Pilkada Serentak Dorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

JAKARTA - Pemerintah berharap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada tahun depan bisa menjadi lokomotif perekonomian nasional.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, Indonesia akan memasuki tahun politik, karena pada tahun 2018 akan diselenggarakan 171 pilkada serentak di berbagai daerah. Selain itu, pada 2019 juga akan diselenggarakan pemilihan presiden (pilpres). "Tahun 2018-2019 akan ada 171 pilkada di setiap daerah, ini bisa menjadi mesin perekonomian Indonesia," kata Sri Mulyani dalam seminar nasional Political Economy Outlook 2018: Masa Depan Consumer Banking di Era Disruption di Jakarta, Rabu (22/11/2017).
Menurut dia, jika penyelenggaraan pilkada dan pemilu berjalan lancar, hal ini justru akan menjadi pendorong ekonomi di masing-masing daerah. Pasalnya, beberapa provinsi yang menyelenggarakan pilkada merupakan wilayah mesin pendorong perekonomian nasional. Misalnya, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Bali. "Saya berharap siklus politik ini tidak membuat kita menjadi pesimistis, tapi lebih berpikir dari sisi positif karena Indonesia telah berkali-kali melewati siklus politik," paparnya.
Sri Mulyani juga menjelaskan, pemilihan umum secara periodik sebenarnya bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara lain. Namun yang membedakan, setelah ada sosok yang terpilih semua kembali berjalan normal. Sedangkan di Indonesia, kadang proses pemilihan umum berbuntut panjang hingga menimbulkan gejolak di daerah. Oleh sebab itu, dia mendorong masyarakat dan kalangan pengusaha tetap optimistis menatap tahun politik pada 2018 dan 2019. Dengan demikian, diharapkan akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional.
Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Faisal Basri mengatakan, pada tahun depan 70% penduduk Indonesia akan mengikuti pilkada. Hanya Provinsi DKI Jakarta dan Banten yang tidak menyelenggarakan pilkada. "Tahun depan akan ada pilkada rasa pemilu yang mencakup 70% dari pemilih di Indonesia, cuma Jakarta dan Banten yang tidak ikut serta," kata Faisal.
Meskipun bisa menjadi pendorong perekonomian, tapi menurut dia, pemerintah harus menggenjot industri manufaktur di Tanah Air. Pasalnya, industri ini setiap tahun sering mengalami perlambatan dibandingkan dengan industri lainnya. Misalnya industri jasa pertumbuhannya mencapai 8% atau lebih tinggi dibandingkan dengan produk domestik bruto (PDB). "Ada empat sektor yang bagus, makanan dan minuman, chemical botanical seperti jamu, optik dan komputer, electric equipment, dan terakhir transportasi, ini yang harus didorong kreditnya," ujarnya.
Sementara pada akhir tahun ini, kata dia, Indonesia akan mengalami beberapa krisis kecil. Hal pertama, yaitu terkait dengan penerimaan pajak. Hingga September 2017 realisasi pajak tercatat baru mencapai 59% dari total target sebesar Rp1.241,8 triliun. Ini dinilai akan berdampak pada keuangan pemerintah. "Bulan depan akan ada krisis, krisis kecil. Misalnya dengan penerimaan pajak yang realisasinya seperti sekarang," ujar dia.
Hal kedua yang akan memicu terjadinya krisis bagi Indonesia pada akhir tahun ini adalah kemungkinan kenaikan suku bunga di Amerika Serikat (AS). Sebelumnya Bank Sentral AS (The Fed) memang telah memberikan sinyal akan menaikkan suku bunga. "Kemudian dengan The Fed naikkan suku bunga. Nanti kalau ada perubahan rupiah, kita kelojotan," kata dia.
Namun, yang perlu dilakukan agar Indonesia terhindari dari krisis ini adalah dengan memperluas porsi sektor keuangan dalam mendorong kegiatan ekonomi di dalam negeri. Menurut dia, dengan peran sektor keuangan yang lebih besar, maka akan lebih banyak kredit yang bisa digunakan mendorong dunia usaha untuk terus tumbuh.
"Tugas kita semua sekarang bagaimana memperbesar sektor keuangan, karena ini adalah jantung untuk menentukan kemampuan kita berlari. Itulah sektor keuangan yang fungsinya sama seperti jantung, dia memompakan darah dan mengalirkan kembali lewat kredit," katanya.