Jangan Buru-Buru, Holding BUMN Tambang Perlu Dikaji Ulang
Jangan Buru-Buru, Holding BUMN Tambang Perlu Dikaji Ulang
A
A
A
JAKARTA - Pro-kontra rencana pembentukan induk usaha (holding) badan usaha milik negara (BUMN) di sektor pertambangan terus bergulir. Jelang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa yang sedianya bakal menghapus status perseroan di PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, PT Timah (Persero) Tbk, dan PT Bukit Asam (Persero) Tbk pekan depan, sejumlah pihak angkat bicara terkait mekanisme pembentukan holding BUMN pertambangan.
Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada A Tony Prasetiantono berpandangan, rencana pembentukan holding pertambangan dinilai tidak akan efektif jika ditujukan dalam rangka meningkatkan efisiensi sekaligus kinerja BUMN di sektor pertambangan. Sebab, kata Tony, rencana pembentukan holding BUMN pertambangan malah akan memunculkan masalah baru, khususnya di sisi manajemen.
"Sebetulnya untuk meningkatkan efisiensi manajemen BUMN tambang itu lebih tepat dimerger, bukan holding. Ini karena holding (sebetulnya) hanya transisi," tutur Tony di Jakarta, Senin (20/11/2017).
Meski begitu, kata Tony, di dalam pelaksanaan merger dibutuhkan situasi yang kondusif untuk menunjang keberhasilan dari tujuan yang dicapai. Oleh karenanya, dia pun meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian BUMN, untuk mengkaji ulang terkait implementasi holding BUMN pertambangan.
"Dengan merger, maka jumlah direksi dan komisaris serta karyawan bisa dikurangi. Cuma kalau merger, pasti ada gejolak karena akan ada pengurangan direksi dan karyawan. Cuma merger itu butuh situasi yang kondusif dan saya lihat waktunya kurang tepat saat ini," imbuhnya.
Tony menjelaskan, desakan untuk mengkaji ulang rencana pembentukan holding BUMN pertambangan didasarkan karena terdapat ketidakefektifan dari implementasi holding sebelumnya di sektor perkebunan dan semen. Hal ini diketahui dari tidak tercapainya tujuan utama pembentukan holding di sektor semen dan perkebunan.
"Coba lihat, holding semen juga enggak efektif karena mereka masih bawa entitas masing-masing dan membawa budaya organisasi masing-masing. Jadi, holding itu sekarang hanya forum rapat," pungkas Tony.
Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada A Tony Prasetiantono berpandangan, rencana pembentukan holding pertambangan dinilai tidak akan efektif jika ditujukan dalam rangka meningkatkan efisiensi sekaligus kinerja BUMN di sektor pertambangan. Sebab, kata Tony, rencana pembentukan holding BUMN pertambangan malah akan memunculkan masalah baru, khususnya di sisi manajemen.
"Sebetulnya untuk meningkatkan efisiensi manajemen BUMN tambang itu lebih tepat dimerger, bukan holding. Ini karena holding (sebetulnya) hanya transisi," tutur Tony di Jakarta, Senin (20/11/2017).
Meski begitu, kata Tony, di dalam pelaksanaan merger dibutuhkan situasi yang kondusif untuk menunjang keberhasilan dari tujuan yang dicapai. Oleh karenanya, dia pun meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian BUMN, untuk mengkaji ulang terkait implementasi holding BUMN pertambangan.
"Dengan merger, maka jumlah direksi dan komisaris serta karyawan bisa dikurangi. Cuma kalau merger, pasti ada gejolak karena akan ada pengurangan direksi dan karyawan. Cuma merger itu butuh situasi yang kondusif dan saya lihat waktunya kurang tepat saat ini," imbuhnya.
Tony menjelaskan, desakan untuk mengkaji ulang rencana pembentukan holding BUMN pertambangan didasarkan karena terdapat ketidakefektifan dari implementasi holding sebelumnya di sektor perkebunan dan semen. Hal ini diketahui dari tidak tercapainya tujuan utama pembentukan holding di sektor semen dan perkebunan.
"Coba lihat, holding semen juga enggak efektif karena mereka masih bawa entitas masing-masing dan membawa budaya organisasi masing-masing. Jadi, holding itu sekarang hanya forum rapat," pungkas Tony.
(amm)
Explore More