RI Tunjukkan Keseriusan Turunkan Kesenjangan Ekonomi

JAKARTA - Indonesia terus menunjukkan keseriusannya dalam mengurangi kesenjangan ekonomi rakyat di hadapan negara pemimpin dunia. Pemerintah Indonesia dalam KTT ASEAN Summit ke-31 di Manila Filipina kembali membawa isu pentingnya role model pembangunan ekonomi untuk pengentasan kesenjangan.

Topik ini merupakan kelanjutan dari pembahasan forum APEC Business Advisory Council (ABAC) Dialog dengan dan APEC Leaders pada KTT APEC ke-25 di Da Nang, Vietnam pada 10-12 November 2017.

Ketua ABAC Indonesia Anindya N Bakrie mengatakan, Presiden Jokowi mengedepankan isu pemberdayaan ekonomi di setiap daerah sebagai salah satu upaya mengatasi kesenjangan tersebut. Presiden terus memperjuangkan isu kesenjangan dalam diplomasi internasional yang melibatkan 21 pimpinan negara APEC ini.

"Kita melihat bahwa kesenjangan ekonomi ini terjadi di mana-mana, bukan hanya pada negara berkembang. Melainkan juga pada negara maju. Indonesia sangat cocok dijadikan role model dari berbagai pencapaian kita terutama di tiga tahun terakhir ini," ujar Anindya dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu (15/11/2017).

Selama ini negara-negara anggota ASEAN dan APEC mengalami pertumbuhan trade dan investment cukup pesat. Namun, isu mengenai kesenjangan ekonomi masih terjadi di negara-negara tersebut. Sehingga, Presiden menggarisbawahi bahwa apapun yang akan dilakukan, harus fokus pada kesenjangan termasuk cara menanggulanginya.

"Dibutuhkan suatu ekuilibrium yang bisa menyelaraskan antara growth and equity, sehingga tercipta ekonomi berkeadilan," imbuhnya.

Pemerintah Indonesia dinilai telah merampungkan berbagai program 'inclusive growth' selama ini, antara lain program dana desa dan penguatan kelembagaan dana desa. Pemerintah bukan hanya mendistribusikan dana desa senilai Rp800 juta per desa namun juga memperdayakan dana tersebut sebagai cash for work, karena desa entitas terkecil penggerak ekonomi bangsa. Pada tahun ini total dana desa mencapai Rp60 triliun.

Program usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Pemerintah memberikan kredit usaha rakyat (KUR) kepada para pelaku UMKM untuk menurunkan angka kesenjangan ekonomi yang terjadi. Plafon KUR pada 2017 ini ditetapkan sebesar Rp106,2 triliun.

Program digital economy (ekonomi digital). Pemerintah Indonesia melihat bahwa digital ekonomi tidak hanya menciptakan innovative growth, namun juga membawa dampak disruptif terhadap kondisi yang sudah mapan sebelumnya.
Pemerintah harus mengambil posisi yang tepat dalam memfasilitasi transformasi yang tidak selalu mulus dengan tetap memprioritaskan pembangunan inklusif, berkelanjutan, dan penciptaan kesempatan kerja yang produktif.

Presiden Amerika Serikat, Donald Trumph dalam pidatonya saat KTT APEC di Da Nang menyampaikan apresesianya kepada Indonesia atas kemampuan mengentaskan kesenjangan hingga menjadi negara dengan pertumbuhan tercepat di G-20.

Selain isu kesenjangan, Presiden Jokowi juga mengangkat isu ekonomi maritim, dimana kedepannya ekonomi maritim harus menjadi salah satu sektor yang diandalkan dalam pembangunan ekonomi negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Terlebih lagi dua per tiga wilayah APEC dan ASEAN adalah perairan, dan ini mirip dengan Indonesia.

Ekonomi maritim memberikan dampak efektif pada konektivitas yang berpengaruh terhadap biaya tranportasi atau pengiriman menjadi lebih murah, dan berdampak pada aqua culture, yakni pemberdayaan iklim lingkungan laut agar dapat berkembang.

"Sama seperti dalam pertemuan KTT APEC di Da Nang Vietnam kemarin, Presiden Jokowi melihat bahwa perairan menjadi salah satu sektor ekonomi yang sangat penting. Terlebih lagi 7 negara ASEAN merupakan anggota dari APEC. Sehingga usulan ini bisa menjadi role model pada ASEAN Summit ke-31 di Manila Filipina," jelas Anindya.

Beberapa dasar pemikiran Jokowi, menjadi visi dasar perjuangan ABAC Indonesia pada APEC pasca 2020, agar ekuilibrium antara pertumbuhan perekonomian dan keadilan tercipta bagi seluruh negara di Asia Pasifik sebagaimana landasan kerja sama KTT APEC Bogor Goals 1994.

Anindya Bakrie selaku ketua ABAC Indonesia yang mendampingi Jokowi pada KTT APEC di Da Nang, ikut merumuskan berbagai pembahasan yang menjadi isu penting bagi Indonesia tersebut, pada pertemuan ABAC yang berlangsung sebelumnya pada 5-8 Nomber 2017, hingga berlanjut pada pembahasan di KTT ASEAN Summit ke-31 di Manila, Filipina.

APEC yang didirikan pada 1989, pada tahun ini memasuki fase finalisasi 'Bogor Goals' mengenai liberalisasi perdagangan dan investasi pada 2020, di mana Indonesia diharapkan untuk dapat terus berkontribusi.