran akan berbanding dengan permintaan. Maka perlu berbenah agar tidak ada lagi tax haven atau yurisdiksi lainnya," tutur Widya.
(izz)
Lihat Juga :
