Gali Alternatif Pembiayaan Infrastruktur dari Pasar Modal
Jum'at, 17 November 2017 - 15:25 WIB
Gali Alternatif Pembiayaan Infrastruktur dari Pasar Modal
A
A
A
JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan, untuk mendorong pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur harus diutamakan karena akan membangkitkan ekonomi di sekitarnya. Pasar modal diharapkan menjadi alternatif pembiayaannya melalui berbagai produk yang sudah ada.
"Untuk pembiayaan infrastruktur yang sangat besar, dan tidak cukup dibiayai APBN. OJK akan mengarahkan sumber pembiayaan digali dari Pasar Modal," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso di Jakarta Jumat.
Dia melanjutkan, sebenarnya perkembangan pembangunan infrastruktur sudah on track. Sejak 2014. Trend alokasi APBN untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur terus meningkat menggantikan belanja subsidi energi. Namun, kebutuhan pembiayaan infrastruktur terus meningkat dan sulit jika hanya mengandalkan APBN dan pembiayaan jangka pendek saja.
Maka dari itu, diperlukan diversifikasi sumber alternatif/outlet pembiayaan infrastruktur melalui instrumen di pasar modal seperti KIK EBA PT Jasa Marga (Persero) Tbk senilai Rp2 triliun, Efek Beragun Aset-Surat Partisipasi (EBA-SP) PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) sebesar Rp2,7 triliun dan lainnya.
Menurut Wimboh, infrastruktur akan bermanfaat bagi masyarakat karena perekonomian di kawasan akan bergerak, apalagi kalau dilanjutkan dengan pembangunan industri di sekitarnya. Selain itu, pembangunan infrastruktur memberikan dampak positif pada pencapaian indikator sosial ekonomi Indonesia.
Hal tersebut tercermin pada kuarta III 2017, pertumbuhan ekonomi Indonesia stabil di angka 5,0% dengan inflasi relatif stabil dalam tingkat yang terkendali. Adapun persentase pengangguran juga dalam trend menurun menjadi 5,5% pada Agustus 2017 dari 5,61% pada Agustus 2016.
Sementara, kemiskinan dan ketimpangan juga dalam trend menurun. "Perbankan tidak akan kuat membiayai pembangunan infrastruktur. Jadi kita akan alihkan pembiayaan infrastruktur dari pasar modal saja," ungkap Wimboh.
Pada tahun ini, penghimpunan dana di Pasar Modal sudah mencapai Rp220 triliun, sementara pada 2018 ditargetkan penghimpunan dana mencapai Rp673,94 triliun yang terdiri dari SBN Rp414,5 triliun dan IPO, right issue, RDPT, DIRE, sukuk/obligasi korporasi Rp259,44 triliun.
Selain pasar modal, sambung dia, sektor jasa keuangan nasional juga diarahkan untuk turut mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. OJK akan senantiasa melakukan berbagai inisiatif untuk meningkatkan peran sektor keuangan sebagai sumber pembiayaan penting bagi pembangunan infrastruktur, sekaligus mendukung agenda pembangunan ekonomi nasional.
Sementara itu, Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) juga akan terus berupaya untuk mencari alternatif pembiayaan infrastruktur mengingat proyek pembangunan infrastruktur yang digenjot pemerintah membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution menuturkan, alternatif pembiayaan infrastruktur tersebut bisa digunakan untuk proyek-proyek green field (proyek baru) maupun proyek brown field (proyek yang sedang berlangsung).
"Namun, pemerintah masih mengkaji akan menggunakan jenis instrumen apa untuk menjadi alternatif pembiayaan. Kami lebih banyak bicarakan yang sudah siap, dan perlu dikembangkan dan di dorong. Supaya lebih banyak pilihan untuk pembiayaan infrastruktur, baik yang green field dan brown field,” imbuh Darmin belum lama ini.
"Untuk pembiayaan infrastruktur yang sangat besar, dan tidak cukup dibiayai APBN. OJK akan mengarahkan sumber pembiayaan digali dari Pasar Modal," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso di Jakarta Jumat.
Dia melanjutkan, sebenarnya perkembangan pembangunan infrastruktur sudah on track. Sejak 2014. Trend alokasi APBN untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur terus meningkat menggantikan belanja subsidi energi. Namun, kebutuhan pembiayaan infrastruktur terus meningkat dan sulit jika hanya mengandalkan APBN dan pembiayaan jangka pendek saja.
Maka dari itu, diperlukan diversifikasi sumber alternatif/outlet pembiayaan infrastruktur melalui instrumen di pasar modal seperti KIK EBA PT Jasa Marga (Persero) Tbk senilai Rp2 triliun, Efek Beragun Aset-Surat Partisipasi (EBA-SP) PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) sebesar Rp2,7 triliun dan lainnya.
Menurut Wimboh, infrastruktur akan bermanfaat bagi masyarakat karena perekonomian di kawasan akan bergerak, apalagi kalau dilanjutkan dengan pembangunan industri di sekitarnya. Selain itu, pembangunan infrastruktur memberikan dampak positif pada pencapaian indikator sosial ekonomi Indonesia.
Hal tersebut tercermin pada kuarta III 2017, pertumbuhan ekonomi Indonesia stabil di angka 5,0% dengan inflasi relatif stabil dalam tingkat yang terkendali. Adapun persentase pengangguran juga dalam trend menurun menjadi 5,5% pada Agustus 2017 dari 5,61% pada Agustus 2016.
Sementara, kemiskinan dan ketimpangan juga dalam trend menurun. "Perbankan tidak akan kuat membiayai pembangunan infrastruktur. Jadi kita akan alihkan pembiayaan infrastruktur dari pasar modal saja," ungkap Wimboh.
Pada tahun ini, penghimpunan dana di Pasar Modal sudah mencapai Rp220 triliun, sementara pada 2018 ditargetkan penghimpunan dana mencapai Rp673,94 triliun yang terdiri dari SBN Rp414,5 triliun dan IPO, right issue, RDPT, DIRE, sukuk/obligasi korporasi Rp259,44 triliun.
Selain pasar modal, sambung dia, sektor jasa keuangan nasional juga diarahkan untuk turut mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. OJK akan senantiasa melakukan berbagai inisiatif untuk meningkatkan peran sektor keuangan sebagai sumber pembiayaan penting bagi pembangunan infrastruktur, sekaligus mendukung agenda pembangunan ekonomi nasional.
Sementara itu, Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) juga akan terus berupaya untuk mencari alternatif pembiayaan infrastruktur mengingat proyek pembangunan infrastruktur yang digenjot pemerintah membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution menuturkan, alternatif pembiayaan infrastruktur tersebut bisa digunakan untuk proyek-proyek green field (proyek baru) maupun proyek brown field (proyek yang sedang berlangsung).
"Namun, pemerintah masih mengkaji akan menggunakan jenis instrumen apa untuk menjadi alternatif pembiayaan. Kami lebih banyak bicarakan yang sudah siap, dan perlu dikembangkan dan di dorong. Supaya lebih banyak pilihan untuk pembiayaan infrastruktur, baik yang green field dan brown field,” imbuh Darmin belum lama ini.
(akr)
Lihat Juga :
